Korporatisasi Koperasi Melalui UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Tanggal 30 November 2012 lalu, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pekoperasian. UU Koperasi yang baru tersebut telah mencerabut “roh” kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan juga bertentangan dengan tujuan negara dalam meneggakkan keadilan sosial, serta memajukan kesejahteraan umum. Kekuatan luar yang bertujuan untuk merusak demokrasi…

GUGATAN BURUH TUNTUT JOKOWI BATALKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH DIGELAR

Hari ini, Selasa, 14/5 Gugatan para buruh kepada Gubernur DKI Jakarta, mengenai penolakan penangguhan upah minimum kepada 8 (delapan) perusahaan, diantaranya PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT. Dayup Indo, PT. Greentex Indonesia Utama, PT. Hansae Indonesia Utama, PT. Inkosindo Sukses, PT. Tainan Enterprises Indonesia, serta PT. Winners International di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)…

Negara Hukum Abai Hukum : Hapus Ujian Nasional, Laksanakan Putusan MA

Kontroversial penyelenggaraan Ujian Nasional kembali terjadi. Kontroversi ini tidak terlepas dari fakta bahwa penyelenggaraan Ujian Nasional yang sampai hari ini masih saja diarahkan sebagai standar kelulusan siswa terkesan sangat dipaksakan sekalipun secara langsung maupun tidak langsung terus menerus menimbulkan banyak korban. Belum lagi praktek penyelenggaraan Ujian Nasional sangat tidak professional. Padahal anggaran Negara yang digelontorkan…

Siaran Pers GEBER BUMN

“GEBER BUMN, MENDESAK” SELESAIKAN, persoalan ketenagakerjaan di BUMN !!!  Beragam pelangaran ketanagakerjaan di BUMN mendesak untuk segera mendapatkan perhatian dan penyelesaian. Pelanggaran yang terjadi sudah masif dan berdimensi pidana. Dan bahkan ironisnya, dominan persoalan ketenagakerjaan tsb terkait dengan hak hak dasar pekerja. Upah yang dibawah standar, sistem kerja outsourcing serta kontrak kerja yang berulang ulang…

Buruh Tuntut Jokowi Batalkan Penangguhan Pelaksanaan Upah

Buruh menggugat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo karena mengabulkan penangguhan upah minimum kepada 8 (delapan) perusahaan di DKI Jakarta. Kedelapan perusahaan tersebut diantaranya; PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT. Dayup Indo, PT. Greentex Indonesia Utama, PT. Hansae Indonesia Utama, PT. Inkosindo Sukses, PT. Tainan Enterprises Indonesia, serta PT. Winners International. Para Buruh yang…

UJIAN NASIONAL : CACAT HUKUM

LBH Jakarta menilai Ujian Nasional yang diadakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cacat hukum dan inkonstitusional. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST Tertanggal 21 Mei 2007, Yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung menyebutkan dengan tegas : Menyatakan Presiden, Wakil Presiden, Mendiknas, dan Ketua Badan Standar Nasional pendidikan lalai dalam memenuhi…

Warga Petukangan Bertemu Jokowi

Rabu, 17 April 2013, 200 (dua ratus) lebih warga Petukangan Selatan mendatangi Gedung Balaikota untuk bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Kedatangan warga ini dipicu oleh sikap acuh tak acuh dari pihak Balaikota untuk bermusyawarah dengan warga terkait pembebasan lahan di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, padahal Gubernur sudah kalah berperkara di Pengadilan seperti…

Gubernur Harus Laksanakan Putusan Pengadilan Terkait Pembebasan Lahan Jalan Tol JORR W2

LBH Jakarta meminta kesediaan dan komitmen Jokowi untuk turun tangan langsung bermusyawarah dengan warga Petukangan Selatan terkait pembebasan lahan Proyek Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) Kebonjeruk – Ulujami. Musyawarah merupakan perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sehubungan dengan adanya gugatan warga petukangan selatan terhadap Surat Keputusan…

Mogok Buruh Sah dan Konstitusional

Hari ini, Rabu 03 Oktober 2012, buruh-buruh se-Indonesia akan melakukan mogok masal, dengan tuntutan hapus sistem outsourcing, hapus sistem kontrak, hapus politik upah murah, dan jamin kebebasan berserikat. Dari pengaduan dan kasus-kasus yang ditangani, LBH Jakarta mencatat bahwa perburuhan adalah permasalahan yang paling banyak diadukan di LBH Jakarta, dengan jumlah pencari keadilan yang berlipat, karena…

Tolak Politik Uang untuk Pilkada Bersih

Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua tanggal 20 September nanti disinyalir akan marak politik uang. Bahkan dikhawatirkan lebih banyak daripada putaran pertama. Hal ini tentu saja ancaman bagi demokrasi dimana persaingan dalam Pilkada akan berlangung secara tidak sehat, manipulatif, tidak adil setara dan akhirnya uang menjelma sebagai penentu kemenangan. Lebih jauh, politik uang dalam Pilkada akan…