Press Release CABUT PERSYARATAN DISKRIMINATIF SNMPTN 2014

“Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”, demikian bunyi Pasal 31 ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Petikan konstitusi tersebut menegaskan bahwa pendidikan adalah hak, dan pemerintah memikul tanggung jawab untuk memenuhinya bagi setiap warganegara. Sebagai pemegang tanggung jawab utama, pemerintah tidak diperkenankan bertindak diskriminatif terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Perlakuan diskriminatif adalah satu…

PERS RILIS: MENDORONG RKUHAP YANG MELINDUNGI PENYANDANG DISABILITAS

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan Aparat Penegak Hukum.  Pada saat KUHAP diundangkan pada tahun 1981 dinilai sebagai karya agung. KUHAP saat ini sudah memasuki 33 tahun. Dimana sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka menjadi kebutuhan untuk dilakukan pembaruan terhadap KUHAP. Salah satu isu krusial yang belum diakomodir…

Pers Rilis GEBER BUMN: Kesungguhan Negara Pada Proses Interpelasi DPR

  PRESS RELEASE : 027/II/2014   KESUNGGUHAN NEGARA PADA PROSES INTERPELASI DPR Sejak panitya kerja outsourcing Komisi IX DPR RI mengeluarkan rekomendasi tanggal 22 Oktober 2013, Menteri BUMN dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta perusahaan BUMN tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Pembangkangan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga Negara dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat…

Pers Rilis JALA-PRT, LBH Jakarta dan change.org : Tindak Tegas Pelaku Kekerasan, Penyekapan dan Perbudakan 17 PRT di Bogor Tengah

  JALA-PRT dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Kapolri, Kapolda Jawa Barat, Kapolres Bogor Kota, dan Polsek Bogor Tengah untuk menindak tegas istri Brigjend. Pol. (Purn.) Mangisi Situmorang dan keluarganya yang telah melakukan penyekapan, perbudakan dan perdagangan manusia terhadap 17 (tujuh belas) Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) di kediamannya…

Pers Release LBH Jakarta – Perludem: Paralegal Pemilu akan Praperadilankan Mabes Polri

PERS RELEASE LBH JAKARTA – PERLUDEM PARALEGAL PEMILU AKAN PRAPERADILANKAN MABES POLRI Jakarta, 23 Februari 2014   Pada tanggal 03 Januari lalu Paralegal Pemilu yang dibentuk LBH Jakarta dan Perludem melaporkan salah satu partai politik (partai Golkar) yang diduga melakukan tindak pidana pemilu kampanye  disalah satu televisi. Bawaslu telah melakukan kajian dan meneruskan laporan tersebut…

Pemerintah Harus Bertanggungjawab Atas Jalan Yang Rusak

LBH Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan perbaikan fasilitas umum khususnya jalan raya. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta[1], jalan yang mengalami kerusakan hampir mencapai 4.000 titik yang tersebar di 512 ruas jalan. Kerusakan jalan paling banyak  berada di wilayah Jakarta Utara sebanyak 2.590 titik dengan luas…

“Hentikan Pembahasan Rancangan KUHAP Pada DPR Periode ini”

Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP), mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan Rancangan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada periode DPR ini (2009-2014) sekaligus mendorong agar pembahasan dilakukan pada periode DPR mendatang (2014-2019). Perlu ditegaskan, sikap kami pada awalnya adalah mendorong pemb ahasan Rancangan…

KALABAHU LBH Jakarta Mencetak Generasi Praktisi Hukum Yang Bersih, Anti Korupsi dan Menjunjung Nilai Keadilan

LBH Jakarta akan mengadakan pendidikan Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) tahun 2014. Kalabahu yang diadakan oleh LBH Jakarta tersebut merupakan angkatan ke-35 yang dperuntukkan bagi para sarjana maupun mahasiswa hukum dan non hukum. Tujuan diadakannya Kalabahu sebagai wadah mencetak generasi praktisi hukum yang bersih, anti korupsi, dan menjunjung nilai-nilai keadilan. Saat ini Indonesia, dilanda Tsunami…

LBH Jakarta Apresiasi “Jagal” Masuk Nominasi Oscar

Film “The Act of Killing” atau “Jagal” arahan sutradara Joshua Oppenheimer yang pertama kali diputar di Telluride Fim Festival pada tahun 2012 telah menarik perhatian banyak kalangan nasional dan internasional. Film ini mengisahkan tentang konflik politik pada tahun 1965-1966 yang berujung pada pembantaian terhadap orang yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).…

4 (EMPAT) KEJANGGALAN VONNIS 7 TAHUN PENJARA PENGAMEN CIPULIR

Persidangan Pengamen Cipulir yang dituduh membunuh berakhir antiklimaks kemarin (16/1). Setelah proses hukum yang penuh lika-liku selama setengah tahun lebih, Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)…