Gubernur Harus Laksanakan Putusan Pengadilan Terkait Pembebasan Lahan Jalan Tol JORR W2

LBH Jakarta meminta kesediaan dan komitmen Jokowi untuk turun tangan langsung bermusyawarah dengan warga Petukangan Selatan terkait pembebasan lahan Proyek Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) Kebonjeruk – Ulujami. Musyawarah merupakan perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sehubungan dengan adanya gugatan warga petukangan selatan terhadap Surat Keputusan…

Mogok Buruh Sah dan Konstitusional

Hari ini, Rabu 03 Oktober 2012, buruh-buruh se-Indonesia akan melakukan mogok masal, dengan tuntutan hapus sistem outsourcing, hapus sistem kontrak, hapus politik upah murah, dan jamin kebebasan berserikat. Dari pengaduan dan kasus-kasus yang ditangani, LBH Jakarta mencatat bahwa perburuhan adalah permasalahan yang paling banyak diadukan di LBH Jakarta, dengan jumlah pencari keadilan yang berlipat, karena…

Tolak Politik Uang untuk Pilkada Bersih

Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua tanggal 20 September nanti disinyalir akan marak politik uang. Bahkan dikhawatirkan lebih banyak daripada putaran pertama. Hal ini tentu saja ancaman bagi demokrasi dimana persaingan dalam Pilkada akan berlangung secara tidak sehat, manipulatif, tidak adil setara dan akhirnya uang menjelma sebagai penentu kemenangan. Lebih jauh, politik uang dalam Pilkada akan…

Pers Release : Warga Bertanya Program Pemenuhan Hak Atas Perumahan Calon Gubernur

Hari ini, Kamis 13 September 2012, kami 11 orang perwakilan komunitas Warga Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Warga Jakarta untuk Pilkada Bersih (AUPB) terdiri dari Komunitas warga Petukangan, Kebun Sayur Ciracas, Papanggo, Budidarma, Duren Sawit, Pondok Labu, Kalibaru Cilincing, Muara Baru,  Kampung Melayu, Kebun Kacang dan Kebun Tebu mendatangi dua kantor tim pemenangan pemilu kedua…

Polisi Harus Menangkap Pelaku Lapangan dan Otak di Balik Kekerasan di Sampang

Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan peristiwa kekerasan terhadap kelompok minoritas Syiah di Sampang, menuntut agar Pihak Kepolisian bekerja dengan profesional dan jujur terutama dalam melakukan penegakan hukum. Penangkapan Roisul Hukama yang dikenakan dengan Pasal 354 KUHP, karena diduga memicu kerusuhan di Sampang, serta menangkap 7 orang lainnya tidaklah cukup. Dalam catatan hasil…

KEKERASAN TERHADAP PEMOHON DAN AHLI HAK UJI MATERI UU PENODAAN AGAMA

12 Maret 2010, Tepat di  Ruang Persidangan Mahkamah Konstitusi Ulil Abshar Abdalla, ahli yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi (MK), setelah memberikan keterangannya mendapatkan ancaman kekerasan dan diteriaki dengan Cap halal darahnya dan diteriaki “bunuh”. Pemukulan dan penyerangan hampir terjadi di Gedung tempat dimana Perjuangan Konstitusional dimana warga Negara berhak akan kebebasan dari ancaman. Kemudian setelah…

STOP KRIMINALISASI PEMBELA HAM “FWK PADANG”!

HUKUM DIPAKAI UNTUK MENYERANG BALIK DAN MEMBUNGKAM SIKAP KRITIS WARGA; STOP KRIMINALISASI PEMBELA HAM “FWK PADANG”! Panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka na bana, manuruik alua jo patuik, bana badiri sandirinya. (Pemimpin berpedoman mufakat, mufakat berpedoman yang benar, menurut alur kepatutan, yang benar berdiri dengan sendirinya.) Peribahasa Minang diatas dengan jelas memberi tahu kita…

LBH JAKARTA membuka Posko Pengaduan Korban CAFTA

Kesepakatan perdagangan bebas China dan ASEAN ( China-ASEAN free trade agreement (CAFTA) ) ditenggarai banyak pihak akan menimbulkan dampak sistemik pada dunia perburuhan nasional. Lemahnya industri nasional kita untuk bersaing dengan produk industri dari China dan Negara tetangga lainnya dikhawatirkan akan memacu gelombang PHK masal di kantung-kantung industri yang dipkasa mengorbankan karyawan untuk efisiensi atau…