OJK Gagal Paham Sikapi Masalah Pinjaman Online

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan kekecewaannya atas sikap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang gagal memahami permasalahan fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol) karena menyalahkan korban (victim blaming), tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang, dan bertindak seolah-olah layaknya juru bicara perusahaan aplikasi pinjaman online. Hal tersebut LBH Jakarta simpulkan setelah…

Mendesak Presiden Joko Widodo Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Siaran Pers Korban pelanggaran HAM Berat dan korban pelanggaran HAM, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty Internasional dan sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat serta pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya secara konkrit…

Deklarasi Koalisi Peringatan Hari HAM (Koper HAM)/Komite Perjuangan Hak Asasi Manusia 2018

Jakarta, 10 Desember2018. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang dikatakan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia sendiri mempunyai banyak sekali peraturan-peraturan yang mengatur tentang HAM warga negara Indonesia. Mungkin banyak dari kita yang tidak sadar bahwa Undang-undang Dasar 1945 merupakan peraturan pertama Indonesia yang mengatur tentang HAM. Selanjutnya diatur melalui peraturan-peraturan lain…

Terjerat Pinjaman Online, 1330 Korban Mengadu ke LBH Jakarta

Rilis Pers No. 1399/SK-ADV-PMU/XII/2018 25 November 2018 Pos Pengaduan Korban Pinjaman Online LBH Jakarta yang dibuka sejak awal November 2018 resmi ditutup. Hingga pos pengaduan ditutup, LBH Jakarta telah menerima 1330 pengaduan korban pinjaman online dari 25 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan pengaduan yang diterima, LBH Jakarta mendapati setidaknya 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia…

Korban Kriminalisasi Bank Mega Bacakan Eksepsi Di Persidangan

Siaran Pers Tim Advokasi Gabungan LBH Jakarta – LBH Lintas Nusantara Tim Kuasa Hukum Korban Kriminalisasi Bank Mega Bacakan Eksepsi Di Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rabu (05/12/18) sore hari, Tonggam R.M. Simamora (korban kriminalisasi tuduhan pemalsuan dokumen) menjalani agenda persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ada pun agenda sidang tersebut adalah pembacaan eksepsi (nota…

WP KPK Sampaikan Replik terhadap Jawaban Pimpinan KPK

Siaran Pers Wadah Pegawai KPK Sampaikan Replik Bantahan terhadap Jawaban Pimpinan KPK-RI di Persidangan PTUN Jakarta Pada Rabu (28/11/2018), Wadah Pegawai KPK dkk. yang diwakili oleh Tim Advokasi Selamatkan KPK (yang terdiri dari LBH Jakarta, YLBHI, ICW, dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi) menyampaikan replik bantahan Para Penggugat atas Jawaban pimpinan KPK-RI di Persidangan PTUN…

Nelayan Pulau Pari Bebas (Lagi), Kriminalisasi Harus Dihentikan

Nelayan Pulau Pari Bebas (Lagi), Kriminalisasi Harus Dihentikan, Polisi dan Jaksa Harus Dihukum Koalisi Selamatkan Pulau Pari meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memeriksa bawahannya di Kepolisian Resor Kepulauan Seribu yang diduga telah melakukan serangkaian kriminalisasi terhadap aktor-aktor yang vokal menentang perampasan tanah warga Pulau Pari. Hal ini harus segera dilakukan setelah Majelis Hakim Pengadilan…

Banyak Masalah, LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan Korban Pinjaman Online

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama para korban membuka posko pengaduan pinjaman online (pinjol) pada hari Minggu lalu (4/11). Hal ini dilakukan karena maraknya pelanggaran hukum atas beroperasinya perusahaan pinjol. Sejak bulan Mei yang lalu LBH Jakarta telah menerima pengaduan dari 283 korban pinjol dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum. Perusahaan peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman…

Pola Berulang Eksekusi Mati Pekerja Migran Indonesia

Jaringan Buruh Migran yang terdiri dari 28 organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Tuti Tursilawati. Tuti Tursilawati, PRT Migran asal Desa Cikeusik, Kecamatan Sukahaji, Majalengka, Jawa Barat merupakan korban eksekusi hukuman mati ke-5, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di Arab Saudi. Per Maret 2018, Kementerian Luar Negeri…

Stop Kriminalisasi Nelayan Pulau Pari

Siaran Pers Nelayan Pulau Pari Dibebaskan Pengadilan Tinggi Jakarta, Kriminalisasi Harus Dihentikan Koalisi Selamatkan Pulau Pari menghimbau kepada Kepolisian Resor Kepulauan Seribu untuk menghentikan kriminalisasi terhadap nelayan Pulau Pari. Pekan lalu 3 (tiga) orang nelayan Pulau Pari diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Koalisi juga mendesak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membebaskan Sulaiman,…