Buruh Tagih Janji Jokowi JK: Bentuk Pokja Ketenagakerjaan di Rumah Transisi

Senin, 4 Agustus 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendeklarasikan berdirinya rumah transisi yang terbagi ke dalam 22 kelompok kerja (pokja) dengan tugas tim transisi ialah: Merancang strategi penjabaran visi misi, “nawa cita” dan janji-janji dalam kampanye yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mempersiapkan hal strategis berkaitan dengan APBN 2015 dan…

Warga Kali Baru Tuntut Jokowi Berikan Keadilan

RILIS PERS No.1037 /SK/LBH/IX/2014 Ganti Rugi Tidak Adil: Warga Kali Baru Tuntut Jokowi Berikan Keadilan LBH Jakarta, 3 September 2014 – Warga Kali Baru Tanjung Priok Jakarta Utara menolak ganti rugi pembebasan lahan milik mereka untuk pembangunan Tol Tanjung Priok karena dinilai tidak adil. Menurut Mindo, pemilik bidang lahan di Kali baru, nilai ganti kerugian…

Masih Adakah Kebebasan Pers di Papua?

PRESS RELEASE No.: 1007/SK/LBH/VIII/2014 LBH Jakarta menilai bahwa penangkapan terhadap kedua wartawan asing asal Perancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, di Papua, merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pers di bumi Indonesia. Pada hari Kamis, 7 Agustus lalu kedua wartawan yang bekerja di kantor berita Perancis, Arte TV ditangkap saat sedang berada di Hotel Mas Budi Wamena.…

Warga Deplu Raya Menolak pembangunan Apartemen Lexington Residence

Press Release Nomor: 970/SK/LBH/VIII/2014 Pembangunan Apartemen mewah Lexington Residence mendapat penolakan keras dari warga RT 001, 002, dan 003 RW 03 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. PT. Cowell Development Tbk sebagai pihak pengembang akan membangun dua tower apartemen di lahan seluas ±10.105 m2 dengan ketinggian masing-masing 30 lantai yang beralamat di Jl. Deplu Raya,…

Penertiban Pemda DKI menimbulkan masalah sosial baru

RILIS PERS No. 953/SK/LBH/VIII/2014 Penertiban Tidak Menyelesaikan Masalah LBH Jakarta – 8 Agustus 2014, LBH Jakarta menyatakan keprihatinannya kepada Pemda DKI terhadap upaya penertiban yang dilakukan pada sepanjang bulan Juli 2014 sampai sakarang, termasuk rencana-rencana penertiban selanjutnya. LBH Jakarta mendesak Pemda DKI melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak atas perumahan, hak atas rasa…

Hakim berbeda pendapat dalam memvonis terdakwa rekayasa kasus narkoba

Press Release : “Terdakwa diduga Korban Rekayasa kasus Narkotika divonis dengan Dissenting Opinion di Pengadilan Tangerang” No.: 958/SK/LBH/VIII/2014 LBH Jakarta kuasa hukum Terdakwa Dany lastino, mensinyalir kuatnya dugaan rekayasa kasus atas tuduhan kepemilikan ganja, berbagai kejanggalan telah diungkap dalam fakta persidangan, penggeledahan dan penangkapan dilakukan tidak sesuai prosedur dan Terdakwa terindikasi mengalami penyiksaan dipaksa untuk…

Perusahaan tidak membayar THR, LBH Jakarta ajukan upaya hukum

RILIS PERS No. 957/SK/LBH/VIII/2014 LAPORAN PENGADUAN THR IDUL FITRI 2014: LBH JAKARTA AKAN LAKUKAN UPAYA HUKUM ! LBH Jakarta secara resmi menutup Pengaduan THR Idul Fitri 2014 pada 24 Juli 2014 yang lalu, namun pengaduan tetap berdatangan. Hal ini karena buruh “terlalu sabar” untuk menunggu, bahkan sampai hari tepat di Hari Raya Idul Fitri dan…

Ketiadan Bukti & Hanya Asumsi, Ziman Terancam 15 Tahun Penjara

Rekayasa kasus maupun salah tangkap sudah sangat sering terjadi dalam peradilan Indonesia. Pada umumnya korban ketidakadilan tersebut berasal dari kalangan miskin, buta hukum, dan termarjinalkan. Ziman alias Oten, seorang supir angkot yang merupakan tulang punggung keluarga untuk menghidupi isteri dan seorang anaknya, menjadi salah satu korban rekayasa kasus. Ia dituduh sebagai pelaku pencabulan terhadap bayi…

Warga Chandra Baru Aksi Tolak Green Lotus

RILIS PERS No. 893 /SK/LBH/VII/2014 Warga Chandra Baru Aksi Tolak Green Lotus LBH Jakarta- Minggu 13 Juli 2014 lalu, ratusan warga yang berasal dari 9 Perumahan di Kecamatan Pondok Melati, Pondok Gede, dan Jati Asih menggelar aksi untuk menolak pembangunan perumahan Green Lotus di Kampung Rawabogo, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondokmelati, Kota bekasi. Aksi kali ini…

Pemerintah Gagal Tindak Perusahaan Yang Tidak Kasih THR

Pernyataan Pers Hak pekerja untuk menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) dijamin dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan dan Peraturan ini ditegaskan kembali melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.4/MEN/VI/2014 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama. Pada…