Pernyataan Sikap Gerakan Buruh untuk Rakyat: Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan!

#MayDay 2018 Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan! Dalam peringatan May Day 2018, Gerakan Buruh untuk Rakyat (GEBRAK) menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan politik alternatif untuk mewujudkan jalan keadilan bagi rakyat Indonesia. Seruan ini mendasarkan pada kondisi selama ini kita melihat tidak ada harapan akan perubahan dari kekuatan politik elit yang…

Putusan Hakim terhadap Alnoldy Bahari Dianggap Tidak Tepat

Siaran Pers (30/04/2018) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang diketuai oleh Kony Hartanto menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 100.000.000 kepada Alnodly Bahari, korban persekusi di kampung Gadog, Pandeglang Banten. Putusan tersebut dijatuhan kepada Alnoldy atas dakwaan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 UU ITE. Sepanjang berlakunya UU ITE,…

Mendesak Presiden RI Segera Menemukan, Mengumumkan dan Memberikan Hasil Penyelidikan Dokumen TPF Munir

[Surat Terbuka]   Kepada Yang Terhormat, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo Di – Tempat Melalui surat terbuka ini, kami, Suciwati bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Omah Munir, Setara Institute dengan ini mendesak Presiden…

Maklumat Akal Sehat

Dengan berdemokrasi kita meniatkan diri untuk membangun peradaban politik melalui  pikiran. Demokrasi menunda kekuasaan untuk memberi jalan bagi argumen. Itulah sebabnya, demokrasi  hanya bisa tumbuh dengan mensyaratkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran di muka umum. Ini pula kiranya yang mendorong para pendiri bangsa merumuskan tujuan-tujuan nasional negara Indonesia merdeka dalam kalimat gemilang :….untuk…

Demokrasi Terancam, Serikat Buruh Judicial Review UU MD3

Tim Advokasi Rakyat untuk Demokrasi, Selasa (17/04/), mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat UU MD3. Dokumen permohonan diterima oleh staf pendaftaran Mahkamah Konstitusi (MK) Aqmarina Rasika…

Refleksi 47 Tahun LBH Jakarta

Empat puluh tujuh tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah organisasi bantuan hukum atau organisasi hak asasi manusia. LBH Jakarta bisa dikatakan sebagai lembaga yang sudah cukup tua, mengalami 27 tahun kerasnya Orde Baru, mendorong reformasi dan merasakan bagaimana Orde Reformasi yang sudah memasuki usianya yang ke-20 pada tahun ini. Dalam peringatan usianya yang ke…

Dampak Merger UBER : Hak-Hak Pekerja harus diakomodir

LBH Jakarta mengecam praktek merger perusahaan aplikasi yang melanggar hak-hak pekerja. Pasca Uber merger dengan Grab, status seluruh karyawan Uber, termasuk seluruh driver Uber terombang-ambing. Alih-alih memberikan hak karyawan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Uber justru meniadakan hal tersebut. Bahkan, untuk sebagian besar karyawannya yang bekerja sebagai driver dengan menggunakan istilah “kemitraan”. Hubungan kemitraan ini bersifat…

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Cabut Gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mencabut gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta. Gugatan tersebut dicabut dalam sidang lanjutan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (28/3). Sidang juga dihadiri oleh kuasa hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan kuasa hukum…