“Diduga Akibat Rem Blong, Busway Tabrak Mati Manager Tekhnik Berita Satu”

Rilis Pers No :  213/SK/LBH/II/2015 LBH Jakarta mendesak Ahok bertanggung jawab atas sistem ganti rugi oleh kecelakaan Transjakarta, terutama dalam hal kecelakaan yang disebabkan oleh Lalai nya supir busway. “Dalam satu tahun terakhir ini sudah ada sebanyak 12 Kasus kecelakaan busway yang disebabkan kelalaian oleh supir Transjakarta. Beberapa korban diantaranya tewas dan lainnya mengalami luka…

LBH Jakarta Mendukung Aksi Mogok Makan Lita Anggareni

Press Release Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (“LBH Jakarta”) selaku bagian dari Jaringan Nasional Advokasi untuk Pekerja Rumah Tangga (“JALA PRT”) mendukung aksi mogok makan dan mendesak DPR RI untuk memasukkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai prioritas program legislasi nasional 2015 (“Prolegnas 2015”) dan ratifikasi Konvensi ILO 189. Dihubungi di kantor LBH Jakarta, Eny Rofiatul…

Save PRT: DPR dan Pemerintah, Mana Janjimu?

PERS RELEASE PERINGATAN HARI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) NASIONAL 15 FEBRUARI 2015 Jakarta, bantuanhukum.or.id—Harapan perubahan situasi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Buruh Migran pada DPR RI yang baru, telah berubah menjadi kekecewaan manakala DPR tidak berpihak pada perjuangan PRT dalam Prolegnas 2015-2019. Padahal tahun 2015 merupakan tahun ke 11 atau sejak tahun 2004 dimana kami…

BIDANG HUKUM: SERATUS HARI YANG SIA-SIA!

RILIS PERS No.: 110/SK/LBH/I/2015 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK LBH Jakarta menyatakan kekecewaan yang mendalam atas kerja 100 (seratus) hari pemerintahan Jokowi-JK di bidang hukum. “100 hari ini sebetulnya bisa menjadi momen pembuktian tentang komitmen politik hukum pemerintahan yang baru. Namun, Presiden Jokowi melewatkannya begitu saja melalui politik balas budi dalam pemilihan pejabat publik di bidang…

POLRI, Bongkar Segera Kasus Perdagangan Orang di NTT!

Pers Rilis Tak ada seorang manusia pun yang layak diperjualbelikan karena siapa yang melakukannya, orang tersebut sesungguhnya sedang menjual dirinya sendiri! Sampai hari ini berbagai peristiwa yang diindikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia belum memperoleh penegakkan hukum yang berkeadilan. Ketidakpastian proses hukum hingga waktu yang tidak ditentukan, terhentinya proses di tingkat…

UU Pilkada Mematikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Kejiwaan

RILIS PERS NO. 89/SK/LBH/I/2015 LBH Jakarta mendesak agar Pemerintah dan DPR segera melakukan revisi terhadap UU Pilkada yang sudah disahkan melalui Sidang Paripurna tanggal 20 Januari 2015 yang lalu. Hal ini disebabkan karena ada permasalahan mengenai isi dari undang-undang tersebut utamanya persoalan hilangnya hak pilih dari penyandang disablitas kejiwaan dengan adanya Pasal 57 ayat (3) huruf a. “Persoalan UU…

Menuntut Penyelesaiam Konflik Agraria Desa Sukamulya

Beberapa warga pemuda, perempuan, laki-laki, dan anak-anak berkumpul di salah satu rumah Ketua Rukun Tangga (RT) desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Dengan penuh semangat warga menuliskan berbagai kalimat-kalimat perjuangan dikardus-kardus bekas. Sebagian lain menjahit karung bekas dengan rapi untuk dijadikan spanduk. Sore itu warga sedang mempersiapkan berbagai macam peralatan aksi demonstrasi untuk dibawa ke…

Garuda Indonesia Minta Maaf dan Buat SOP Khusus Penumpang Disabilitas

Rilis Pers No. 68 /SK/LBH/I/2015 Setelah melakukan beberapa kali pertemuan PT Garuda Indonesia akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada Suntoro Dani dan berjanji memperbaiki layanan SOP bagi penumpang disabilitas. “kami mengapresiasi permintaan maaf tertulis PT Garuda Indonesia kepada saudara Suntoro dani, menurut kami permintaan maaf adalah sebuah kewajiban bagi perusahaan yang lalai memberikan pelayanan…

CALON TUNGGAL KAPOLRI… MUNDURLAH!

RILIS PERS No. 57/SK/LBH/I/2015 LBH Jakarta mendesak Komjen. (Pol.) Budi Gunawan untuk mengundurkan diri dari pencalonan tunggal dirinya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Joko Widodo sembari mendorong Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap yang bersangkutan. Presiden Joko Widodo juga agar menarik kembali surat pemberhentian dan…

Refleksi Hukum dan HAM di Indonesia

Catatan Akhir Tahun (CATAHU) LBH Jakarta 2014 Jakarta, 23 Desember 2014 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali meluncurkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU). Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya, setiap tahun LBH Jakarta selalu mengeluarkan catatan akhir tahun sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat sehubungan dengan kinerja LBH Jakarta selama satu tahun. Dalam peluncuran CATAHU…