Siaran Pers Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Ke-65
Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember berbagai lembaga dan komunitas berkumpul untuk terus menyuarakan hak asasi manusia melalui sejumlah kegiatan dengan tajuk “Melawan Lupa untuk Indonesia yang Menghormati HAM”.
Rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sejak tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ini diselenggarakan melalui Kepanitiaan Bersama yang bernama Koalisi Peringatan Hari HAM (KOPER-HAM).
Sebelumnya, dari tanggal 3—6 Desember telah diselenggarakan Pemutaran Film dan Diskusi Publik. Pada hari pertama, 3 Desember, mengangkat tema “Hak Masyarakat Yang Dikebiri” bertempat di LBH Jakarta. Film yang diputar adalah “Kemijen Bergerak” dan “Menunggu Jakarta Tenggelam” yang mengangkat kasus pelanggaran HAM terkait kasus korupsi dan mahalnya air di Jakarta. Hari Kedua, 4 Desember, bertempat di KontraS dengan tema “Ibu Pertiwi dan Bapak Aparat”. Film yang diputar adalah “Anak-anak Cibitung” dan “Maju atau Mundur – Suara Dari Perkebunan Sawit”. Film ini berita tentang pelanggaran HAM yang terjadi di sektor agraria.. Hari Ketiga, 5 Desember, dengan tema “Kalau Ada Sumur di Ladang” bertempat di Komnas HAM. Film yang diputar adalah “Pararrel” dan “Para Pejuang HAM” yang bercerita tentang pelanggaran HAM yang dialami oeh kelompok LGBT dan bercerita tentang tokoh-tokoh Pejuang HAM. Hari keempat, 6 Desember, dengan tema “Atas Nama Ideologi”. Mengangkat isu Pelanggaran HAM berbasis ideology melalui film yang berjudul “Jembatan Bacem” dan “Bunga Kering Perpisahan”.
Pada hari ini, 8 Desember 2013 kegiatan yang diselenggarakan adalah Aksi Simpatik Peringatan Hari HAM. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyosialisasikan nilai-nilai dan gagasan HAM, mengingatkan masyarakat tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, sekaligus mengajak keterlibatan dan dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat untuk hadir dalam puncak acara hari HAM di tanggal 10 Desember 2013. Aksi simpatik ini berlangsung diseputaran Bunderan HI.
Terakhir, sebagai bagian puncak dari rangkaian kegiatan Peringatan Hari HAM, KOPER-HAM akan menyelenggarakan Pameran Photo dan Panggung Seni-Budaya untuk Hak Asasi Manusia pada Selasa, 10 Desember 2013, bertempat di LBH Jakarta. Kegiatan ini berlangsung sejak pkl 09.00 WIB s/d selesai, dengan sejumlah kegiatan seperti orasi Budaya, testimoni korban pelanggaran HAM, foto story “kasus-kasus pelanggaran HAM”, teaterikal, penandatanganan Deklarasi Masyarakat “Melawan Lupa untuk Indonesia yang Menghormati HAM”, dan hiburan lainnya.
Rangkaian Peringatan Hari HAM Ke-65 ini bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai dan semangat penegakan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat seluas-luasnya; menjadi media alternatif untuk pendidikan publik terkait isu Hak Asasi Manusia; mengangkat dan memperdengarkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai dengan hari ini belum menemukan titik terang dalam penyelesaiannnya; mendorong tanggung jawab negara untuk segera melakukan upaya-upaya konkret untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM; sebagai ruang konsolidasi masyarakat sipil untuk menjadikan momentum Peringatan Hari HAM Ke-65 sebagai gerakan sipil untuk pengawasan publik terhadap para Capres/Cawapres dan para calon legislatif pada Pemilu 2014.
Sepanjang tahun 2013 agenda penegakan HAM masih belum menjadi prioritas utama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Meski di tahun 2012 telah ada 3 instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Pertama, Konvensi Internasional tentang perlindungan Hak-Hak Seluruh pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Kedua, berupa 2 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, yang terdiri dari Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata serta Protokol Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Selain itu juga telah berlakunya Deklarasi HAM ASEAN (meskipun sifatnya tidak mengikat secara hukum dan masih memiliki kelemahan konteks dari sisi universalisme HAM). Akan tetapi, pemerintah masih terasa belum memiliki agenda perlindungan HAM yang jelas dan transparan, khususnya untuk menjamin perlindungan hak-hak sipil dan politik di masa depan. Padahal kita tahu bahwa Pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak warga negaranya berdasarkan konstitusi yang melekat kepadanya. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas dan pelakunya masih dibiarkan menghirup udara bebas sampai dengan detik ini, dapat dikatakan bahwa kondisi bangsa masih jauh dari kata merdeka.
Sepanjang tahun ini beberapa kasus HAM yang serius dan menonjol akibat masih diterapkannya kebijakan represif telah banyak membatasi hak-hak asasi rakyat. Tidak hanya itu, pengabaian dan pembiaran potensi kekerasan terhadap minoritas, misalnya kekerasan atas nama agama, menunjukkan belum adanya perubahan fundamental yang bisa dijadikan momentum koreksi birokrasi dalam memberikan jaminan perlindungan HAM yang lebih konkret. Parahnya lagi, ada semacam kecenderungan untuk melegalisasikan praktik-praktik otoritarian dan kesewenang-wenangan gaya baru, yang berpeluang untuk digunakan dalam agenda kontestasi Pemilu 2014.
Berbagai rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya dan memberi masukan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan dan masyarakat luas tentang pentingnya membangun partisipasi publik dalam agenda politik HAM Indonesia ke depan. Pentingnya partisipasi dari masyarakat luas akan menjadi alat ukur transparansi, akuntabilitas dan tentu saja dapat memberikan apresiasi kepada para aparat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya secara profesional.
Jakarta, 8 Desember 2013
Koalisi Peringatan Hari HAM (KOPER-HAM)
LBH Jakarta, Yayasan Yap Thiam Hien, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Koalisi Rakyat untuk Hak Air (KruHA), Transparency Internatioinal Indonesia (TI Indonesia), KontraS, Solidaritas Anak Jalanan untuk Demokrasi, Komunitas Rumpin, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP’65), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Sawit Watch, ICRP, KASuM, Solidaritas Perempuan Jabotabek, ELSAM, Lazuardi Birru dan Arus Pelangi, dan The Wahid Institute.
