Kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh 6 anak jalanan pengamen cipulir masih terus bergulir, dengan sidang yang berbeda antara 4 Terdakwa anak dan 2 Terdakwa Dewasa. 1 Oktober 2013 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa menimbang fakta yang terungkap dipersidangan beserta pelanggaran terhadap hukum acara pidana yang berlaku, telah menjatuhkan pidana penjara 3-4…
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan permohonan pengujian Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4), UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dengan nomor perkara 96/PUU-XI/ 2013, yang awalnya minta pembatalan yang kemudian permohonannya dirubah menjadi konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yang mana saat ini tengah memasuki pemeriksaan pendahuluan…
Sidang peradilan tata usaha negara untuk perkara penggembokan dan pemagaran dengan seng Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi yang merupakan tempat beribadah dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Jatibening Bekasi kembali digelar Kamis, 05 November di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan agenda pembacaan Putusan dari Majelis Hakim. Dalam putusannya, untuk sengketa pemagaran dengan seng Masjid Al-Misbah melalui…
Siaran Pers Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Ke-65 Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember berbagai lembaga dan komunitas berkumpul untuk terus menyuarakan hak asasi manusia melalui sejumlah kegiatan dengan tajuk “Melawan Lupa untuk Indonesia yang Menghormati HAM”. Rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sejak tanggal 3 Desember…
RUAR BIASA, kebohongan publik pejabat negara yang satu ini. Setelah, tiga kali tercatat berbohong dihadapan forum terbuka di publik kemarin (9/9, 14/14 (2)). Kali ini, Dahlan Iskan berulah lagi melakukan pembohongan. Pengangkatan karyawan outsourcing menjadi karyawan tetap. Adalah sebuah “isu” guna menaikkan pencitraan popularitasnya bagi rakyat. Pencapresannya kelak, jelas menjadi target dengan isu ini, guna…
Belum terjawabnya persoalan kenakalan pelajar terkait tawuran, pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sekan akan-akan menyudutkan semua pelajar yang berhadapan dengan hukum(ABH) karena tidak ada orangtua mana pun dapat menerima kalau anaknya disebut Pelajar Tawuran itu Bajingan oleh Ahok. Pasalnya dimata negara semua anak memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sehingga pernyataan…
Dalam beberapa waktu ke depan lagi, Para pekerja di perusahaan BUMN akan mendapatkan kepastian penyelesaian akan masalah ketenagakerjaan yang dialaminya. Utamanya, bagi para pekerja outsourcing/alihdaya/pkwt. Keputusan ataupun Instruksi Menteri (Kepmen/Instrumen) yang diharapkan bisa menjadi “mesin penggerak” bagi terrealisasinya seluruh butir-butir rekomendasi dari hasil kerja Panja OS dan Naker BUMN, akan diterbitkan. Atas dasar hasil pertemuan…
Tenggat waktu bagi pelakasanaan rekomendasi berakhir. Tepat, pada esok, 13 November 2013, toleransi waktu yang diperkenankan di rekomendasi Panja outsourcing dan ketenagakerjaan BUMN mestinya sudah beralih kepada “sanksi dan hukuman” yang dikenakan bagi Kementrian BUMN bersama dengan para Direksi-Direksi BUMN yang berada dibawahnya. Tidak adanya “itikad” baik, pembangkangan atas aturan perundang-undangan serta “pelecehan” kepada lembaga…
Menjelang hari ke-8 dari sejak diputuskan di rapat pleno Komisi IX, di 22 oktober lalu, sejauh ini, masih belum ada satupun dari Perusahaan BUMN ataupun Kementrian BUMN mengkonfirmasikan perihal pelaksanaannya. Dugaan adanya hambatan atas hal itupun, patut muncul. Dari “telusur” Geber BUMN, didapati fakta yang cukup ironis dan mengecewakan. Rekomendasi, nyatanya, hingga kini masih berada…
Koalisi Masyarakat Sipil Mendukung mogok nasional yang dilakukan para buruh di Indonesia pada tanggal 28-30 Oktober diawali dengan aksi-aksi di berbagai daerah, kemudian berpuncak pada Mogok Nasional pada tanggal 31 Oktober dan 1 November 2013. Pasalnya Aksi dan Mogok Nasional yang dilakukan oleh buruh tersebut dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 dan dibenarkan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan.…