Anak Kerap Menjadi Korban Penyiksaan

Pers Rilis LBH Jakarta: Peringatan Hari Anti Penyiksaan 2019 Memperingati Hari Anti Penyiksaan 2019, LBH Jakarta menyoroti praktik penyiksaan yang masih saja dilakukan aparat negara. Cara primitif tersebut kerap dilakukan atas nama penegakan hukum. Modus yang sering digunakan, demi mempermudah pembuktian, mendapatkan pengakuan atau mendapatkan informasi. Padahal, pengakuan bukanlah alat bukti. Ironisnya, penyiksaan tidak hanya…

Modus Perdagangan Orang, 29 WNI menjadi Korban Pengantin Pesanan

Siaran Pers Perkawinan pesanan adalah Tindak Perdagangan Orang (TPPO) Sebanyak 13 perempuan asal Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat dan 16 perempuan asal Jawa Barat, adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perkawinan. Temuan ini dikuatkan dengan melihat tiga proses pelanggaran TPPO yakni proses, cara, dan untuk tujuan eksploitasi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang…

Terbitnya IMB di Pulau Reklamasi, Langkah Mundur Gubernur Anies dalam Menenggelamkan Reklamasi

Siaran Pers Koalisi Selematkan Teluk Jakarta Jakarta, 21 Juni 2019. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyatakan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di atas Pulau C dan Pulau D adalah langkah mundur. Penerbitan IMB tidak hanya mengabaikan kepentingan nelayan, masyarakat pesisir dan lingkungan, tetapi juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen dari…

LBH Jakarta dan YLBHI Menutup Pos Pengaduan Udara Bersih Jakarta

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah resmi menutup Pos Pengaduan Calon Penggugat dalam rangka pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) terkait pencemaran udara di Jakarta. Gugatan ini lahir karena udara di Jakarta sudah berada di luar ambang batas udara bersih saat ini. Sebelumnya, Pos Pengaduan ini telah dibuka…

Vonis Hukuman Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Belum Menjawab Kebutuhan Korban

Pelanggaran data pribadi kerap kait kelindan dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Komnas Perempuan pada 2017 melaporkan, terdapat 65 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di ruang media sosial (online) kemudian meningkat menjadi 97 kasus pada tahun 2018. Salah satu kasus KBGO yang mencuat adalah yang menimpa KJD dan beberapa aktivis lain dengan modus serupa.…

Keputusan Menkopolhukam tentang Tim Asistensi Hukum: Inkonstitusional, Melawan Hukum, Mengancam Demokrasi dan HAM

Siaran Pers (LBH Jakarta) – “Keputusan Menkopolhukam tentang Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam bertentangan dengan prinsip Negara Hukum, Inkonstitusional, mengancam demokrasi serta berpotensi melanggar HAM,” demikian disampaikan Arif Maulana, Direktur LBH Jakarta. Meskipun memperoleh berbagai kritik baik dari masyarakat sipil dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terhitung sejak tanggal 8 Mei 2019, Menkopolhukam (Menteri…

Tolak Putusan Bebas Majikan Adelina Sau

19 April 2019, berita mengejutkan datang dari Malaysia. Ambika Shan, majikan pelaku penganiayaan Adelina Sao diputus bebas murni oleh Pengadilan Tinggi Malaysia. Adelina Sao, pekerja migran perempuan asal NTT yang diselamatkan dari rumah majikannya dengan kondisi luka parah disekujur tubuhnya dan kekurangan gizi. Ia meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit Malaysia. Majikan…

Mayday 2019: Tegakkan Hukum Pidana Perburuhan untuk Perlindungan Hak-hak Pekerja!

Tepat pada Mayday 2019 kali ini, kita bisa melihat bahwa nasib kaum pekerja masih terus ditindas dan dilemahkan. Kendati Pancasila dan UUD NRI 1945 sudah mengamanatkan pemenuhan hak kesejahteraan rakyat yang di dalamnya termasuk kesejahteraan kaum pekerja, nyatanya hingga kini Pemerintah Indonesia belum sepenuh hati untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari…

Korban Penggusuran Paksa di Batu Jaya Ajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pemerintah Kota Tangerang

6 bulan sudah, tepatnya 3 Oktober 2018, 35 orang yang bermukim selama 59 tahun di belakang SDN Batu Jaya digusur paksa. Berbulan-bulan mereka hidup terkatung-katung, ada yang mengontrak, ada juga yang bahkan harus mendirikan tenda di depan lahan gusuran. Mereka menanti kepastian bermukim yang diberikan Pemerintah, namun tak juga didapatkan. Lebih buruk lagi, tak hanya…