Tiga Kali Tidak Hadir Sidang, Presiden Beserta Menteri Hukum dan HAM Menyepelekan Proses Hukum

Selasa, 28 Agustus 2018. Sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh ICJR, YLBHI dan LBH Masyarakat dengan Tergugat I Presiden RI Joko Widodo, Tergugat II Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, dan Tergugat III Ketua DPR RI Bambang Soesatyo terkait belum adanya terjemahan resmi KUHP berbahasa Indonesia memasuki agenda pemeriksaan para pihak…

Catatan LBH Jakarta Terhadap Proses Seleksi dan Rekam Jejak Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Pengganti Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., MH.

Pers Rilis Nomor: 846/SK-RILIS/VIII/2018 Masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H, M.H akan habis pada tanggal 13 Agustus 2018 mendatang. Saat ini, panitia seleksi tengah bekerja untuk mencari pengganti Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H, M.Hum sebagai hakim MK yang berasal dari usulan pemerintah. Momentum pergantian Calon Hakim MK tersebut,…

MENYIKAPI PERPRES PELIBATAN TNI DALAM PENANGANAN TERORISME

Press Release  Koalisi Masyarakat Sipil  (Imparsial, KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, ILR, PSHK, Setara Institute, Elsam, ICJR, PBHI, HRWG)    Setelah revisi UU Penanganan Tindak Pidana Terorisme disahkan oleh DPR, Presiden diminta untuk membuat Perpres mengenai pelibatan TNI dalam menangani terorisme. Pasal 43I UU Penanganan Tidank Pidana Terorisme menyebutkan bahwa; 1) Tugas TNI dalam mengatasi aksi…

Pengungsi Terlantar di Kalideres Tanggung Jawab Bersama Jokowi, Yasonna Laoly, dan Anies Baswedan

Rilis Pers: 808/SK-RILIS/VII/2018 LBH Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera mencari solusi bersama dalam membantu pengungsi yang terlantar di depan Rumah Detensi Imigrasi Kalideres, Jakarta Barat. Para pengungsi terlantar yang berasal dari Afghanistan, Sudan, dan Somalia adalah korban persekusi dan konflik…

Sudah Saatnya Menhub Buat Standar Pelayanan Minimal Khusus KRL Commuterline

Siaran Pers Senin 23 Juli 2018. Pada pagi hari pengguna commuterline Jabodetabek dihebohkan dengan antrian panjang di hampir seluruh stasiun KRL. Penumpukan penumpang di pintu masuk dan keluar beberapa stasiun tersebut dipicu pembaruan dan pemeliharaan sistem tiket elektronik (e-ticketing) yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sejak Minggu (22/7/2018) pagi. Pengguna KRL tidak bisa…

Tumpang Pitu Menuntut Keadilan

Krisis Ekologi: Catatan Terkini Kasus Tumpang Pitu Dua puluh tahun pasca tumbangnya rejim otoritarian Orde Baru, ruang hidup rakyat hampir di seluruh kepulauan Nusantara terlihat terus semakin menciut. Kawasan-kawasan penting yang menjadi jantung ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi rakyat telah berubah menjadi pusat-pusat akumulasi kapital dalam berbagai bentuk (perkebunan, pertambangan, properti, infrastruktur, dsb). Dampaknya, penyingkiran,…

Intruksi Tembak Mati Kapolda Metro Jaya Memakan Banyak Korban, LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan

Sebagai upaya meningkatkan keamanan menjelang perhelatan akbar ASIAN GAMES yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang mulai 18 Agustus 2018 mendatang, Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya  melakukan operasi keamanan besar-besaran diberbagai wilayah. Salah satu sasaran utama operasi tersebut adalah para pelaku begal, penjambretan dan kejahatan jalanan lainnya yang sedang marak terjadi dan dinilai meresahkan masyarakat. Tak…

LBH Jakarta & 79 Buruh Laporkan PT. Setia Usaha atas Dugaan Pidana Upah

LBH Jakarta selaku kuasa hukum 79 Buruh PT. Setia Usaha laporkan PT. Setia Usaha atas dugaan pidana upah sebagaimana Pasal 90 jo 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Sebelumnya, PT. Setia Usaha yang bergerak di bidang percetakan kemasan sirup, susu kental manis, dan suplemen, sejak tahun 2012 membayar upah pekerjanya di bawah UMP. Pihak Pengawas Dinas…

Pemerintahan Jokowi tampak lebih mengurusi bisnis Freeport dibanding menegakkan HAM di Papua. Ilustrasi oleh Sketsagram

Desakan Pengamanan Warga Sipil di Nduga Papua dan Penghentian Operasi yang Potensial Melanggar HAM

Siaran Pers Jaringan Masyarakat Sipil Jaringan Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi membuka akses kepada lembaga-lembaga independen negara di Nduga, Papua, terkait dengan adanya berita kontak senjata yang mengancam keamanan warga sipil. Hingga saat ini, belum ada kepastian tentang informasi tersebut karena tidak adanya akses ke lokasi. Sementara itu, muncul kabar bahwa warga di Nduga mengalami…

BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA ADALAH KEWAJIBAN ADVOKAT

Siaran Pers Bersama Putusan MA tentang Uji Materil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Mahkamah Agung dan Advokat Harus Bertanggung Jawab Atas Penyediaan Bantuan Hukum 4 Juli 2018, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Uji Materi tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal, yang diajukan oleh sejumlah advokat. Dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan…