Batalkan Qanun Jinayat di Aceh!

PRESS RELEASE No: 1305/SK/LBH/XI/2014 Kementerian Dalam Negeri harus membatalkan Qanun Jinayat di Aceh karena bertentangan dengan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta, 18 November 2014. Qanun Jinayat yang baru-baru ini disahkan di Aceh melanggar konstitusi, berbagai instrumen hukum terkait hak asasi manusia (HAM), hukum pidana nasional dan bahkan Nota Kesepahaman Helsinki antara Gerakan Aceh…

Tetapkan Standar Prosedur Penanganan Pengungsi

Press Release Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Dan Penetapan Standar Prosedur Penanganan Pengunsi oleh Pemerintah Indonesia Jakarta (3 November 2014) – SUAKA menuntut Presiden Republik Indonesia untuk segera mengaksesi Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967 serta  menetapkan standar prosedur penanganan pengungsi di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena Indonesia merupakan negara transit…

Stop Kriminalisasi Pendamping Anak

SIARAN PERS Pada tanggal 31 Oktober 2014 DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA telah menandatangani surat ketetapan Nomor : S.TAP/876/X/2014/Dit Reskrimum tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN dengan alasan penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti. Pelapor dalam perkara ini adalah K (orangtua) dan Terlapor adalah Josephine dan Ilma Sovri Yanti (pendamping anak). Kasus berawal ketika M (anak dari K) melarikan…

Presiden Harus Bentuk Paket Pimpinan Kejaksaan Agung

Pemilihan Jaksa Agung di era kepemimpinan Joko Widodo adalah langkah awal yang menentukan wajah reformasi Kejaksaan Republik Indonesia 5 tahun kedepan. LBH Jakarta berpandangan Presiden selayaknya menggunakan pendekatan diluar kebiasaan namun tidak bertentangan dengan hukum dalam proses pemilihan Jaksa Agung baru. Pendekatan diluar kebiasaan ini tidak terbatas mengenai penentuan figur Jaksa Agung, namun juga kepastian…

Ambil Alih Pengelolaan Air Jakarta Harus Gunakan Logika Konstitusi

Siaran Pers LBH Jakarta menghargai rencana pengambilahan pengelolaan air bersih wilayah barat Jakarta dari PT. Palyja oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui pembelian saham PT. Palyja dari Suez Internasional oleh PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo. Namun kami menilai rencana ini tidak menyelesaikan akar permasalahan pemenuhan hak atas air warga Jakarta serta bertentangan dengan…

Buruh Harus Dapat Upah Layak

Kertas Posisi Penentuan angka Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 akan dilakukan per 1 November 2014. Dengan besaran UMP tahun 2014 senilai Rp 2,441,301, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 30% (sekitar 3,1 juta Rupiah), kemudian bertahap sampai 3,7 juta Rupiah pada tahun-tahun berikutnya. Sementara pengusaha, melalui KADIN Jakarta, mengusulkan kenaikan UMP tahun 2015 sebesar…

Jokowi-JK Harus Bertanggung Jawab Atas Pilihannya Terhadap Menteri yang Tidak Bersih HAM dan Pro Penggusuran

Siaran Pers “Kabinet Pilihan Jokowi Diisi Pelaku Penggusuran Paksa” Alghiffari Aqsa (Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Hukum dan Masyarakat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta) Jakarta, LBH Jakarta—Sore ini, Minggu 26 Oktober 2014, Presiden dan Wakil Presiden melantik 34 menteri yang akan membantunya dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Namun ada beberapa nama yang seharusnya tidak berada dalam jajaran…

SURAT SOLIDARITAS

SURAT SOLIDARITAS ATAS PENCULIKAN MAHASISWA YANG MELAKUKAN AKSI MENOLAK UU PILKADA OLEH OKNUM KEPOLISIAN Sabtu, 11 Oktober 2014 mahasiswa melakukan aksi damai menolak UU Pilkada. Namun pada saat baru melakukan aksi selama lima menit tiba-tiba Anggota Kepolisian Kota Bogor turun dari mobil dan langsung mendorong mahasiswa. Dua motor langsung menabrak barisan aksi mahasiswa yang menyebabkan…