STOP PHK, UPAH MURAH BUKAN JALAN KELUAR

Buruh kembali menjadi sasaran atas kondisi ekonomi yang ada saat ini. Setelah terjadi kenaikan suku bunga yang berakibat pada melemahnya rupiah dan indek Harga Saham Gabungan (IHSG), buruh kembali terancam di PHK. Pemerintah berjanji akan melakukan antisipasi terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) buruh yaitu dengan menyiapkan empat paket kebijakan ekonomi pada tanggal 23 Agustus 2013…

Menolak Penetapan Inpres Upah yang mengembalikan Kebijakan Politik Upah Murah & Rezim Upah Murah

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), LBH Jakarta, Forum Buruh DKI Jakarta, OPSI, SPIN, FSBI, TSK, Fron Buruh Kawasan, GSBI, FBLP, BJB, TURC, Sekber Buruh, menolak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang pengupahan buruh untuk stimulisasi ekonomi dalam mengatasi turunnya nilai rupiah. Inpres ini berpotensi mengembalikan negara pada rezim upah murah. Berbagai elemen buruh tersebut menolak tegas…

PENGEROYOKAN JURNALIS DIDAKTIKA UNJ: PEMBUNGKAMAN SUARA KRITIS SECARA PRIMITIF

LBH Jakarta mengecam tindakan penganiayaan terhadap jurnalis kampus Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Didaktika Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Perbedaan pendapat dalam proses pemberitaan dapat diselesaikan secara beradab, bukan dengan cara-cara barbar seperti pengeroyokan. Tindakan ini sangat memalukan karena dilakukan oleh mereka yang nantinya akan menjadi guru di masa depan, yaitu para mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keolahragaan…

LBH JAKARTA MENOLAK UNDANGAN SEKRETARIAT ASEAN UNTUK MENERIMA AHRD SECARA SIMBOLIS

LBH Jakarta kembali menyatakan sikap menolak Deklarasi HAM ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration/AHRD). Direktur LBH Jakarta, Febi Yonesta, mendapat undangan  dari Sekretariat ASEAN untuk menerima secara simbolis AHRD pada acara perayaan hari ASEAN. LBH Jakarta tetap pada penilaian kami bahwa banyak pasal-pasal dalam AHRD yang dibawah standar HAM Internasional. Acara yang bertajuk Celebrating ASEAN Day…

TINDAK TEGAS PENGUSAHA NAKAL TIDAK BAYAR THR SEBELUM BULAN SYAWAL BERAKHIR!

LBH Jakarta bersama Serikat Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) mendatangi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaporkan Pengusaha Nakal yang tidak membayar THR terhadap Pekerja/Buruh dan meminta Menakertrans beserta jajarannya untuk menindak tegas perusahaan “Nakal” yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya  (THR) Pekerja/Buruh  dengan memberikan sanksi  pidana dan administrasi. Menurut…

Kemenkumham Beri Solusi Tidak Menyentuh Akar Masalah Di Lapas

Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mengemban misi agar mereka bisa hidup kembali secara wajar dan bertanggung jawab. Namun, LP terus bergejolak dengan munculnya tragedi di Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Narapidana memicu terjadinya kerusuhan dan membakar lapas. Ratusan napi melarikan diri. Kemudian kejadian serupa terjadi di LP Labuhan Ruku,…

MELAWAN POLITIK UPAH MURAH DI TAHUN 2014

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945; “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”  68 tahun Negara Republik Indonesia Merdeka, namun Kaum buruh/pekerja belum merdeka dari Politik Upah Murah.  Politik Upah Murah menjadi perbincangan yang hangat dikalangan buruh, pengusaha dan pemerintah sekaligus menjadi “monster” bagi kaum buruh/pekerja. Di Tahun 2012, perlawanan…

DISKRIMINASI DAN PEMERASAN TERHADAP PAHLAWAN DEVISA DI BANDARA SOEKARNO HATTA

LBH Jakarta mengecam keras kebijakan serta praktik diskriminatif dalam pembuatan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Hongkong, yang telah habis masa berlaku KTKLN nya maupun bagi PMI yang belum memiliki KTKLN, serta upaya pemerasan dan perilaku intimidatif dari beberapa petugas bandara,…

Menagih Janji Manis Menakertrans Menindak Tegas Perusahaan Tidak Bayar THR

LBH Jakarta bersama serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) mendesak kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan jajarannya beserta Polri untuk menindak tegas perusahaan “Nakal” yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya  (THR) Pekerja/Buruh  dengan memberikan sanksi  pidana penjara dan administrasi. Pasalnya, THR disamakan dengan upah, hal ini sesuai dengan Peraturan…

Hari Bhakti Adyhaksa ke-53: Kejaksaan Tidak Bisa Diharapkan dalam Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia

Senin, 22 Juli 2013 diperingati sebagai Hari Bhakti Adyhaksa oleh Institusi Kejaksaan. Pentingnya fungsi kejaksaan sebagai pejabat yang melaksanakan tugas sebagai Penuntut Umum membuat kepastian hukum dan penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh Kinerja Kejaksaan. Namun setelah 53 tahun Institusi Kejaksaan berdiri, atau 8 tahun sejak Reformasi Birokrasi Kejaksaan dicanangkan, lembaga ini masih penuh carut…