Pemasangan Plang Kepemilikan di Kebun Sayur oleh PPD Lecehkan Hukum

Siaran Pers Bersama: Aliansi Peduli Ciracas Intimidasi Warga Kebun Sayur dengan Pemasangan Plang, Tindakan Perum PPD Lecehkan Hukum Minggu, 8 Juli 2018, pukul 10.00 WIB, sekitar 20 (dua puluh) orang yang sebagian menggunakan tanda pengenal Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) dan sebagian diduga merupakan oknum preman mendatangi Desa Kebun Sayur Ciracas. Kedatangan mereka dengan…

Instruksi Tembak Ditempat Bertentangan dengan Hukum dan HAM

Siaran Pers Instruksi Tembak Mati Jambret oleh Kapolda Metro Jaya Bertentangan dengan Hukum dan HAM Kapolda Metro Jaya Idham Aziz mengeluarkan instruksi tembak mati terhadap jambret. Operasi tersebut akan dijalankan sampai 1 bulan kedepan. Sebagai aparat keamanan yang bersifat melumpuhkan, tidak ada satupun dasar hukum Kapolda untuk mengeluarkan perintah penggunaan senjata api yang bertujuan mematikan.…

Rakyat Belum Menang, Masih Ada Potensi Imunitas Bagi Anggota Dewan yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Masyarakat

Selasa (03/07/18), TIM ADVOKASI RAKYAT UNTUK DEMOKRASI kembali hadir dalam persidangan lanjutan di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli. Permohonan uji materi dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)…

Hari Bhayangkara ke 72: Masih Banyak Terjadi Pelanggaran Hak Atas Peradilan Yang Adil dan Jujur oleh Lembaga Kepolisian

Pers Rilis: 682 / SK-RILIS / VII /2018 Hari Bhayangkara ke 72 – LBH Jakarta kembali harus mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk benar-benar serius untuk melakukan reformasi diri agar menjadi institusi penegak hukum yang independen, profesional, transparan, akuntabel dan humanis yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Desakan tersebut merujuk pada masih terjadinya pola pelanggaran…

Parcel Lebaran untuk Nelayan: Anies-Sandi Lanjutkan Reklamasi

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam keras tindakan Gubernur Anies yang mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Setelah tidak melakukan pembongkaran, tapi hanya penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi, Anies-Sandiaga…

932 Bangunan Di Pulau D Seharusnya Dibongkar

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Proyek Reklamasi Teluk Jakarta harus DIhentikan Secara Permanen Jakarta, 10 Juni 2018. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk segera membongkar bangunan-bangunan di Pulau D reklamasi dan menghentikan rencana untuk membuat “badan khusus” reklamasi karena proyek reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan secara…

Minimnya Partisipasi Publik Hingga Rendahnya Standar Pemilihan Calon Hakim Agung

Sejak akhir bulan November 2017, Komisi Yudisial telah membuka seleksi pendaftaran Calon Hakim Agung periode II. Mekanisme pendaftaran Calon Hakim Agung tersebut dilakukan dengan cara memberikan usulan nama-nama Hakim yang dirasa layak menjadi Hakim Agung. Adapun usulan nama-nama Calon Hakim Agung tersebut dapat diusulkan dari Masyarakat, Mahkamah Agung dan Pemerintah. Seleksi pendaftaran Calon Hakim Agung…

Negara harus Tegas terhadap PT. Kertas Nusantara

Siaran Pers Bersama Penuhi Hak-Hak Pekerja PT Kertas Nusantara Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama Serikat Pekerja PT. Kertas Nusantara menyayangkan ketidaktegasan negara dalam menjamin hak-hak para pekerja PT. Kertas Nusantara serta tidak adanya itikad baik dari pihak perusahaan untuk merealisasikan janjinya terkait dengan pemenuhan…

MA Harus Menolak PK Menteri Keuangan dalam Kasus Swastanisasi Air Jakarta

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta mendaftarkan kontra memori peninjauan kembali dalam perkara swastanisasi air Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini (5/6). Kontra memori peninjauan kembali ini merupakan tanggapan atas memori peninjauan kembali yang telah diajukan sebelumnya oleh Menteri Keuangan dalam rangka peninjauan kembali…

Satu Langkah Penuhi Janji Presiden Joko Widodo Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat: Copot Jaksa Agung!

Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil Janji Presiden tentang pelanggaran HAM dalam Nawacita tercatat “Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari- Lampung, Tanjung Priok, Tragedi l965”. Janji…