Pendidikan Hukum dan Bantuan Hukum Keliling Menjadi Bekal Bagi Warga Pulau Pari

Selasa, 12 Februari 2019. LBH Jakarta kembali melakukan kegiatan Bantuan Hukum Keliling (Mobile Legal Aid) di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Kegiatan ini rutin dilakukan guna mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat, sekaligus melakukan pendidikan hukum dan HAM. Kegiatan kali ini juga merupakan rangkaian acara silahturahmi kepada masyarakat Pulau Pari. Kegiatan dimulai dengan pemaparan dari Bapak…

Nelayan Pulau Pari Bebas (Lagi), Kriminalisasi Harus Dihentikan

Nelayan Pulau Pari Bebas (Lagi), Kriminalisasi Harus Dihentikan, Polisi dan Jaksa Harus Dihukum Koalisi Selamatkan Pulau Pari meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memeriksa bawahannya di Kepolisian Resor Kepulauan Seribu yang diduga telah melakukan serangkaian kriminalisasi terhadap aktor-aktor yang vokal menentang perampasan tanah warga Pulau Pari. Hal ini harus segera dilakukan setelah Majelis Hakim Pengadilan…

Stop Kriminalisasi Nelayan Pulau Pari

Siaran Pers Nelayan Pulau Pari Dibebaskan Pengadilan Tinggi Jakarta, Kriminalisasi Harus Dihentikan Koalisi Selamatkan Pulau Pari menghimbau kepada Kepolisian Resor Kepulauan Seribu untuk menghentikan kriminalisasi terhadap nelayan Pulau Pari. Pekan lalu 3 (tiga) orang nelayan Pulau Pari diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Koalisi juga mendesak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membebaskan Sulaiman,…

Kejanggalan Tuntutan Jaksa dalam Sidang Kriminalisasi Nelayan Pulau Pari

KOALISI SELAMATKAN PULAU PARI Jalan Tegal Parang Utara No 37, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 Telp.: (021) 021-79193363, Faks.: 021-7941673 Siaran Pers Koalisi Selamatkan Pulau Pari mengecam keras tindakan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang menuntut Sulaiman, nelayan Pulau Pari dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan pada persidangan Selasa (25/9) yang lalu. Tuntutan tersebut…

Warga Pulau Pari Kembali Datangi Kementerian ATR/BPN Tagih Janji Penyelesaian Konflik Agraria

Warga Pulau Pari kembali melakukan unjuk rasa di depan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Senin (01/10). Unjuk rasa tersebut dilakukan untuk meminta Kementerian ATR/BPN untuk mencabut sertifikat tanah yang dimiliki oleh PT. Bumi Pari Asri di Pulau Pari. Dalam unjuk rasa tersebut warga meminta agar pihak Kementerian ATR/BPN yang dipimpin oleh Sofyan…

Warga Pulau Pari Setia Menemani Persidangan Ketua RW Pulau Pari

Hari kemerdekaan bangsa Indonesia telah lewat, riang perayaan-nya mungkin masih tersisa dan menghinggapi sebagian orang. Diantara sebagian orang itu ialah warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu yang sampai detik ini masih sibuk mengasah bambu runcing. Mengapa bambu runcing? Sebab itu adalah simbol perjuangan. Sebuah bentuk perlawanan dari warga Pulau Pari terhadap pihak-pihak yang telah mengkriminalisasi Sulaiman,…

(Lagi) Kriminalisasi Warga Pulau Pari Berlanjut

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan terhadap Sulaiman alias Katur, warga Pulau Pari (24/05). Agenda persidangan kali ini memasuki tahap pembacaan ┬áputusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Sulaiman dari Koalisi Selamatkan Pulau Pari. Pada putusan selanya, majelis hakim menolak eksepsi Sulaiman dan menyatakan bahwa eksepsi telah memasuki pokok perkara.…

Bupati Kepulauan Seribu Berupaya Mengingkari LAHP Ombudsman

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Pulau Pari 30 Hari Jangka Waktu LAHP Ombudsman Pulau Pari: Bupati Kepulauan Seribu Berupaya Mengingkari Jakarta, 22 Mei 2018. Koalisi Selamatkan Pulau Pari menyatakan bahwa upaya Bupati Kepulauan Seribu dengan mengadakan pertemuan untuk melakukan penjelasan tentang legalitas hak atas tanah SHGB dan SHM di Pulau Pari adalah tindakan yang berupaya…

ORI nyatakan SHM dan SHGB PT. Bumi Pari Asri Maladministrasi

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang diumumkan pada 9 April 2018 menyatakan Kantor Pertanahan Jakarta utara telah melakukan maladministrasi dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Bumi Pari Asri. Hal tersebut membuat sejumlah warga Pulau Pari yang datang ke kantor ORI di Jalan…