Betulkah Jakarta Butuh 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota

Siaran Pers Jakarta, 12 September 2014-09-17 Wacana pembangunan 6 ruas jalan tol dimulai sejak tahun 2007 diprakarsai oleh PT. Jakarta Toll Development yang merupakan gabungan dari PT. Pembangunan Jaya dengan PT. Jakarta Development. Bahkan di tahun 2009 pun sudah disetujui untuk dimulai pembangunannya namun karena banyaknya pro dan kontra akhirnya proyek ini menguap begitu saja…

Warga Kampung Rawa Tolak Penggusuran Paksa

Rilis Pers No. 1094 /SK/LBH/IX/2014 Pemda DKI Harus Patuhi Konstitusi Warga Kampung Rawa melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Aksi dilakukan sebagai bentuk tuntutan warga menolak rencana Pemda DKI untuk melakukan penggusuran paksa di Kampung Rawa Kebon Jeruk. Warga mendesak Pemda DKI agar menunda rencana penggusuran yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Sudah berpuluh-puluh…

Tentara Thailand Kini: Pelanggaran HAM yang Berlapis

Jaringan kerja SEALawyers memperhatikan dengan serius mengenai kriminalisasi terhadap pembela HAM terkemuka di Thailand; Pornpen Khongkachonkiet, oleh Gugus Tugas 41 Tentara Angkatan Darat Thailand. Pornpen telah dituntut secara hukum oleh Mayor Leekit Katchhodnok yang mewakili Gugus Tugas 41 Tentara Angkatan Darat Thailand, dengan tuntutan pencemaran nama baik Gugus Tugas terkait dengan surat terbuka yang dikirimkan…

Peluncuran Buku Membaca PHI

“Membaca Pengadilan Hubungan Industrial dan Pembelajaran Kasus-Kasus Strategis di Bidang Perburuhan” Akhirnya langkah panjang dan inisiasi LBH Jakarta untuk mewujudkan riset mendalam di isu ketenagakerjaan dapat terlaksana, dengan dilakukannya peluncuran 2 buku pada Senin, 15 September 2014. Buku ini terbagi menjadi 2 bagian, Pertama, Membaca Pengadilan Hubungan Indusstrial yang berupa indeks putusan PHI serta analisa…

LBH Jakarta Sengketakan Pemda DKI ke KIP

RILIS PERS No. 1083/SK/LBH/IX/2014 Pemprov DKI Bersikukuh Tidak Mau Membuka Rencana Penggusuran Senin (15/9) LBH Jakarta mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sengketa diajukan karena permohonan informasi tidak kunjung diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. LBH Jakarta terpaksa mengsengketakan hal ini sebagai bentuk desakan kepada Pemda DKI agar memberikan informasi yang…

WARGA KALI BARU DIUSIR WALIKOTA JAKARTA UTARA

RILIS PERS No. 1071 /SK/LBH/IX/2014 Permainan Birokrat Busuk: Warga Kali Baru Diusir Walikota Jakarta Utara Rabu (10/9) _LBH Jakarta_Warga Kalibaru (Tanjung Priok) dijanjikan langsung oleh Jokowi untuk mediasi terkait ganti rugi lahan proyek pembangunan tol Tanjung Priok yang tidak adil bersama Walikota dan Dinas Pekerjaan Umum pada hari Rabu, 10 September 2014. Namun setelah duduk…

Pemprov DKI Jakarta Tidak Transparan dan Akuntabel

RILIS PERS No. 1040/SK/LBH/IX/2014 LBH Jakarta, 4 September 2014- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak memberikan informasi publik terkait rencana lokasi penggusuran, jumlah warga terdampak dan lampiran peraturan Gubernur Nomor 96,97,98, 99, 100, 101 Tahun 2012 yang berisi penguasaan perencanan bidang tanah proyek 6 ruas jalan tol dalam kota. Pemprov DKI mengelak memberikan informasi tersebut dengan…

Buruh Tagih Janji Jokowi JK: Bentuk Pokja Ketenagakerjaan di Rumah Transisi

Senin, 4 Agustus 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendeklarasikan berdirinya rumah transisi yang terbagi ke dalam 22 kelompok kerja (pokja) dengan tugas tim transisi ialah: Merancang strategi penjabaran visi misi, “nawa cita” dan janji-janji dalam kampanye yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mempersiapkan hal strategis berkaitan dengan APBN 2015 dan…

Warga Kali Baru Tuntut Jokowi Berikan Keadilan

RILIS PERS No.1037 /SK/LBH/IX/2014 Ganti Rugi Tidak Adil: Warga Kali Baru Tuntut Jokowi Berikan Keadilan LBH Jakarta, 3 September 2014 – Warga Kali Baru Tanjung Priok Jakarta Utara menolak ganti rugi pembebasan lahan milik mereka untuk pembangunan Tol Tanjung Priok karena dinilai tidak adil. Menurut Mindo, pemilik bidang lahan di Kali baru, nilai ganti kerugian…