LBH Jakarta Sengketakan Pemda DKI ke KIP

RILIS PERS No. 1083/SK/LBH/IX/2014 Pemprov DKI Bersikukuh Tidak Mau Membuka Rencana Penggusuran Senin (15/9) LBH Jakarta mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sengketa diajukan karena permohonan informasi tidak kunjung diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. LBH Jakarta terpaksa mengsengketakan hal ini sebagai bentuk desakan kepada Pemda DKI agar memberikan informasi yang…

WARGA KALI BARU DIUSIR WALIKOTA JAKARTA UTARA

RILIS PERS No. 1071 /SK/LBH/IX/2014 Permainan Birokrat Busuk: Warga Kali Baru Diusir Walikota Jakarta Utara Rabu (10/9) _LBH Jakarta_Warga Kalibaru (Tanjung Priok) dijanjikan langsung oleh Jokowi untuk mediasi terkait ganti rugi lahan proyek pembangunan tol Tanjung Priok yang tidak adil bersama Walikota dan Dinas Pekerjaan Umum pada hari Rabu, 10 September 2014. Namun setelah duduk…

Pemprov DKI Jakarta Tidak Transparan dan Akuntabel

RILIS PERS No. 1040/SK/LBH/IX/2014 LBH Jakarta, 4 September 2014- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak memberikan informasi publik terkait rencana lokasi penggusuran, jumlah warga terdampak dan lampiran peraturan Gubernur Nomor 96,97,98, 99, 100, 101 Tahun 2012 yang berisi penguasaan perencanan bidang tanah proyek 6 ruas jalan tol dalam kota. Pemprov DKI mengelak memberikan informasi tersebut dengan…

Buruh Tagih Janji Jokowi JK: Bentuk Pokja Ketenagakerjaan di Rumah Transisi

Senin, 4 Agustus 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendeklarasikan berdirinya rumah transisi yang terbagi ke dalam 22 kelompok kerja (pokja) dengan tugas tim transisi ialah: Merancang strategi penjabaran visi misi, “nawa cita” dan janji-janji dalam kampanye yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mempersiapkan hal strategis berkaitan dengan APBN 2015 dan…

Warga Kali Baru Tuntut Jokowi Berikan Keadilan

RILIS PERS No.1037 /SK/LBH/IX/2014 Ganti Rugi Tidak Adil: Warga Kali Baru Tuntut Jokowi Berikan Keadilan LBH Jakarta, 3 September 2014 – Warga Kali Baru Tanjung Priok Jakarta Utara menolak ganti rugi pembebasan lahan milik mereka untuk pembangunan Tol Tanjung Priok karena dinilai tidak adil. Menurut Mindo, pemilik bidang lahan di Kali baru, nilai ganti kerugian…

Masih Adakah Kebebasan Pers di Papua?

PRESS RELEASE No.: 1007/SK/LBH/VIII/2014 LBH Jakarta menilai bahwa penangkapan terhadap kedua wartawan asing asal Perancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, di Papua, merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pers di bumi Indonesia. Pada hari Kamis, 7 Agustus lalu kedua wartawan yang bekerja di kantor berita Perancis, Arte TV ditangkap saat sedang berada di Hotel Mas Budi Wamena.…

Warga Deplu Raya Menolak pembangunan Apartemen Lexington Residence

Press Release Nomor: 970/SK/LBH/VIII/2014 Pembangunan Apartemen mewah Lexington Residence mendapat penolakan keras dari warga RT 001, 002, dan 003 RW 03 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. PT. Cowell Development Tbk sebagai pihak pengembang akan membangun dua tower apartemen di lahan seluas ±10.105 m2 dengan ketinggian masing-masing 30 lantai yang beralamat di Jl. Deplu Raya,…

Penertiban Pemda DKI menimbulkan masalah sosial baru

RILIS PERS No. 953/SK/LBH/VIII/2014 Penertiban Tidak Menyelesaikan Masalah LBH Jakarta – 8 Agustus 2014, LBH Jakarta menyatakan keprihatinannya kepada Pemda DKI terhadap upaya penertiban yang dilakukan pada sepanjang bulan Juli 2014 sampai sakarang, termasuk rencana-rencana penertiban selanjutnya. LBH Jakarta mendesak Pemda DKI melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak atas perumahan, hak atas rasa…

Hakim berbeda pendapat dalam memvonis terdakwa rekayasa kasus narkoba

Press Release : “Terdakwa diduga Korban Rekayasa kasus Narkotika divonis dengan Dissenting Opinion di Pengadilan Tangerang” No.: 958/SK/LBH/VIII/2014 LBH Jakarta kuasa hukum Terdakwa Dany lastino, mensinyalir kuatnya dugaan rekayasa kasus atas tuduhan kepemilikan ganja, berbagai kejanggalan telah diungkap dalam fakta persidangan, penggeledahan dan penangkapan dilakukan tidak sesuai prosedur dan Terdakwa terindikasi mengalami penyiksaan dipaksa untuk…

Perusahaan tidak membayar THR, LBH Jakarta ajukan upaya hukum

RILIS PERS No. 957/SK/LBH/VIII/2014 LAPORAN PENGADUAN THR IDUL FITRI 2014: LBH JAKARTA AKAN LAKUKAN UPAYA HUKUM ! LBH Jakarta secara resmi menutup Pengaduan THR Idul Fitri 2014 pada 24 Juli 2014 yang lalu, namun pengaduan tetap berdatangan. Hal ini karena buruh “terlalu sabar” untuk menunggu, bahkan sampai hari tepat di Hari Raya Idul Fitri dan…