Jakarta, bantuanhukum.or.id—Senin, 16 Januari 2015 LBH Jakarta beserta jaringan yang tergabung dalam koalisi SAPU KORUPTOR (Satu Padu Lawan Koruptor) melakukan aksi solidaritas untuk mendukung KPK. Aksi dilakukan dari depan Balai Kota hingga konvoi menuju gedung KPK. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari dukungan masyarakat terhadap KPK yang berusaha menjalankan tugasnya memberantas korupsi. Aksi ini juga merupakan respon kekecewaan masyarakat karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka Budi Gunawan.
Koalisi SAPU KORUPTOR ini merupakan gabungan berbagai macam organisasi masyarakat sipil dan berbagai macam komunitas yang berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia. Aksi pada hari ini juga merupakan aksi serentak, aksi ini dilakukan di 26 kota di Indonesia. Di Jakarta, selain organisasi masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, dan komunitas-komunitas masyarakat sipil dari Jakarta, juga bergabung komunitas Masyarakat Ujung Kulon dan Masyarakat Banten Selatan.
“Saya dan warga Desa Ujung Jaya Ujung Kulon memang sengaja datang ke Jakarta untuk secara langsung mendukung KPK,” kata Damo salah satu warga Ujung Kulon yang bersama warga Ujung Kulon lainnya melakukan perjalanan kurang lebih 10 jam dari Ujung Kulon menuju Jakarta.
Aksi yang semula ingin dilakukan di depan Istana Negara terpaksa harus dipindahkan ke depan Balai Kota DKI Jakarta karena situasi di depan Istana Negara tidak kondusif. Berdasarkan pengamatan LBH Jakarta pada Senin siang sejak pukul 13.00 telah berkumpul massa pendukung Budi Gunawan, demi menghindari gesekan, koordinator aksi Gerakan Sapu Koruptor Alghiffari Aqsa memutuskan untuk memindahkan titik kumpul aksi ke depan Balai Kota.
“Meski kami tidak bisa aksi di depan Istana Negara kami tidak putus semangat untuk tetap menyuarakan Sapu Koruptor untuk mendukung KPK”, tegas Alghif dari atas mobil komando menyemangati massa aksi.
Setelah melakukan aksi di depan Balai Kota, massa aksi Gerakan Sapu Koruptor kemudian melakukan konvoi ke Gedung KPK. Di Gedung KPK massa aksi melakukan orasi-orasi serta menonton pertunjukan kuda lumping yang dipertontonkan masyarakat Ujung Kulon.
Tujuan dari aksi ini adalah untuk menunjukan dukungan terhadap institusi KPK dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK. Salah satu yang menjadi tuntutan dari aksi ini adalah agar Presiden Joko Widodo turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan konflik antara KPK dengan Polri, selain itu tuntutan lainnya agar Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik calonj Kapolri yang telah terindikasi korupsi oleh KPK. Permasalahan lainnya yang juga tidak kalah penting adalah untuk membuat hak impunitas kepada KPK, agar semua upaya yang berusaha untuk melemahkan KPK bisa di hilangkan. (Ivan)
