Sikap LBH Jakarta Terhadap Pemerintahan Baru Jokowi-JK

Press Release No: 1247/SK/LBH/X/2014 Terkait dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam hal ini hanya mendukung pemimpin yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia. LBH Jakarta sebagai lembaga yang menjunjung tinggi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat…

WARGA KARET TENGSIN BERHASIL MENUNDA PENGGUSURAN

RILIS PERS No. 1238/ SK/LBH/X/2014 Senin (13/10) Warga Karet Tengsin Tanah Abang berhasil menghentikan penggusuran paksa di wilayahnya. Warga didampingi LBH Jakarta berhasil menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memohon agar penggusuran ditunda sebelum ada solusi dari Pemda DKI. Pertemuan tersebut dilanjutkan warga dengan menemui Camat Tanah Abang. Dari hasil pertemuan tersebut Camat dan warga…

Pernyataaan Wakapolda Metro Jaya, Ancaman Terhadap Tegaknya Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERNYATAAN PERS LBH Jakarta memprotes keras pernyataan Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol. Sujarno, yang disampaikannya di hadapan 1.435 personel reserse dalam acara ‘Revitalisasi Kring Serse’ Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/10). Sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media, Wakapolda menyampaikan, “Setiap mau rilis curas, saya lihat dulu tersangkanya, kok kakinya mulus-mulus saja (tidak ada bekas luka tembak karena dilumpuhkan polisi). Jadi, jajaran serse…

Masyarakat Sipil Tolak Bali Democracy Forum (BDF) 2014

Perss Release Sebelas organisasi masyarakat sipil yaitu LBH Jakarta, YAPPIKA, PSHK, KontraS, Migrant Care, ICW, PERLUDEM, Transparency International Indonesia, JPPR, ELSAM dan FITRA menolak untuk hadir dan berbicara dalam forum internasional tentang demokrasi; Bali Civil Society Forum 2014. Mengusung tema ‘Democratic Governance in the Twenty-First Century: the Roles of Civil Society,’ forum ini mengundang 14…

Lima Alasan Menolak Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

Release Press “Sinetron” sidang paripurna DPR untuk pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah menjadi UU akhirnya memutuskan Pemilihan Kepala Daerah langsung dikembalikan ke DPRD. Nantinya, UU yang disahkan akan menggantikan ketentuan lama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan…

Penolakan Ahok Oleh FPI Adalah Bentuk Syiar Kebencian Dan Kampanye Diskriminasi

PRESS RELEASE Ujaran Kebencian yang mengancam kebhinnekaan masih terus terjadi di Negeri ini. Kali ini, menjelang naiknya Wakil Gubernur Basuki Purnama (Ahok) menjadi Gubernur menggantikan Jokowi yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan Gubernur karena menjadi presiden terpilih. FPI DPD FPI DKI Jakarta menyerukan ke masyarakat umum sikap penolakan terhadap Ahok. Penolakan tersebut disampaikan melalui maklumat…

Aksi Warga Tanah Abang di Balai Kota Menuntut Tanggung Jawab Pemprov DKI Jakarta

Press Release Sudah hampir sebulan lebih warga Pinggir Rel Tanah Abang yang digusur tempat tinggalnya pada 8 Agustus 2014 silam bertahan hidup dengan mendirikan bangunan sementara di pinggir Kali Banjir Kanal Barat. Penggusuran paksa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan PT. KAI (Persero) di lahan tengah perlintasan rel kereta api tanah abang tersebut telah mengakibatkan…

Penggusuran Bukan Jawaban; Ahok Ayo Diskusi

RILIS PERS No. 1119/ SK/LBH/IX/2014 LBH Jakarta, 22 September- Warga Kampung Rawa Budi Raya Kelurahan Kebun Jeruk Jakarta Barat menolak kesewenang-wenangan Gubernur DKI Jakarta yang akan membongkar paksa bangunan rumah tempat warga berteduh dan berinteraksi sosial selama ini. Kesewenang wenangan itu dalam arti warga tidak diberi kesempatan berdialog, belum menerima alternative solusi apapun dan pemenuhan…

Menolak Arogansi KPAI Terhadap Masyarakat Sipil

Siaran Pers Masyarakat Peduli Hak Perempuan Dan Anak Rabu (17/9), kami dari Masyarakat Peduli Hak Perempuan dan Anak telah melakukan audiensi kepada Komisioner KPAI terkait dengan pernyataan salah satu komisioner Sdri. Erlinda, MP.d pada acara televisi swasta yang membahas PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Erlinda telah memberikan pendapatnya bahwa para perempuan akan…

Betulkah Jakarta Butuh 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota

Siaran Pers Jakarta, 12 September 2014-09-17 Wacana pembangunan 6 ruas jalan tol dimulai sejak tahun 2007 diprakarsai oleh PT. Jakarta Toll Development yang merupakan gabungan dari PT. Pembangunan Jaya dengan PT. Jakarta Development. Bahkan di tahun 2009 pun sudah disetujui untuk dimulai pembangunannya namun karena banyaknya pro dan kontra akhirnya proyek ini menguap begitu saja…