Satgas Outsourcing BUMN, Bekerja Diluar Mandat-nya

Satgas Outsourcing (OS) BUMN yang dibentuk tidak amanah. MENYIMPANG JAUH dari mandat yang diberikan di awalnya. Satgas OS yang dipimpin oleh Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenakertrans ini, beranggotakan tim gabungan yang berasal dari Kementerian BUMN dan Kementrian Nakertrans. Satgas OS BUMN dibentuk dan diberi mandat guna menuntaskan permasalahan outsourcing di berbagai perusahaan BUMN. BUMN-BUMN…

Buruh Kontrak dan Outsourcing Menanti Keadilan dari Mahkamah Konstitusi

Hari ini (7/5) Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara nomor 96/PUU-XI/ 2013 mengenai permohonan pengujian Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4), UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Awalnya Apindo minta pembatalan yang kemudian permohonannya dirubah menjadi konstitusional bersyarat (conditionally…

Sewenang-Wenang, Rektor Untag ’45 Jakarta Digugat ke PTUN

LBH Jakarta hari ini mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. LBH Jakarta sendiri mewakili 8 (delapan) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang diberikan skorsing tidak masuk akal selama 6 (enam) semester atau maksimal pemecatan (drop out) terhadap Mamat Suryadi, Zainudin Alamon, Ade…

Mayday 2014: Lbh Jakarta Luncurkan Catatan Hitam Perburuhan

Tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari buruh internasional, atau yang disebut dengan Mayday. Dalam menyambut Mayday di tahun 2014 ini LBH Jakarta akan meluncurkan catatan hitam perburuhan dan meluncurkan posko pengaduan may day 2014. Catatan hitam perburuhan yang akan diluncurkan oleh LBH Jakarta memuat trend pelanggaran perburuhan. Dalam catatan hitam perburuhan tersebut juga mengungkap Bentuk-bentuk…

Hapus Syarat SNMPTN 2014 Yang Diskriminatif

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Panitia SNMPTN 2014 dan Majelis Rektor PTN yang mengeluarkan persyaratan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan boleh buta warna sebahagian, tidak buta warna keseluruhan maupun sebahagian pada beberapa jurusan telah mendiskriminasikan penyandang disabilitas.…

Diduga Korban Rekayasa Kasus, Karyawan Kemenkumham Gugat Praperadilan Polri

Dani Lastino yang merupakan seorang karyawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah Kuningan Jakarta Selatan menggugat praperadilankan polri melalui kuasa hukumnya LBH Jakarta terkait dugaan rekayasa kasus yang dilakukan oleh oknum kepolisian dari Polsek Pamulang terhadap dirinya. Bermula pada tanggal 5 Februari 2014 sekitar pukul 05.00 Wib pagi hari, dari rumah mertuanya yang…

Gerakan Melawan Lupa: Jangan Pilih Capres Pelanggar HAM

Pernyataan Sikap Demokrasi dan kebebasan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari perjuangan melawan rezim ototarian orde baru. Perjuangan itu tidak diraih dengan mudah, tapi diwarnai dengan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat dan mahasiswa. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu adalah harga yang harus dibayar mahal dari keinginan meraih demokrasi dan kebebasan…

Jangan Viktimisasi Anak Korban Kekerasan Seksual

Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta) mengutuk keras kejahatan di TK Jakarta International School (JIS). Akan tetapi sangat menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Usia Dini Non-Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lydia Freyani Hawadi, yang disampaikan pada Jumat, 18 April 2014. Pasalnya, ia menyatakan bahwa menurut hasil investigasi Kemendikbud, siswa yang…

MARUARAR SIAHAAN: SWASTANISASI AIR ADALAH PENJAJAHAN & BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI

Press release No : 490/SK/LBH/IV/2014 Gugatan Warga Negara menolak swastanisasi air dengan No 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terus bergulir. Majelis Hakim yang dipimpin oleh IIm Nurrohim membuka persidangan pukul satu siang dengan agenda mendengar keterangan Ahli Dr. Maruarar Siahaan ,S.H. Ahli merupakan pakar hukum konstitusi dan tata Negara dan pernah bekerja sebagai hakim…