11.000 Buruh Kecewa Dengan Jokowi

Belum lepas dari ingatan buruh, Jokowi (Gubernur Provinsi DKI Jakarta) pada Kamis, 20 Juni 2013 dianggap tidak hadir dalam sidang perdana di Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memberikan surat kuasa pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewakilinya. Hari ini, Senin, 24 juni 2013, Gubernur Provinsi DKI Jakarta kembali mengecewakan kaum buruh bahkan…

Putusan Sela Gugatan Warga Negara thd Swastanisasi Air Jakarta

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) dengan Serikat Pekerja Air Indonesia (SPAI) danSerikat Pekerja Air Jakarta (SPAJ) mengkhawatirkan adanya penundaan waktu pengambilan keputusan sela oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat terhadap  eksepsi kompetensi absolut yang diajukan tergugat I (Presiden RI), II (Wakil Presiden RI),III (Kementrian Keuangan ), IV (Kementran Pekerjaan Umum), Turut Tergugat I…

Pedagang Sta. Bukit Duri Menolak Penggusuran

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Akhir-akhir ini PT. Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan penggusuran terhadap pedagang di stasiun di kawasan Jabodetabek, salah satunya adalah kami para pedagang dari stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat. Sebelum adanya penggusuran kami hanya diberikan sosialisasi agar segera meninggalkan…

LBH Jakarta gugat Dahlan Iskan

LBH Jakarta gugat Dahlan Iskan (Pembangkangan Hukum Menteri Negara BUMN) Pada tanggal 22 Mei 2006 Yasman Hadi “dipecat” oleh Menteri Negara BUMN yang pada saat itu dijabat oleh Sugiharto karena melaporkan indikasi penyimpangan / pelanggaran prosedur oleh Direksi Perum Perumnas Senilai Rp. 350 Milyar serta keterpurukan kinerja operasional dan keuangan di Perum Perumnas. Atas pemecatan…

Menaikkan Harga BBM, Kebijakan Yang Memiskinkan Buruh

Gerakan Bersama Buruh/Pekerja di BUMN (Geber BUMN), telah melakukan Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang diselenggarakan  pada hari Minggu-Senin, 2-3 Juni 2013. Silatnas, diikuti oleh 40 pimpinan serikat-serikat pekerja di lingkungan BUMN. Dari Silatnas ini, dihasilkan beberapa rekomendasi yang diantaranya berisikan (1) Menolak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), (2) Pengawalan Panja Outsourcing dan Ketenagakerjaan di Komisi IX…

Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Adil, Jujur dan Benar

Pemerintah dan DPR RI saat ini sedang melakukan pembaruan hukum acara pidana, yang mana saat ini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sedang dibahas di DPR RI. Pembahasan RKUHAP di DPR RI, yang paling alot salah satunya mengenai keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Institusi Polri yang paling “ngotot” menolak keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dan tetap…

Dugaan Korupsi Di Balik Bisnis Outsourcing di Perusahaan BUMN

Masifnya pelanggaran yang dialami oleh Buruh alih daya (Outsourcing) di perusahaan BUMN, bukan lagi sebagai jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Jasa penunjang yang dimaksud ada lima sektor  yaitu usaha pelayanan kebersihan (Cleaning Service); Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (Catering); Usaha Tenaga pengamanan (Security); Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan dan…

Stop Penggusuran Paksa, Hormati Proses Hukum!

Penggusuran Paksa akan dilakukan kembali oleh PT. KAI pada senin 27 mei 2013, kali ini akan menimpa kepada pedagang dan warga di Stasiun Duri Tambora yang berjumlah 202 orang. Pedagang menerima Surat Perintah Bongkar Nomor: D1/PAM/70/V/2013 Yang dikeluarkan Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta pada 16 Mei 2013 yang isinya memerintahkan pedagang dan warga untuk mengosongkan…

2013 WORLD HUMAN RIGHTS CITIES FORUM

LBH Jakarta, yang diwakili oleh Febi Yonesta, pada 15 – 18 Mei 2013 menghadiri 2013 World Human Rights Cities Forum (WHRCF) yang diselenggarakan di Gwangju – Korea Selatan. Forum ini dihadiri oleh 552 peserta dari seluruh dunia. Mereka mewakili berbagai institusi yang beragam, mulai dari perwakilan: Kementerian, pemerintah daerah, ASEAN & AICHR, Universitas, Organisasi Masyarakat…

Korporatisasi Koperasi Melalui UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Tanggal 30 November 2012 lalu, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pekoperasian. UU Koperasi yang baru tersebut telah mencerabut “roh” kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan juga bertentangan dengan tujuan negara dalam meneggakkan keadilan sosial, serta memajukan kesejahteraan umum. Kekuatan luar yang bertujuan untuk merusak demokrasi…