Bencana Banjir Jabodetabek: Perlu Langkah Tepat dan Konkrit Disertai Kesadaran Krisis Iklim

Koalisi Masyarakat Sipil (LBH Jakarta, Greenpeace, Walhi DKI Jakarta, dan Rujak Center for Urban Studies) menyampaikan belasungkawa kepada para korban bencana banjir yang terjadi di Jabodetabek pada 1-3 Januari 2020 tempo hari dan menghimbau agar pemerintah lintas provinsi dan pemerintah pusat lebih serius mengatasi banjir di Ibukota negara beserta daerah sekelilingnya yang dilalui 13 sungai…

Surat Keputusan Bersama tentang Radikalisme di ASN Bertentangan dengan Konstitusi

Siaran Pers Bersama YLBHI, Paritas Institute, HRWG, LBH Jakarta, PUSAD Paramadina dan beberapa individu diantaranya Zainal Abidin Badir, Siti Aminah memandang, “Surat Keputusan Bersama tentang Radikalisme di ASN ini akan sangat berdampak dan berbahaya, ini berpotensi kuat melanggar hak kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi aparat sipil negara dan pekerja yang bekerja di sektor pemerintah, termasuk…

Proses Seleksi Cpns 2019 Tidak Boleh Diskriminatif!

Berbagai kementerian, instansi, dan lembaga negara telah membuka lowongan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan mengumumkan persyaratan pelamar CPNS. Di antara sekian lembaga tersebut, beberapa lembaga dan kementerian menerbitkan informasi persyaratan pelamar CPNS yang sifatnya justru diskriminatif dan tidak sensitif terhadap kelompok minoritas rentan di Indonesia. Pada persyaratan CPNS Kejaksaan RI misalnya, syarat yang diskriminatif…

Hentikan Fitnah terhadap Novel, Ungkap Segera Penyerangnya

Siaran Pers Tim Advokasi Novel Baswedan Penyidik KPK Novel Baswedan kembali menjadi korban. Pada tanggal 6 November 2019 seorang Politisi PDIP bernama Dewi Tanjung melaporkan Novel ke Bareskrim dengan tuduhan dugaan rekayasa kasus penyerangan dengan air keras ke Novel Baswedan. Akibat polisi tidak kunjung menyelesaikan (undue delay) pengusutan kasus penyerangan dengan air keras ke Novel…

Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia tentang Kondisi Hak Berekpresi dan Menyampaikan Pendapat di Indonesia 2019

Hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat dimuka umum, merupakan hak asasi manusia dijamin penuh oleh Konstitusi dan undang-undang, serta bagian utuh dari demokrasi dan negara hukum. Tetapi perkembangan menunjukkan aksi-aksi mahasiswa, buruh, masyarakat dihadapi dengan represif dan brutal oleh aparat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia, Indonesia adalah Negara Hukum. Maka…

Penunjukan Setengah Isi Kabinet Kerja Jokowi Abaikan Rekam Jejak dan Kompetensi, Hanya Sekedar Bagi-Bagi Jabatan antar Partai Politik

Rabu, 23 Oktober 2019, Presiden RI Joko Widodo resmi mengumumkan nama-nama Pembantu Presiden yang akan menduduki jabatan di pos kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju. Sayangnya, setidaknya ada sekitar 45% (empat puluh lima persen atau hampir setengah dari total) jabatan menteri-menteri diisi oleh nama para petugas partai politik. Dari nama-nama Pembantu Presiden tersebut, LBH Jakarta mencatat…

Demonstrasi Tidak Memerlukan Izin, Cukup Memberitahu Kepolisian

Polda Metro Jaya dan berbagai kantor Kepolisian di beberapa daerah melarang mahasiswa untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk berdemonstrasi, menyampaikan pendapat dimuka umum hingga Pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI terpilih pada 20 Oktober 2019. Berkenaan dengan itu, Kapolda menyatakan jika ada pihak yang hendak melakukan unjuk rasa, kepolisian akan melakukan diskresi dengan tidak memberikan…

Pelemahan KPK: Demokrasi di Ujung Tanduk

Pernyataan Sikap 16 LBH-YBHI Belum usai persoalan seleksi Calon Pimpinan KPK, muncul agenda janggal revisi Undang Undang KPK yang digulirkan DPR dengan melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang undangan. Revisi ini diajukan oleh 5 partai politik pendukung Presiden yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, dan PKB. Harapan masyarakat terhadap Presiden Jokowi untuk menolak Capim KPK bermasalah dan…

Warga Kampung Poncol Jakasetia Bekasi Laporkan Aparat Pemprov Bekasi ke Polda Metro Jaya

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengutuk penggusuran paksa dan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi terhadap warga yang tinggal di Kampung Poncol Bulak, Jakasetia, Bekasi Selatan. Atas tindakan tersebut warga dengan didampingi LBH Jakarta telah melaporkan aparat Pemerintah Kota Bekasi yang melakukan tindakan tersebut ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada dini hari (3/9)…

Pelolosan Calon Pimpinan KPK Bermasalah akan Lemahkan KPK

OBH Sejabodetabek Menolak Pelemahan KPK Melalui Pelolosan Calon Pimpinan KPK Bermasalah Jaringan Organisasi Bantuan Hukum Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (OBH Sejabodetabek) menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara memasukkan figur-figur yang bermasalah baik secara hukum maupun etik untuk duduk menjadi Pimpinan KPK periode 2019-2023. OBH Sejabodetabek menilai bahwa KPK harus terus menerus dikuatkan,…