Hari Bhakti Adyhaksa ke-53: Kejaksaan Tidak Bisa Diharapkan dalam Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia

Senin, 22 Juli 2013 diperingati sebagai Hari Bhakti Adyhaksa oleh Institusi Kejaksaan. Pentingnya fungsi kejaksaan sebagai pejabat yang melaksanakan tugas sebagai Penuntut Umum membuat kepastian hukum dan penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh Kinerja Kejaksaan. Namun setelah 53 tahun Institusi Kejaksaan berdiri, atau 8 tahun sejak Reformasi Birokrasi Kejaksaan dicanangkan, lembaga ini masih penuh carut…

Kebijakan Australia Membahayakan Pencari Suaka

SUAKA mengecam kebijakan pemerintah Australia yang mengalihkan para pencari suaka yang menggunakan perahu ke Papua Nugini atau Nauru. SUAKA merupakan jaringan yang memperjuangkan hak-hak pengungsi yang beranggotakan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, Human Rights Working Group (HRWG), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan sejumlah organisasi dan individu. SUAKA berpendapat bahwa Pemerintah Australia telah mengeluarkan…

TINDAK TEGAS, PERUSAHAAN “NAKAL” YANG TIDAK MEMBAYAR THR

LBH Jakarta bersama serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) mendesak kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan jajaranya beserta Polri untuk menindak tegas perusahaan “Nakal” yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Pekerja/Buruh dengan memberikan sanksi pidana penjara dan administrasi. Pasalnya THR sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4…

Penggiat Pendidikan Somasi Muh. Nuh “Tolak Kurikulum 2013”

LBH Jakarta, dengan FSGI, FGII, Akademisi dan beberapa tokoh di Bidang Pendidikan mendesak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mebatalkan penerapan Kurikulum 2013. Penerapan Kurikulum 2013 merupakan kebijakan yang tergesa-gesa dan sangat dipaksakan, hal ini tercermin penambahan jam pelajaran, konsep kompetensi yang tidak ada rujukannya di dunia pendidikan mananpun, belum diujivalidasi, dokumen Kurikulum belum pernah…

Privatisasi Air Harus Segera Dihentikan

Selamat Menyambut Lebaran, Pak Jokowi! Semoga puasa memberi keinsyafan, bahwa Privatisasi Air Harus Segera Dihentikan …agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. (QS: Al-Furqaan Ayat: 49) Perjalanan swastanisasi air Jakarta tahun ini telah…

Kriminalisasi Terhadap 10 Warga Miskin yang Lantang Menolak Komersialisasi Fasilitas Umum dan Akses Terhadap Permukiman Warga

Jumat, 26 Juli 2013 menjadi Jumat keramat bagi 10 warga Cikini Ampiun karena sejak hari itu hak-hak mereka sebagai manusia bebas telah direnggut. Polsek Metro Menteng mengeluarkan surat penangkapan sekaligus surat penahanan atas nama 10 warga tersebut,oleh karenanya merekapun sontak terjerembab dan bertanya-tanya dalam hatinya mengapa masalah bisa berujung seperti ini?. Polsek Metro Menteng merasa…

Kriminalisasi Warga Cikini dalam Proyek PD Pasar Jaya

Jumat, 26 Juli 2013 Polsek Metro Menteng menangkap 10 warga tersebut karena menolak pembangunan proyek PD Pasar Jaya “Cikini Gold Centre”. Proyek yang menggusur pasar tradisional dan menjadikannya pusat perbelanjaan emas tersebut ditolak warga karena mengganggu akses warga ke jalan umum. Pada tahun 2008 Walikota Jakarta Pusat pernah mengeluarkan perintah kepada PD PAsar Jaya surat…

GEBUK PHK, LUNCURKAN POSKO THR DAN LAWAN PHK

Dewasa ini, posisi tawar buruh Indonesia sangat lemah di hadapan pengusaha atau pemodal. Lemahnya posisi tawar buruh salah satunya bisa dilihat dari mudahnya pengusaha mem PHK buruhnya secara tidak sah, tanpa alasan yang jelas. Berbagai alasan yang biasa dijadikan pengusaha untuk mem PHK buruh di antaranya seperti selesainya PKWT atau masa kontrak kerja, kesalahan berat…

“Suara Anak Suara Hati”

Peringatan Hari Anak Nasional bersama Anak-anak dari Kelompok Minoritas Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, mestinya menjadi momentum semua pihak peduli terhadap seluruh anak Indonesia, termasuk anak-anak dari kelompok minoritas. Saat ini masih banyak hak anak dari kelompok minoritas yang diabaikan. Mereka dikucilkan, didiskriminasi, dicerabut hak-haknya. Di Sampang, sudah hampir setahun ini,…

Deklarasi Masyarakat Sipil Tolak UU Ormas

Salah satu perubahan yang timbul sebagai dampak gerakan reformasi 1998 adalah semakin lebar ruang kebebasan anggota masyarakat untuk mengemukakan pikiran dan berserikat. Setiap individu atau sekelompok orang dapat berkumpul, mengikatkan diri dalam sebuah ikatan kebersamaan, hingga menyatakan pendapatnya. Namun, gegap gempita warga mewujudkan kehendak berorganisasi mulai terusik di saat Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU…