Kriminalisasi Terhadap 10 Warga Miskin yang Lantang Menolak Komersialisasi Fasilitas Umum dan Akses Terhadap Permukiman Warga

Jumat, 26 Juli 2013 menjadi Jumat keramat bagi 10 warga Cikini Ampiun karena sejak hari itu hak-hak mereka sebagai manusia bebas telah direnggut. Polsek Metro Menteng mengeluarkan surat penangkapan sekaligus surat penahanan atas nama 10 warga tersebut,oleh karenanya merekapun sontak terjerembab dan bertanya-tanya dalam hatinya mengapa masalah bisa berujung seperti ini?. Polsek Metro Menteng merasa…

Kriminalisasi Warga Cikini dalam Proyek PD Pasar Jaya

Jumat, 26 Juli 2013 Polsek Metro Menteng menangkap 10 warga tersebut karena menolak pembangunan proyek PD Pasar Jaya “Cikini Gold Centre”. Proyek yang menggusur pasar tradisional dan menjadikannya pusat perbelanjaan emas tersebut ditolak warga karena mengganggu akses warga ke jalan umum. Pada tahun 2008 Walikota Jakarta Pusat pernah mengeluarkan perintah kepada PD PAsar Jaya surat…

GEBUK PHK, LUNCURKAN POSKO THR DAN LAWAN PHK

Dewasa ini, posisi tawar buruh Indonesia sangat lemah di hadapan pengusaha atau pemodal. Lemahnya posisi tawar buruh salah satunya bisa dilihat dari mudahnya pengusaha mem PHK buruhnya secara tidak sah, tanpa alasan yang jelas. Berbagai alasan yang biasa dijadikan pengusaha untuk mem PHK buruh di antaranya seperti selesainya PKWT atau masa kontrak kerja, kesalahan berat…

“Suara Anak Suara Hati”

Peringatan Hari Anak Nasional bersama Anak-anak dari Kelompok Minoritas Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, mestinya menjadi momentum semua pihak peduli terhadap seluruh anak Indonesia, termasuk anak-anak dari kelompok minoritas. Saat ini masih banyak hak anak dari kelompok minoritas yang diabaikan. Mereka dikucilkan, didiskriminasi, dicerabut hak-haknya. Di Sampang, sudah hampir setahun ini,…

Deklarasi Masyarakat Sipil Tolak UU Ormas

Salah satu perubahan yang timbul sebagai dampak gerakan reformasi 1998 adalah semakin lebar ruang kebebasan anggota masyarakat untuk mengemukakan pikiran dan berserikat. Setiap individu atau sekelompok orang dapat berkumpul, mengikatkan diri dalam sebuah ikatan kebersamaan, hingga menyatakan pendapatnya. Namun, gegap gempita warga mewujudkan kehendak berorganisasi mulai terusik di saat Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU…

PERIKSA PRIYO BUDI SANTOSO UNTUK KEMBALIKAN KEHORMATAN DPR

Kami Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Jamil Mubarok (Masyarakat Transparansi Indonesia), Ahmad Biky (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Alvon Kurnia Palma (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Erwin Natosmal Oemar (Indonesian Legal Roundtable), Muji Kartika Rahayu (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional), Wahyu Wagiman (Public Interest Lawyer Network), Ade Irawan (Indonesia Corruption Watch). Dengan ini menyampaikan…

Yasman Hadi : Jalan Panjang Mencari Keadilan

Pembangkangan hukum yang dilakukan oleh Aparatur Negara lagi-lagi terjadi. Kali ini berkaitan dengan sulitnya proses eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara Bapak Yasman Hadi (Penggugat) melawan Menteri Negara BUMN (Tergugat) Perkara bermula ketika Bapak Yasman Hadi, Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (yang selanjutnya disebut Perum Perumnas) dari…

Media dan Kepolisian Harus Berempati pada Korban Perkosaan

Jakarta, 10 Juli 2013. Pemberitaan seputar kasus  perkosaan kepada wartawati sebuah media di Jakarta masih belum melindungi korban. Selain hanya mengambil keterangan dari kepolisian tanpa memberikan perspektif korban, media cenderung menyudutkan wartawati korban perkosaan sebelum kepolisian menuntaskan hasil penyelidikannya. Dalam pantauan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Jakarta, sebagian besar media mengeksploitasi kasus perselingkuhan, bukan fokus mengungkap kebenaran atas…

Kepolisian Harus Jadi Bagian Gerakan Antikorupsi

Pelaporan terkait aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) yang dilakukan oleh dua orang anggota DPR: Ahmad Yani dan Sarifudin Sudding tentu saja mengancam gerakan pemberantasan korupsi di masa depan. Jika dilihat lebih luas, dengan adanya upaya pelaporan yang dilakukan oleh dua orang anggota DPR ini, tidak hanya gerakan pemberantasan korupsi yang akan terbungkam. Namun upaya dan…

ROHINGYA: SALAH SATU PENGUNGSI YANG TERABAIKAN

Delapan belas etnis Rohingya (sebagian besar perempuan dan anak-anak) saat ini menjadi tuna wisma dan membutuhkan bantuan logistik. Mereka sempat mendaftarakan diri menjadi pencari suaka di UNHCR Malaysia, namun tidak dapat hidup layak, bahkan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah. Tiga puluh tahun lebih mereka disana dan telah mendaftarkan diri ke Perwakilan UNHCR Malaysia. Sejak awal…