Jakarta, 11 Maret 2015—Putusan kasus Gugatan Warga Negara terhadap Privatisasi Air Jakarta kembali ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Belum lengkapnya dokumen elektronik proses persidangan dari pihak tergugat menjadi alasan penundaan persidangan. Berbeda dengan situasi penundaan sebulan sebelumnya, Kuasa Hukum Pemprov DKI Jakarta yang pada 10 februari 2015 meminta penundaan untuk mengupayakan perdamaian…
“Mencabut UU 1/PNPS/1965, Memperkokoh Semangat Kebangsaan” Kebangsaan dan kepentingan nasional kita adalah membangun toleransi dan menolak kekerasan, apalagi kehidupan sosial di Indonesia secara nyata beragam dan mejemuk. Keberagaman yang ada membutuhkan kehidupan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat sikap toleransi, menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Dalam konteks inilah uji materi…
RILIS PERS No.: 217/SK/LBH/II/2015 LBH Jakarta mewakili ahli waris dari korban jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Walikota Bekasi karena tidak melakukan pemeliharaan jalan dan pemasangan rambu lalu lintas akan adanya jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi, Bantargebang, Bekasi. “Ada banyak sekali jalan rusak…
PERNYATAAN SIKAP LBH JAKARTA No. 244/SK/LBH/III/2015 Pemberantasan korupsi di Indonesia kembali diuji setelah kasus Budi Gunawan yang selama ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (2/3). LBH Jakarta menilai tindakan tersebut sebagai upaya melemahkan optimisme masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang kelak berpotensi akan mematikan gerakan anti korupsi di indonesia. Pelimpahan…
Pers Rilis: Gerakan Satu Padu lawan Koruptor (SAPU Koruptor) Para penggiat anti Korupsi yang tergabung dalam Gerakan Satu Padu lawan Koruptor (SAPU Koruptor) menginisiasi untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan pelatihan atau penyadaran bagi masyarakat untuk menghimpun kekuatan dalam pemberantasan Korupsi dan melawan Koruptor. Maka tercetuslah ide untuk menyelenggarakan kegiatan Gerakan Nasional yang dinamai “KAMPUNG ANTI KORUPSI”…
Rilis Pers No : 213/SK/LBH/II/2015 LBH Jakarta mendesak Ahok bertanggung jawab atas sistem ganti rugi oleh kecelakaan Transjakarta, terutama dalam hal kecelakaan yang disebabkan oleh Lalai nya supir busway. “Dalam satu tahun terakhir ini sudah ada sebanyak 12 Kasus kecelakaan busway yang disebabkan kelalaian oleh supir Transjakarta. Beberapa korban diantaranya tewas dan lainnya mengalami luka…
Press Release Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (“LBH Jakarta”) selaku bagian dari Jaringan Nasional Advokasi untuk Pekerja Rumah Tangga (“JALA PRT”) mendukung aksi mogok makan dan mendesak DPR RI untuk memasukkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai prioritas program legislasi nasional 2015 (“Prolegnas 2015”) dan ratifikasi Konvensi ILO 189. Dihubungi di kantor LBH Jakarta, Eny Rofiatul…
PERS RELEASE PERINGATAN HARI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) NASIONAL 15 FEBRUARI 2015 Jakarta, bantuanhukum.or.id—Harapan perubahan situasi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Buruh Migran pada DPR RI yang baru, telah berubah menjadi kekecewaan manakala DPR tidak berpihak pada perjuangan PRT dalam Prolegnas 2015-2019. Padahal tahun 2015 merupakan tahun ke 11 atau sejak tahun 2004 dimana kami…
RILIS PERS No.: 110/SK/LBH/I/2015 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK LBH Jakarta menyatakan kekecewaan yang mendalam atas kerja 100 (seratus) hari pemerintahan Jokowi-JK di bidang hukum. “100 hari ini sebetulnya bisa menjadi momen pembuktian tentang komitmen politik hukum pemerintahan yang baru. Namun, Presiden Jokowi melewatkannya begitu saja melalui politik balas budi dalam pemilihan pejabat publik di bidang…
Pers Rilis Tak ada seorang manusia pun yang layak diperjualbelikan karena siapa yang melakukannya, orang tersebut sesungguhnya sedang menjual dirinya sendiri! Sampai hari ini berbagai peristiwa yang diindikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia belum memperoleh penegakkan hukum yang berkeadilan. Ketidakpastian proses hukum hingga waktu yang tidak ditentukan, terhentinya proses di tingkat…