Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua tanggal 20 September nanti disinyalir akan marak politik uang. Bahkan dikhawatirkan lebih banyak daripada putaran pertama. Hal ini tentu saja ancaman bagi demokrasi dimana persaingan dalam Pilkada akan berlangung secara tidak sehat, manipulatif, tidak adil setara dan akhirnya uang menjelma sebagai penentu kemenangan.
Lebih jauh, politik uang dalam Pilkada akan berdampak dikemudian hari pada pemerintahan yang cenderung koruptif. Pasangan calon yang menang dengan politik uang setelah berkuasa akan lebih banyak mengabdi bukan pada rakyat, tetapi pada pemberi modal. Dia akan melakukan berbagai cara untuk mengembalikan modal saat Pilkada, dan pilihan paling enak dan mudah adalah dengan upaya korupsi yaitu menyelewengkan uang rakyat berupa APBD.
Jenis-jenis politik uang bukan hanya pembagian uang secara langsung kepada warga sebagai pemilih. Namun, pengobatan gratis, sembako gratis, pulsa gratis, baju/jilbab,barang-barang elektroniik atau bahkan menjanjikan sesuatu jika terpilih merupakan bentuk-bentuk politik uang.
Selain itu, dalam proses Pilkada saat ini dengan posisi kedua pasangan calon yang masih berposisi sebagai incumbent, Fasilitas Pemda atau pemerintahan rawan dibajak untuk kepentingan kampanye. Penggunaan mobil dinas, mendomplengi iklan layanan masyarakat dengan dana APBD dan kebijalan politis yang populer juga merupakan penyalahgunaan calon kepala daerah dalam mempertahankan kekuasaannya.
APBD saat Pilkada memang rawan disalagunakan untuk kepentingan kampanye. Misalnya, dana hibah dan bansos sering digunakan sebagai dana taktis politis untuk mempengaruhi kelompok masyarakat dari uang APBD tersebut. Ataupun iklan layanan masyarakat yang menggunakan uang APBD yang mengarah pada cerita sukses incumbent merupakan bentuk penggunaan modal kampanye.
Oleh karena itu, kami warga jakarta selain sebagai pemilih juga memilih mengambil sikap politik strategis untuk bersama menolak politik uang agar tercipta Pilkada yang bersih dan jujur. Sehingga momentum strategis Pilkada ini dapat terpilih pemimin yang benar-benar akan mengabdi pada rakyat, bukan pada segolongan uang pemberi modal. Selain itu perlawanan terhadap politik uang ini merupakan bentuk sikap agar tali mandat antara rakyat dan penguasa tidak putus. Kami menyatakan suara warga tidak bisa dibeli dengan uang!
Oleh karena itu kami warga Jakarta menyatakan :
- Menolak segala bentuk politik uang
- Menolak Penggunaan Fasilitas Pemda/Pemerintahan untuk kepentingan kampanye.
- Menolak APBD DKI Jakarta 2012 sebagai Modal Kampanye.
Jakarta, 16 September 2012
Kami Aliansi Warga Jakarta untuk Pilkada Bersih
( ICW, IBC, LBH Jakarta, KPK, PPATK, Warga Jakarta )
