Negara Harus Tuntaskan Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998

Press Release Sebuah dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dikeluarkan tahun 1998 tentang pemberhentian Letjen (Purn) Prabowo Subianto dari ABRI/TNI kini beredar luas di media dan masyarakat. Dokumen itu juga menyebutkan dasar-dasar pertimbangan yang diambil oleh DKP dalam pemberhentian itu, yang salah satunya Prabowo Subianto dianggap telah melakukan tindak pidana . Menurut dokumen itu, Prabowo…

Militer Menguat, Gerakan Buruh Terancam? (Awas Bahaya Militerisme)

Press Release Pada 09 Juli 2014 akan dilangsungkan pemilihan Presiden Republik Indonesia. Agenda politik ini merupakan momentum penting yang akan menentukan masa depan rakyat Indonesia, termasuk nasib kalangan buruh, dalam lima tahun ke depan. Apakah pemilihan Presiden baru kali ini akan menghasilkan rezim pemerintahan yang menghormati kebebasan?Atau apakah sebaliknya, kembali memunculkan rezim pengekang kebebasan, militeristik…

Salah Tangkap, Zulfikar Harus Mendekam Di ‘Hotel Prodeo’.

LBH JAKARTA – Lagi, kasus kekeliruan penangkapan terjadi di Jakarta. Kali ini kasus salah tangkap ini menimpa saudara kita Zulfikar dan Baharuddin yang berasal dari Makasar. Hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian hanya didasari oleh masuknya pengaduan pencurian. Berdasarkan keterangan Zulfikar yang telah dihimpun oleh tim pengacara dari LBH Jakarta, penangkapan dan penahanan terhadap Zulfikar…

MPR Harus Tuntaskan Kasus Penculikan & Penghilangan Paksa 1997-1998

Masukan Untuk MPR RI: Hentikan Obstruction of Justice Terhadap Penyelesaian Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997 – 1998 Kami Koalisi Melawan Lupa yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil memandang penting kembali mendesak Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia [MPR RI] untuk mengambil langkah – langkah konstitusional dalam menyikapi pembangkangan hukum [obstruction of justice] yang dilakukan oleh…

Militer Menguat, Demokrasi Terancam Oleh Penjahat HAM

Pernyataan Sikap 16 Tahun Reformasi Gerakan Buruh Melawan Lupa. Hari ini, genap 16 Tahun mundurnya Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang naik ke tampuk kekuasaan dengan belasakan mayat jutaan rakyat Indonesia dan memerintah selama 32 tahun dengan tangan besi, diktaktor serta respresif. Pada rezim yang otoritarian ruang-ruang kebebasan ekspresi bagi rakyat tertutup, terjadi pengakumulasian Modal serta…

Jaksa Agung Diminta untuk Segera Memanggil Prabowo dan Kivlan Zein terkait Penculikan Aktivis 98

Gerakan Melawan Lupa “Jaksa Agung Segera Temukan 13 Orang yang Diculik dengan Memanggil Prabowo Subianto dan Kivlan Zein serta Tuntaskan Semua Kasus Pelanggaran HAM Berat” Proses pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat tahun 1998 memunculkan perkembangan penting. Prabowo Subianto, yang diduga kuat terlibat dalam penculikan aktivis 1997-1998, menyatakan siap untuk memberikan klarifikasi. Di pihak lain, ada…

Indonesia Tanpa Militerisme : Tangkap dan Adili Penjahat HAM

Pernyataan sikap Salam Demokrasi! Ironis, sekaligus lelucon. Bagaimana tidak menjadi ironi dan lelucon, apabila dalam kurun waktu lebih dari 32 tahun kekuasaan Orde Baru dipimpin oleh Jenderal yang berlumuran darah ratusan hingga jutaan manusia Indonesia. Jenderal ini berhasil menghancurkan perjuangan pembangunan kebangsaan Indonesia, menghancurkan demokrasi demi modal Internasional, menjalankan kapitalisme-militeristik. Namun, 16 tahun yang lalu,…

Satgas Outsourcing BUMN, Bekerja Diluar Mandat-nya

Satgas Outsourcing (OS) BUMN yang dibentuk tidak amanah. MENYIMPANG JAUH dari mandat yang diberikan di awalnya. Satgas OS yang dipimpin oleh Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenakertrans ini, beranggotakan tim gabungan yang berasal dari Kementerian BUMN dan Kementrian Nakertrans. Satgas OS BUMN dibentuk dan diberi mandat guna menuntaskan permasalahan outsourcing di berbagai perusahaan BUMN. BUMN-BUMN…

Buruh Kontrak dan Outsourcing Menanti Keadilan dari Mahkamah Konstitusi

Hari ini (7/5) Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara nomor 96/PUU-XI/ 2013 mengenai permohonan pengujian Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4), UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Awalnya Apindo minta pembatalan yang kemudian permohonannya dirubah menjadi konstitusional bersyarat (conditionally…