MAKALAH KEBIJAKAN: SELAMATKAN TELUK JAKARTA

Buku yang hadir dihadapan anda ini merupakan kerjasama dari banyak pihak, seperti Rujak Center for Urban Studies, Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia, LBH Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia dan LIPI sendiri. Analisa dari krisis ekologi dan kebencanaan Teluk Jakarta berasal dari berbagai disiplin ilmu, sehingga saling melengkapi. Jakarta yang kita kenal sebagai ibukota negara, selain terkenal dengan keberhasilannya di bidang ekonomi dan politik, ternyata menyimpan masalah besar. Terutama masalah kebencanaan…

Diskusi dan Peluncuran Laporan “Selamatkan Teluk Jakarta”

Sepanjang tahun 2016, Tim Koalisi Pakar Independen yang terdiri atas gabungan para ahli dari LIPI, Rujak Center for Urban Studies, KNTI, LBH Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia menyusun laporan untuk menganalisa dan krisis ekologi dan kebencanaan Teluk Jakarta dari berbagai disiplin ilmu. Tim Koalisi Pakar Independen bekerja sama dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengadakan…

DPRD DKI Jakarta Tegaskan Tidak Akan Membahas Raperda Reklamasi

Puluhan nelayan yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan unjuk rasa menolak pembahasan awal Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rapeda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) di depan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kebon Sirih, Rabu (26/7). Nelayan menolak pembahasan…

KNT Tolak Sidang Komisi Amdal Reklamasi Pulau G

Puluhan nelayan yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) melakukan unjuk rasa menolak pembahasan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Reklamasi Pulau G di Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (11/7). Nelayan menolak Amdal tersebut karena khawatir dampak pendangkalan yang akan terjadi di sekitar Pulau G. Orasi dan teriakan Tolak Reklamasi berkumandang sepanjang unjuk…

Hakim PTUN Batalkan Izin Reklamasi Pulau F,I dan K

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan gugatan nelayan yang menolak reklamasi di Teluk Jakarta (16/03). Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN menilai proyek reklamasi tidak ditujukan untuk kepentingan umum, reklamasi akan menyebabkan kerugian yang besar karena rusaknya ekosistem dan proyek reklamasi Teluk Jakarta dinilai cacat prosedur. Gugatan Pulau F,I dan K diajukan ke PTUN Jakarta oleh…

Nelayan Tuntut Menteri LHK Cabut Izin Lingkungan Pulau Reklamasi

Nelayan Muara Angke kembali melakukan unjuk rasa di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (3/11). Mereka menagih janji Siti Nurbaya selaku Menteri LHK untuk memberikan sanksi yang lebih berat kepada pengembang Pulau G, C, dan D di Teluk Jakarta. Menurut para nelayan, pengembang tersebut telah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan. “Kami menuntut Ibu Menteri yang terhormat…

Tolak Paket Raperda Reklamasi, Nelayan Muara Angke Sambangi DPRD dan Bappenas

Nelayan Muara Angke bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta kembali melakukan unjuk rasa, Selasa (25/10). Masih dalam keteguhan hati, mereka menolak reklamasi di Teluk Jakarta, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Unjuk rasa ini berangkat dari informasi yang para nelayan dapat mengenai adanya 2 (dua) rancangan peraturan daerah…

KPK Loyo Usut Korupsi Reklamasi, Malah Bikin Diskusi

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang di dalamnya tergabung berbagai organisasi lingkungan dan nelayan Teluk Jakarta menentang diadakannya dialog publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjudul “Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya” hari ini (4/10) di Gedung KPK dengan mengundang berbagai kementerian dan media massa. Koalisi menganggap diadakannya diskusi ini untuk menggalang wacana pembenaran…

Reklamasi Pulau G Tidak Bisa Diteruskan

Siaran Pers Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Menteri Maritim Menghina Pengadilan dengan Melanjutkan Reklamasi Jakarta, 19 September 2016. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk melanjutkan reklamasi Pulau G merupakan suatu penghinaan atas pengadilan (contemp of court). Pernyataan tersebut telah menginjak-injak martabat penegakan hukum di Indonesia, serta melanggar prinsip negara hukum. Dalam prinsip negara…