PERIKSA PRIYO BUDI SANTOSO UNTUK KEMBALIKAN KEHORMATAN DPR

Kami Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Jamil Mubarok (Masyarakat Transparansi Indonesia), Ahmad Biky (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Alvon Kurnia Palma (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Erwin Natosmal Oemar (Indonesian Legal Roundtable), Muji Kartika Rahayu (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional), Wahyu Wagiman (Public Interest Lawyer Network), Ade Irawan (Indonesia Corruption Watch). Dengan ini menyampaikan…

Yasman Hadi : Jalan Panjang Mencari Keadilan

Pembangkangan hukum yang dilakukan oleh Aparatur Negara lagi-lagi terjadi. Kali ini berkaitan dengan sulitnya proses eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara Bapak Yasman Hadi (Penggugat) melawan Menteri Negara BUMN (Tergugat) Perkara bermula ketika Bapak Yasman Hadi, Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (yang selanjutnya disebut Perum Perumnas) dari…

Media dan Kepolisian Harus Berempati pada Korban Perkosaan

Jakarta, 10 Juli 2013. Pemberitaan seputar kasus  perkosaan kepada wartawati sebuah media di Jakarta masih belum melindungi korban. Selain hanya mengambil keterangan dari kepolisian tanpa memberikan perspektif korban, media cenderung menyudutkan wartawati korban perkosaan sebelum kepolisian menuntaskan hasil penyelidikannya. Dalam pantauan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Jakarta, sebagian besar media mengeksploitasi kasus perselingkuhan, bukan fokus mengungkap kebenaran atas…

Kepolisian Harus Jadi Bagian Gerakan Antikorupsi

Pelaporan terkait aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) yang dilakukan oleh dua orang anggota DPR: Ahmad Yani dan Sarifudin Sudding tentu saja mengancam gerakan pemberantasan korupsi di masa depan. Jika dilihat lebih luas, dengan adanya upaya pelaporan yang dilakukan oleh dua orang anggota DPR ini, tidak hanya gerakan pemberantasan korupsi yang akan terbungkam. Namun upaya dan…

ROHINGYA: SALAH SATU PENGUNGSI YANG TERABAIKAN

Delapan belas etnis Rohingya (sebagian besar perempuan dan anak-anak) saat ini menjadi tuna wisma dan membutuhkan bantuan logistik. Mereka sempat mendaftarakan diri menjadi pencari suaka di UNHCR Malaysia, namun tidak dapat hidup layak, bahkan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah. Tiga puluh tahun lebih mereka disana dan telah mendaftarkan diri ke Perwakilan UNHCR Malaysia. Sejak awal…

Oknum Polisi melakukan Represif & Pelecehan Seksual terhadap Massa aksi di KBN Cakung

Baru-baru ini Pemerintah telah membuat kebijakan menaikkan harga BBM, yang secara otomatis akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga Barang dan Jasa. Kita sebagai buruh sangat merasakan imbas dari kebijakan Pemerintah itu, karena semua harga-harga kebutuhan pokok menjadi naik. Harga-harga Sembako naik, harga cabe naik, harga bawang merah naik, harga jengkol naik, harga beras, minyak goreng,…

UU PENDIDIKAN TINGGI: PENDIDIKAN = UNIT USAHA?

Pada hari Rabu, 3 Juli 2013 sidang uji materi terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menempuh tahap pemeriksaan ahli dan saksi. Komite Nasional Pendidikan mengajukan beberapa saksi yang menunjukkan bagaimana UU Dikti mengancam akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu alasan uji materi adalah dengan diberlakukannya uu…

TINDAKAN MUNARMAN ADALAH “ANCAMAN” TERHADAP DEMOKRASI

Pagi ini, Jumat 28 Juni 2013 pukul 07.45 WIB di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat dalam acara talkshow Apa Kabar Indonesia Pagi di TvOne, Munarman [Juru Bicara FPI] menyiramkan air yang dihidangkan kepada narasumber lainnya Sosiolog UI Prof. Dr. Thamrin Amal Tomagola. Tindakan buruk ini dilakukan saat diskusi dengan tema membahas pelarangan sweeping tempat hiburan malam.…

Buruh Akhirnya Mendapat Jawaban dari Jokowi

Sidang kedua gugatan Serikat Pekerja Nasional (SPN) terhadap Penangguhan Penerapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara telah dilaksanakan Rabu, 26 Juni 2013, pukul 11.00 WIB. Gugatan SPN diajukan atas dikeluarkannya 7 Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta mengenai Persetujuan Penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 bagi 7 (tujuh) perusahaan di…

Pembaharuan KUHAP Untuk Mencegah Penyiksaan

Konvesi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia mulai berlaku secara internasional pada 26 Juni 1987. Pada 28 September 1998 Melalui UU No 5 tahun 1998 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvesi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia dengan salah…