HUT 73 TNI: Hingga Kini TNI Masih Belum Profesional dan Belum Akuntabel

Siaran Pers Memasuki usianya yang ke 73 tahun, tampaknya belum ada reformasi signifikan di tubuh TNI. Masih langgengnya impunitas atas kejahatan personel TNI, praktik bisnis koruptif, hingga menguatnya gejala “Neo-Dwifungsi TNI”, menyebabkan TNI tidak bisa bekerja maksimal dan profesional sebagaimana mestinya: sebagai sebuah kekuatan tempur untuk mempertahankan Indonesia dari serangan luar. Reformasi TNI yang hingga…

Warga Kampung Darussalam Batuceper Menolak Penggusuran Paksa

Pers Release Komite Anti Penggusuran Batuceper Warga Kampung Darussalam Batuceper Menolak Penggusuran Paksa dan Tidak Sah yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Kecamatan Batuceper Riwayat Warga Batuceper Konflik lahan kembali terjadi di Batuceper Tanggerang. Kali ini warga yang bermukim di belakang SDN 1 Batuceper Tanggerang berkonflik dengan pihak Kecamatan Batuceper serta pihak Dinas Pendidikan…

Respon Atas Pencabutan Izin Reklamasi Pulau-Pulau Buatan

Siaran Pers Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) Jakarta-Kamis, 27 September 2018. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencabut 13 Izin Persetujuan Prinsip dan Pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama atas Pulau-Pulau Reklamasi yang telah diterbitkan. Atas tindakan tersebut, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memberikan catatan-catatan penting, antara lain: Pertama, pulau-pulau reklamasi yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Provinsi adalah…

Wadah Pegawai KPK-RI Gugat SK Mutasi Pegawai Ke PTUN Jakarta

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Rabu (19/09), Yudi Purnomo, Ketua dan perwakilan Wadah Pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan Wadah Pegawai KPK diajukan bersama LBH Jakarta dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang bertindak sebagai Kuasa Hukum. Objek gugatan yang dipersoalkan tidak lain adalah Keputusan…

Kemenkumham Nyatakan Kemnkeu Lalai Tidak Membayar Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Cipulir

Siaran Pers Majelis Pemeriksa Sengketa Perundang-Undangan Nyatakan Kementerian Keuangan Lalai Membayar Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Pengamen Cipulir Andro dan Nurdin, pengamen Cipulir harus mendekam di dalam penjara karena dituduh oleh Kepolisian Metro Jaya melakukan pembunuhan. Andro dan Nurdin hanyalah pengamen yang kebetulan melihat mayat korban pembunuhan kemudian mereka melaporkannya ke polisi. Bukannya mencari pelaku…

Koalisi Kawal AICHR Pastikan Proses Seleksi Transparan dan Akuntabel

[Jakarta, 17 September 2018] – Koalisi masyarat sipil akan mengawal proses pemilihan Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) yang sedang berlangsung dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.  Koalisi kawal AICHR (KKA) menyambut baik pengumuman Kementerian Luar Negeri pada tanggal 14 September 2018 tentang daftar kandidat perwakilan AICHR yang telah lolos seleksi administrasi yakni: Dinna Wisnu, Patricia…

Nyawa Jadi Tumbal Asian Games 2018

Demi pengamanan Asian Games 2018 Kepolisian Indonesia telah menembak mati 15 orang yang “diduga” sebagai penjahat jalanan. Petinggi kepolisian mengeluarkan perintah tembak mati terhadap tersangka kriminal “kelas teri” ini. Padahal, Asian Games yang tunduk dibawah konstitusi Komite Olimpiade Internasional sejatinya bertujuan menjadikan olahraga sebagai bentuk merayakan perdamaian dan menjunjung tinggi martabat manusia. 2 Juli 2018,…

Tiga Kali Tidak Hadir Sidang, Presiden Beserta Menteri Hukum dan HAM Menyepelekan Proses Hukum

Selasa, 28 Agustus 2018. Sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh ICJR, YLBHI dan LBH Masyarakat dengan Tergugat I Presiden RI Joko Widodo, Tergugat II Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, dan Tergugat III Ketua DPR RI Bambang Soesatyo terkait belum adanya terjemahan resmi KUHP berbahasa Indonesia memasuki agenda pemeriksaan para pihak…

Catatan LBH Jakarta Terhadap Proses Seleksi dan Rekam Jejak Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Pengganti Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., MH.

Pers Rilis Nomor: 846/SK-RILIS/VIII/2018 Masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H, M.H akan habis pada tanggal 13 Agustus 2018 mendatang. Saat ini, panitia seleksi tengah bekerja untuk mencari pengganti Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H, M.Hum sebagai hakim MK yang berasal dari usulan pemerintah. Momentum pergantian Calon Hakim MK tersebut,…

MENYIKAPI PERPRES PELIBATAN TNI DALAM PENANGANAN TERORISME

Press Release  Koalisi Masyarakat Sipil  (Imparsial, KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, ILR, PSHK, Setara Institute, Elsam, ICJR, PBHI, HRWG)    Setelah revisi UU Penanganan Tindak Pidana Terorisme disahkan oleh DPR, Presiden diminta untuk membuat Perpres mengenai pelibatan TNI dalam menangani terorisme. Pasal 43I UU Penanganan Tidank Pidana Terorisme menyebutkan bahwa; 1) Tugas TNI dalam mengatasi aksi…