Gugatan Surpres Omnibus Law: Komnas HAM Berikan Keterangan Nyatakan Penyusunan RUU Cipta Kerja Diskriminatif

Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 15 September 2020. Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ahli. Salah satu ahli yang dihadirkan adalah Sandrayati Moniaga selaku Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam persidangan tersebut, Sandrayati menjelaskan bahwa proses penyusunan RUU…

Gugatan Surpres Omnibus Law: Saksi Yang Diajukan Presiden Akui Naskah Akademik dan Draf RUU Cipta Kerja Dibuat Bersamaan

Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 8 September 2020. Presiden selaku Tergugat yang diwakili Jaksa Pengacara Negara menghadirkan 3 (tiga) saksi fakta dari Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). Keterangan yang dihadirkan para…

Gugatan Surpres Omnibus Law: Penggugat Hadirkan Tambahan 3 Saksi Fakta

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 25 Agustus 2020. Perkara telah memasuki tahap pemeriksaan saksi dimana Para Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi fakta. Ketiga saksi fakta yang dihadirkan adalah Iswan selaku Wakil Presiden Konfederasi Serikat…

Tolak Kriminalisasi: Segera Terbitkan Sp3 dan Bebaskan Peserta Aksi Tolak Omnibuslaw Ruu Cipta Kerja

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Tim Advokasi untuk Aksi 14 Agustus mendesak Kepolisian Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) untuk menghentikan kriminalisasi terhadap peserta aksi yang menolak Omnibuslaw RUU Cipta Kerja pada 14 Agustus 2020 lalu. Jakarta, 16 Agustus 2020 – Tim Advokasi untuk Demokrasi mengecam tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Kepolisian…

Siaran Pers Serikat Pekerja di Sektor Ketenagalistrikan Melawan Omnibus Law

Sambut Hari Kemerdekaan, Serikat Pekerja Sektor Ketenagalistrikan Bangkit melawan RUU Omnibus Law Menyambut Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus, serikat pekerja/serikat buruh di sektor ketenagalistrikan me-launching sejumlah poster untuk menyuarakan penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Adapun serikat pekerja/serikat buruh di sektor ketenagalistrikan tersebut adalah, Serikat Pekerja PLN…

Sidang Kembali Ditunda, Para Penggugat Minta PTUN Segera Keluarkan Putusan Sela Memerintahkan Presiden Menunda Pelaksanaan Surpres Omnibus Law

Siaran Pers Sidang Lanjutan Gugatan Surat Presiden Omnibus Law Proses persidangan gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law-RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 11 Agustus 2020. Sidang yang diagendakan sebelumnya untuk melanjutkan pemeriksaan bukti surat ditunda sebab dua majelis hakim tidak dapat menghadiri persidangan karena mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) hakim. Para Penggugat sangat…

Sidang Lanjutan Gugatan Surat Presiden Omnibus Law; Penggugat Menghadirkan 90 Bukti dan Meluncurkan Kartu Pos Dukungan

Press Release Tim Advokasi untuk Demokrasi Sidang Gugatan Pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law berlangsung kembali pada Selasa, 4 Agustus 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan agenda pembuktian. Dalam sidang yang dipimpin oleh Sutiyono (Ketua), Nelvy Christin dan Enrico Simanjutak (hakim anggota) selaku majelis hakim, para penggugat menghadirkan 90 (Sembilan puluh) alat bukti…

Sidang Gugatan Surat Presiden Omnibus Law Kembali Terhambat

Sidang lanjutan Gugatan Surat Presiden Omnibus Law yang sedianya dilakukan Selasa, 14 Juli 2020, kembali mengalami hambatan. Setelah sebelumnya, jadwal persidangan pembacaan jawaban diundur 2 minggu karena permasalahan lambatnya Presiden selaku tergugat menyediakan surat kuasa kepada kuasa hukumnya, kali ini sidang mengalami penundaan karena permasalahan kegagalan sistem administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (disingkat e-court)…

GEBRAK Serukan Aksi Serentak Tolak Omnibus Law 16 Juli 2020

Siaran Pers Jakarta, 14 Juli 2020 – Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali menggelar aksi protes di sejumlah daerah pada Kamis (16/7) untuk mendesak penghentian pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja (Cilaka) yang cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi. Di Jakarta, belasan ribu orang akan mengepung Gedung DPR RI bertepatan dengan Sidang Paripurna DPR,…

Gugatan Surpres Omnibus Law: Presiden Ulur Waktu dengan Minta Penundaan Eksepsi

Pada sidang lanjutan gugatan Surat Presiden Omnibus Law di PTUN Jakarta, Selasa (23/6), Presiden Republik Indonesia selaku Tergugat meminta penundaan pembacaan eksepsi. Dalam sidang perkara No. 97 G/ 2020/PTUN JKT yang dilakukan secara e-court tersebut, Presiden diwakili oleh kuasa hukumnya menyampaikan alasan penundaan karena pihaknya belum siap atas dokumen tersebut. Eksepsi merupakan dokumen bantahan Tergugat…

Foto
Materi