Penataan PKL Kota Tua menciptakan Masalah Baru Ibukota

Peresmian penataan di kawasan wisata Museum Fatahillah Kota Tua sudah berlangsung pada tanggal 26 Agustus 2013 silam, dimana 260 pedagang yang terdaftar di Koperasi secara simbolisasi diberikan perangkat penunjang untuk berdagang seperti gerobak dan tenda oleh Pemprov DKI melalui Walikota Jakarta Barat dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DKI Jakarta. penataan PKL dilakukan terhadap pedagang…

Jauhkan Pembahasan RUU PPILN dari Kepentingan Pemilu 2014

Rabu, 4 September 2013 bertempat di Warung Daun Cikini, JARI PPTKILN memberikan pernyataan sikap atas pembahasan RUU Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Memasuki agenda 2014, pembahasan RUU PPILN seharusnya dihentikan karena riskan dengan kepentingan Pemilu 2014. Selain itu,  pembahasan RUU selama ini masih 1 DIM padahal pembahasan RUU PPILN hanya menyisakan dua kali masa sidang…

PERUSAHAAN GUGAT BURUH 2 MILYAR ADALAH PEMBUNGKAMAN GERAKAN SERIKAT BURUH

Gerakan Buruh Lawan PHK (Gebuk PHK) mengecam tindakan perusahaan yang menggugat buruh Rp 2 Milyar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena melakukan mogok kerja. Hal ini merupakan bentuk pembungkaman dan serangan balik pengusaha kepada Serikat Buruh yang kritis dalam memperjuangkan hak-hak buruh yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Pasalnya, mogok kerja merupakan…

Buruh Digugat perusahaan 2 Milyar karena Mogok Kerja

Gugatan tersebut dilayangkan oleh perusahaan sebagai akibat diadakannya mogok kerja oleh para pekerja pada tanggal 7-8 maret 2013 menuntut kenaikan upah sesuai KHL 2012. Perusahaan menganggap mogok kerja yang dilakukan tidak sah yang kemudian melegitimasi perusahaan untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Moch. Halili Ketua DPC SPN Jakarta Utara dan Umar Faruq Ketua PSP…

STOP PHK, UPAH MURAH BUKAN JALAN KELUAR

Buruh kembali menjadi sasaran atas kondisi ekonomi yang ada saat ini. Setelah terjadi kenaikan suku bunga yang berakibat pada melemahnya rupiah dan indek Harga Saham Gabungan (IHSG), buruh kembali terancam di PHK. Pemerintah berjanji akan melakukan antisipasi terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) buruh yaitu dengan menyiapkan empat paket kebijakan ekonomi pada tanggal 23 Agustus 2013…

Menolak Penetapan Inpres Upah yang mengembalikan Kebijakan Politik Upah Murah & Rezim Upah Murah

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), LBH Jakarta, Forum Buruh DKI Jakarta, OPSI, SPIN, FSBI, TSK, Fron Buruh Kawasan, GSBI, FBLP, BJB, TURC, Sekber Buruh, menolak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang pengupahan buruh untuk stimulisasi ekonomi dalam mengatasi turunnya nilai rupiah. Inpres ini berpotensi mengembalikan negara pada rezim upah murah. Berbagai elemen buruh tersebut menolak tegas…

PENGEROYOKAN JURNALIS DIDAKTIKA UNJ: PEMBUNGKAMAN SUARA KRITIS SECARA PRIMITIF

LBH Jakarta mengecam tindakan penganiayaan terhadap jurnalis kampus Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Didaktika Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Perbedaan pendapat dalam proses pemberitaan dapat diselesaikan secara beradab, bukan dengan cara-cara barbar seperti pengeroyokan. Tindakan ini sangat memalukan karena dilakukan oleh mereka yang nantinya akan menjadi guru di masa depan, yaitu para mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keolahragaan…

LBH JAKARTA MENOLAK UNDANGAN SEKRETARIAT ASEAN UNTUK MENERIMA AHRD SECARA SIMBOLIS

LBH Jakarta kembali menyatakan sikap menolak Deklarasi HAM ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration/AHRD). Direktur LBH Jakarta, Febi Yonesta, mendapat undangan  dari Sekretariat ASEAN untuk menerima secara simbolis AHRD pada acara perayaan hari ASEAN. LBH Jakarta tetap pada penilaian kami bahwa banyak pasal-pasal dalam AHRD yang dibawah standar HAM Internasional. Acara yang bertajuk Celebrating ASEAN Day…

TINDAK TEGAS PENGUSAHA NAKAL TIDAK BAYAR THR SEBELUM BULAN SYAWAL BERAKHIR!

LBH Jakarta bersama Serikat Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) mendatangi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaporkan Pengusaha Nakal yang tidak membayar THR terhadap Pekerja/Buruh dan meminta Menakertrans beserta jajarannya untuk menindak tegas perusahaan “Nakal” yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya  (THR) Pekerja/Buruh  dengan memberikan sanksi  pidana dan administrasi. Menurut…