Warga Kampung Akuarium Cabut Gugatan Class Action

Rilis Pers No. 665/SK-ADV-PMU/VI/2018 Cabut Gugatan Class Action, Warga Kampung Akuarium Berharap Anies-Sandiaga Wujudkan Janji Warga Kampung Akuarium resmi mencabut gugatan perwakilan kelas (class action) terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri…

Warga Kebun Sayur Ciracas Tagih Janji Reforma Agraria Presiden

“Kami ini warga yang berjuang dan berusaha sekuat tenaga untuk hidup, bukannya tidak berusaha. Hanya kami lahir dari keluarga yang tidak seberuntung bapak-bapak sekalian. Kami tidak sanggup membeli rumah yang harganya mahal sekali. Jadilah kami menempati lahan tidur di Kebun Sayur berpuluh tahun lalu, menggarap dan memanfaatkan tanah yang dulu tak bertuan itu. Hingga setelah…

Warga Kebun Sayur Ajukan Gugatan Informasi Publik Terkait Sertifikat Wilayah Kebun Sayur Ciracas

Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang perdana permohonan informasi publik warga Kebun Sayur Ciracas, Rabu (21/02). Permohonan informasi publik ini diajukan warga Kebun Sayur karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur menolak permohonan informasi terkait surat keputusan pemberian hak atas tanah dan salinan sertifikat Kebun Sayur Ciracas. Majelis Komisioner KIP memulai sidang perdana ini dengan…

Warga Kapuk Poglar Kecewa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tidak Menemui Mereka

Warga Kapuk Poglar Jakarta Barat mendatangi Balai Kota untuk mengadukan ancaman penggusuran kampung mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (26/01). Kedatangan warga RT 07/ RW 04 Kapuk Poglar ke Balai Kota adalah untuk meminta pembatalan dan perlindungan hukum dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas ancaman penggusuran yang mereka terima. Sejak pukul 07.00 WIB…

Tolak Penggusuran, Warga Kapuk Poglar Mengadu ke Komnas HAM

tanggal 24 Januari 2018, warga Kapuk Poglar mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Warga Kapuk Poglar mengadukan ancaman penggusuran lahan mereka oleh Polda Metro Jaya yang eksekusinya akan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2018 mendatang. Warga didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mahasiswa dan beberapa aliansi lainnya mendatangi Komnas HAM meminta agar…

TAP HAM Ajukan Praperadilan Kasus SP3 Pengeroyokan Alldo Fellix

Siaran Pers Bersama Tim Advokasi Pembela HAM (3/1) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta Ciliwung Merdeka mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan (Kapolres Jakarta Selatan) dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh…

Putusan Mahkamah Konstitusi Lestarikan Pelanggaran HAM

Siaran Pers Tolak Pencabutan Pasal Penggusuran Paksa, Putusan Mahkamah Konstitusi Lestarikan Pelanggaran HAM Pers Rilis No: 372/SK-Rilis/XI/2017 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan korban penggusuran paksa untuk membatalkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak. Pasal-pasal tersebut dimohonkan untuk dibatalkan lantaran…

Hakim PN Jakarta Utara Akhirnya Lakukan Sidang Lokasi Kampung Akuarium

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melakukan Sidang Pemeriksaan setempat di Kampung Pasar Ikan Penjaringan (Kampung Akuarium), Senin (28/11). Pemeriksaan setempat ini dilakukan terkait gugatan class action warga atas kasus penggusuran yang mereka alami. Perkara dengan nomor 532/PDT.G/2016/PN.JKT.PST ini dinilai perlu oleh hakim untuk dilakukan pemeriksaan setempat agar dapat memastikan batas-batas tanah dan melihat kondisi lapangan…

Pemprov DKI Jakarta Kembali Abaikan Hak Warga dalam Penggusuran

Pers Rilis No: 1321/SK-Rilis/XI/2017 LBH Jakarta mengecam penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Kanal Banjir Barat tanpa memberikan solusi alternatif bagi warga terdampak pasca penggusuran. Hal ini diperparah dengan pelibatan aparat tidak berwenang yaitu TNI dan Polri pada saat penggusuran. Pada Senin, 13 November 2017, Pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran di sekitar…