Tolak Putusan Bebas Majikan Adelina Sau

19 April 2019, berita mengejutkan datang dari Malaysia. Ambika Shan, majikan pelaku penganiayaan Adelina Sao diputus bebas murni oleh Pengadilan Tinggi Malaysia. Adelina Sao, pekerja migran perempuan asal NTT yang diselamatkan dari rumah majikannya dengan kondisi luka parah disekujur tubuhnya dan kekurangan gizi. Ia meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit Malaysia. Majikan…

Mayday 2019: Tegakkan Hukum Pidana Perburuhan untuk Perlindungan Hak-hak Pekerja!

Tepat pada Mayday 2019 kali ini, kita bisa melihat bahwa nasib kaum pekerja masih terus ditindas dan dilemahkan. Kendati Pancasila dan UUD NRI 1945 sudah mengamanatkan pemenuhan hak kesejahteraan rakyat yang di dalamnya termasuk kesejahteraan kaum pekerja, nyatanya hingga kini Pemerintah Indonesia belum sepenuh hati untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari…

Korban Penggusuran Paksa di Batu Jaya Ajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pemerintah Kota Tangerang

6 bulan sudah, tepatnya 3 Oktober 2018, 35 orang yang bermukim selama 59 tahun di belakang SDN Batu Jaya digusur paksa. Berbulan-bulan mereka hidup terkatung-katung, ada yang mengontrak, ada juga yang bahkan harus mendirikan tenda di depan lahan gusuran. Mereka menanti kepastian bermukim yang diberikan Pemerintah, namun tak juga didapatkan. Lebih buruk lagi, tak hanya…

LBH Jakarta dan YLBHI Buka Pos Pengaduan Calon Penggugat CLS Udara

LBH Jakarta dan YLBHI Buka Pos Pengaduan Calon Penggugat dalam Gugatan Warga Negara terkait Pencemaran Udara Jakarta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) membuka Pos Pengaduan Calon Penggugat dalam rangka pengajuan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait pencemaran udara di Jakarta yang sudah di luar ambang batas hari ini…

Rencana Penghentian Swastanisasi Air Jakarta Tidak Partisipatif

Rilis Bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) Rencana Penghentian Swastanisasi Air Jakarta Tidak Partisipatif, Gubernur DKI Jakarta Berpotensi Rugikan Publik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan kepada berbagai media bahwa kebijakan terkait penghentian swastanisasi air akan diumumkan pekan depan. Kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diambil setelah adanya kajian…

Tim Advokasi Buruh AMT Pertamina Adukan Kapolres Metro Jakarta Utara dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya ke Peradi

Siaran Pers Rilis Pers Nomor 02/SK-TABUR/III/2019 Tim Advokasi Buruh (Tabur) mengadukan Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) karena telah menghalangi pemberian bantuan kepada para buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina Minggu lalu (18/3). Penghalangan akses bantuan hukum ini kemudian…

Kalabahu 40: Mengajak Kaum Muda Menjadi Penjuang Nilai Demokrasi yang Kian Redup

Rilis Pers: 93/SK-PRO/LBH/III/2019 Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) ke-40 LBH Jakarta resmi dibuka pada Senin, 25 Maret 2019. Kali ini, Kalabahu mengusung tema Rise For Democracy and Humanity (Redeem). Tema tersebut dipilih sebagai hasil refleksi LBH Jakarta beberapa tahun terakhir yang menunjukkan adanya kemunduran demokrasi di Indonesia. “Kalabahu kali ini ingin memperkuat kesadaran berdemokrasi kepada…

Laporan Tindak Pidana Korban Pinjol

Polisi harus Laksanakan Tugas: Tindaklanjuti Laporan Tindak Pidana Korban Pelanggaran Hukum dan Ham Aplikasi Pinjaman Online Rilis Pers No. 260/SK-ADV-PMU/III/2019 Sejak bulan Mei 2018, LBH Jakarta menerima sekitar 3000 pengaduan terkait permasalahan pinjaman online. Berdasarkan pengaduan-pengaduan tersebut, LBH Jakarta menemukan banyak pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban pengguna aplikasi pinjaman online,…

KMMSAJ Desak Gubernur untuk Segera Putus Kontrak Swasta

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta Jakarta, 22 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyesalkan keputusan Gubernur Anies Baswedan yang menolak pemutusan kontrak swastanisai air Jakarta dan lebih memilih pendekatan perdata. Hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan berpotensi menambah kerugian negara. Tepat satu tahun lalu, KMMSAJ melakukan aksi di…

Hentikan Pelemahan Komisi Yudisial

Pada November 2018, Binsar Goeltom, Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta dengan nomor 270/G/2018. Poin utama dari gugatan ini adalah meminta PTUN membatalkan kebijakan Komisi Yudisial untuk menerima calon hakim agung dari unsur non-karir. Sampai sejauh ini, proses gugatannya masih berjalan. Meskipun kelihatannya sederhana, gugatan ini punya implikasi…