Jakarta – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1231 tahun 2014 soal pengelolaan air bersih di Jakarta menjadi acuan dalam diskusi publik “ Menjawab Tantangan Penyediaan Air di Jakarta” yang digelar di Jakarta oleh Mahasiswa Al Azhar Jakarta.
Direktorat Pengembangan Air Minum, Kementerian PU, Hilwan mengatakan kondisi pemerintah Pusat maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta sangat dilematis.
Jika kerjasama dihentikan secara sepihak maka investasi harus dibagikan secara merata Dan ini jelas merugikan pihak pemerintah. Namun begitu pihak PU akan turun membantu seandainya pengambil alihan saham terjadi seperti diamanatkan melalui SK Gubernur.
“Pada prinsipnya yang menguntungkan rakyat akan menjadi concern utama kami meskipun harus berhadapan dengan pihak swasta International.” Imbuh Hilwan.
Senada dengan Hilwan, mewakili PAM JAYA, Rudi Eko juga ingin saat ini terjadi perubahan yang smooth.
”PAM JAYA ingin memperkecil resiko. Kalau kebijakan privatisasi masih mungkin berjalan, kita menginginkan pengambil alihan saham namun begitu kami tidak mau menanggung resiko sendiri,” ujar Rudi saat diskusi.
Namun jajarannya juga masih berharap terjadi perubahan kontrak yang baru.
Sementara itu Lembaga Bantuan Hukum Jakarta bersama organisasi masyarakat sipil saat ini tengah menggugat Presiden, Palyja dan Aetra. Hal ini dilakukan karena pengelolaan air yang dilkukan PAM JAYA dan 2 operator asing tersebut telah melanggar hukum.
“MK juga pernah mengatakan pendapatnya bahwa pengelolaan air ini harus oleh pemerintah dan bukan oleh operator yang jelas melawan hukum,” ujar Arif Maulana dari LBH Jakarta.
Sementara itu Emanuelle Lubina dari Kebijakan Pelayanan Publik memberikan tiga opsi bagi permasalahan privatisasi air di Indonesia.
Pertama, PT Palyja meneruskan kontraknya hingga 2022. Namun opsi ini akan menuai kontroversi Karena dalam kinerjanya Palyja selalu menuai masalah. Kedua, melalui Reprivatisasi, dimana kerjasama dengan Palyja diakhiri dan diserahkan kepada Jakpro yang melanjutkan hingga akhir masa kontrak 2022.
Tapi pada tahun depan semua tahu jika Jakpro akan Go Public. Karenanya orientasi Jakpro maupun Palyja jelas memiliki orientasi bisnis yang paling utama dibandingkan kepada kesejahteraan masyarakatnya.(www.beritasatu.com)
