Pasal 27 ayat 2 UUD 1945; “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” 68 tahun Negara Republik Indonesia Merdeka, namun Kaum buruh/pekerja belum merdeka dari Politik Upah Murah. Politik Upah Murah menjadi perbincangan yang hangat dikalangan buruh, pengusaha dan pemerintah sekaligus menjadi “monster” bagi kaum buruh/pekerja. Di Tahun 2012, perlawanan…
LBH Jakarta mengecam keras kebijakan serta praktik diskriminatif dalam pembuatan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Hongkong, yang telah habis masa berlaku KTKLN nya maupun bagi PMI yang belum memiliki KTKLN, serta upaya pemerasan dan perilaku intimidatif dari beberapa petugas bandara,…
LBH Jakarta bersama serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) mendesak kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan jajarannya beserta Polri untuk menindak tegas perusahaan “Nakal” yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Pekerja/Buruh dengan memberikan sanksi pidana penjara dan administrasi. Pasalnya, THR disamakan dengan upah, hal ini sesuai dengan Peraturan…
Senin, 22 Juli 2013 diperingati sebagai Hari Bhakti Adyhaksa oleh Institusi Kejaksaan. Pentingnya fungsi kejaksaan sebagai pejabat yang melaksanakan tugas sebagai Penuntut Umum membuat kepastian hukum dan penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh Kinerja Kejaksaan. Namun setelah 53 tahun Institusi Kejaksaan berdiri, atau 8 tahun sejak Reformasi Birokrasi Kejaksaan dicanangkan, lembaga ini masih penuh carut…
SUAKA mengecam kebijakan pemerintah Australia yang mengalihkan para pencari suaka yang menggunakan perahu ke Papua Nugini atau Nauru. SUAKA merupakan jaringan yang memperjuangkan hak-hak pengungsi yang beranggotakan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, Human Rights Working Group (HRWG), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan sejumlah organisasi dan individu. SUAKA berpendapat bahwa Pemerintah Australia telah mengeluarkan…
LBH Jakarta bersama serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) mendesak kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan jajaranya beserta Polri untuk menindak tegas perusahaan “Nakal” yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Pekerja/Buruh dengan memberikan sanksi pidana penjara dan administrasi. Pasalnya THR sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4…
LBH Jakarta, dengan FSGI, FGII, Akademisi dan beberapa tokoh di Bidang Pendidikan mendesak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mebatalkan penerapan Kurikulum 2013. Penerapan Kurikulum 2013 merupakan kebijakan yang tergesa-gesa dan sangat dipaksakan, hal ini tercermin penambahan jam pelajaran, konsep kompetensi yang tidak ada rujukannya di dunia pendidikan mananpun, belum diujivalidasi, dokumen Kurikulum belum pernah…
Selamat Menyambut Lebaran, Pak Jokowi! Semoga puasa memberi keinsyafan, bahwa Privatisasi Air Harus Segera Dihentikan …agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. (QS: Al-Furqaan Ayat: 49) Perjalanan swastanisasi air Jakarta tahun ini telah…
Jumat, 26 Juli 2013 menjadi Jumat keramat bagi 10 warga Cikini Ampiun karena sejak hari itu hak-hak mereka sebagai manusia bebas telah direnggut. Polsek Metro Menteng mengeluarkan surat penangkapan sekaligus surat penahanan atas nama 10 warga tersebut,oleh karenanya merekapun sontak terjerembab dan bertanya-tanya dalam hatinya mengapa masalah bisa berujung seperti ini?. Polsek Metro Menteng merasa…
Jumat, 26 Juli 2013 Polsek Metro Menteng menangkap 10 warga tersebut karena menolak pembangunan proyek PD Pasar Jaya “Cikini Gold Centre”. Proyek yang menggusur pasar tradisional dan menjadikannya pusat perbelanjaan emas tersebut ditolak warga karena mengganggu akses warga ke jalan umum. Pada tahun 2008 Walikota Jakarta Pusat pernah mengeluarkan perintah kepada PD PAsar Jaya surat…