Dugaan Korupsi Di Balik Bisnis Outsourcing di Perusahaan BUMN

Masifnya pelanggaran yang dialami oleh Buruh alih daya (Outsourcing) di perusahaan BUMN, bukan lagi sebagai jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Jasa penunjang yang dimaksud ada lima sektor  yaitu usaha pelayanan kebersihan (Cleaning Service); Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (Catering); Usaha Tenaga pengamanan (Security); Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan dan…

Stop Penggusuran Paksa, Hormati Proses Hukum!

Penggusuran Paksa akan dilakukan kembali oleh PT. KAI pada senin 27 mei 2013, kali ini akan menimpa kepada pedagang dan warga di Stasiun Duri Tambora yang berjumlah 202 orang. Pedagang menerima Surat Perintah Bongkar Nomor: D1/PAM/70/V/2013 Yang dikeluarkan Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta pada 16 Mei 2013 yang isinya memerintahkan pedagang dan warga untuk mengosongkan…

2013 WORLD HUMAN RIGHTS CITIES FORUM

LBH Jakarta, yang diwakili oleh Febi Yonesta, pada 15 – 18 Mei 2013 menghadiri 2013 World Human Rights Cities Forum (WHRCF) yang diselenggarakan di Gwangju – Korea Selatan. Forum ini dihadiri oleh 552 peserta dari seluruh dunia. Mereka mewakili berbagai institusi yang beragam, mulai dari perwakilan: Kementerian, pemerintah daerah, ASEAN & AICHR, Universitas, Organisasi Masyarakat…

Korporatisasi Koperasi Melalui UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Tanggal 30 November 2012 lalu, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pekoperasian. UU Koperasi yang baru tersebut telah mencerabut “roh” kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan juga bertentangan dengan tujuan negara dalam meneggakkan keadilan sosial, serta memajukan kesejahteraan umum. Kekuatan luar yang bertujuan untuk merusak demokrasi…

GUGATAN BURUH TUNTUT JOKOWI BATALKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH DIGELAR

Hari ini, Selasa, 14/5 Gugatan para buruh kepada Gubernur DKI Jakarta, mengenai penolakan penangguhan upah minimum kepada 8 (delapan) perusahaan, diantaranya PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT. Dayup Indo, PT. Greentex Indonesia Utama, PT. Hansae Indonesia Utama, PT. Inkosindo Sukses, PT. Tainan Enterprises Indonesia, serta PT. Winners International di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)…

Negara Hukum Abai Hukum : Hapus Ujian Nasional, Laksanakan Putusan MA

Kontroversial penyelenggaraan Ujian Nasional kembali terjadi. Kontroversi ini tidak terlepas dari fakta bahwa penyelenggaraan Ujian Nasional yang sampai hari ini masih saja diarahkan sebagai standar kelulusan siswa terkesan sangat dipaksakan sekalipun secara langsung maupun tidak langsung terus menerus menimbulkan banyak korban. Belum lagi praktek penyelenggaraan Ujian Nasional sangat tidak professional. Padahal anggaran Negara yang digelontorkan…

Siaran Pers GEBER BUMN

“GEBER BUMN, MENDESAK” SELESAIKAN, persoalan ketenagakerjaan di BUMN !!!  Beragam pelangaran ketanagakerjaan di BUMN mendesak untuk segera mendapatkan perhatian dan penyelesaian. Pelanggaran yang terjadi sudah masif dan berdimensi pidana. Dan bahkan ironisnya, dominan persoalan ketenagakerjaan tsb terkait dengan hak hak dasar pekerja. Upah yang dibawah standar, sistem kerja outsourcing serta kontrak kerja yang berulang ulang…

Buruh Tuntut Jokowi Batalkan Penangguhan Pelaksanaan Upah

Buruh menggugat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo karena mengabulkan penangguhan upah minimum kepada 8 (delapan) perusahaan di DKI Jakarta. Kedelapan perusahaan tersebut diantaranya; PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT. Dayup Indo, PT. Greentex Indonesia Utama, PT. Hansae Indonesia Utama, PT. Inkosindo Sukses, PT. Tainan Enterprises Indonesia, serta PT. Winners International. Para Buruh yang…

UJIAN NASIONAL : CACAT HUKUM

LBH Jakarta menilai Ujian Nasional yang diadakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cacat hukum dan inkonstitusional. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST Tertanggal 21 Mei 2007, Yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung menyebutkan dengan tegas : Menyatakan Presiden, Wakil Presiden, Mendiknas, dan Ketua Badan Standar Nasional pendidikan lalai dalam memenuhi…

Warga Petukangan Bertemu Jokowi

Rabu, 17 April 2013, 200 (dua ratus) lebih warga Petukangan Selatan mendatangi Gedung Balaikota untuk bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Kedatangan warga ini dipicu oleh sikap acuh tak acuh dari pihak Balaikota untuk bermusyawarah dengan warga terkait pembebasan lahan di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, padahal Gubernur sudah kalah berperkara di Pengadilan seperti…