“Nurohmah Isteri Tukang Ojek Korban Salah Tangkap Gugat Polisi”

SIARAN PERS No: 1336/SK/LBH/XI/2014 LBH Jakarta membela dan mendampingi Nurohmah (23) menggugat pra peradilan Polres Jakarta Timur terkait dengan “penangkapan sewenang-wenang” yang dilakukan oleh satuan Polres Jakarta Timur terhadap Dedi suami dari Nurohmah, yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek yang mangkal di PGC Cililitan Jakarta Timur. Penangkapan terhadap Dedi dilakukan pada Kamis 25 September 2014…

Pernyataan Sikap LBH Jakarta atas Kebijakan Kenaikan BBM oleh Presiden Jokowi

LBH Jakarta mengecam kebijakan Pemerintahan Jokowi – JK yang mengurangi subsidi BBM melalui Peraturan Menteri ESDM tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu, yang dilakukan tanpa melalui proses konsultasi publik dan persiapan mitigas dampak sosial secara nasional seperti kenaikan tingkat inflasi, kenaikan harga kebutuhan dasar masyarakat, dan tidak dilakukannya penyesuaian UMP…

Negara, Jangan Langgar Hak-Hak Anak!

Press-Release Perayaan Hari Anak Internasional 2014 No: 1348/SK/LBH/XI/2014 Perayaan Hari Anak Internasional ke-25 kembali diperingati, termasuk Indonesia yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai bentuk komitmen pada pemajuan dan perlindungan hak-hak anak melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1996. Ini berarti sudah 18 tahun Indonesia mengikatkan diri pada norma internasional untuk terus meningkatkan perlindungan kepada…

Tantangan 6 Bulan untuk Jaksa Agung Baru!

RILIS PERS No.: 1344/SK/LBH/XI/2014 LBH Jakarta menyatakan kekecewaan yang mendalam atas penunjukan dan pelantikan tiba-tiba M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang baru oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis siang (20/11) . “Di tengah optimisme publik tentang slogan “revolusi mental” Jokowi sekaligus sinisme terhadap kondisi penegakan hukum, hampir dapat dipastikan penegakan hukum dalam masa pemerintahan Jokowi akan berjalan di tempat”…

Mabuk Kekuasaan: Polres Jakarta Timur Intervensi Kasus Tanah

RILIS PERS No.  1341/ SK/LBH/XI/2014 LBH Jakarta Rabu (19/11). Menyalahi kewenangannya Polres Jakarta Timur memaksa warga agar membiarkan tanah yang mereka tinggali di Jalan Pemuda, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur untuk diukur BPN. Tindakan Polres Jakarta Timur adalah atas permintaan Wiliam Silitonga yang mengaku memiliki tanah di wilayah warga. Sebagai pengayom masyarakat tidak…

Batalkan Qanun Jinayat di Aceh!

PRESS RELEASE No: 1305/SK/LBH/XI/2014 Kementerian Dalam Negeri harus membatalkan Qanun Jinayat di Aceh karena bertentangan dengan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta, 18 November 2014. Qanun Jinayat yang baru-baru ini disahkan di Aceh melanggar konstitusi, berbagai instrumen hukum terkait hak asasi manusia (HAM), hukum pidana nasional dan bahkan Nota Kesepahaman Helsinki antara Gerakan Aceh…

Tetapkan Standar Prosedur Penanganan Pengungsi

Press Release Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Dan Penetapan Standar Prosedur Penanganan Pengunsi oleh Pemerintah Indonesia Jakarta (3 November 2014) – SUAKA menuntut Presiden Republik Indonesia untuk segera mengaksesi Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967 serta  menetapkan standar prosedur penanganan pengungsi di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena Indonesia merupakan negara transit…

Stop Kriminalisasi Pendamping Anak

SIARAN PERS Pada tanggal 31 Oktober 2014 DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA telah menandatangani surat ketetapan Nomor : S.TAP/876/X/2014/Dit Reskrimum tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN dengan alasan penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti. Pelapor dalam perkara ini adalah K (orangtua) dan Terlapor adalah Josephine dan Ilma Sovri Yanti (pendamping anak). Kasus berawal ketika M (anak dari K) melarikan…

Presiden Harus Bentuk Paket Pimpinan Kejaksaan Agung

Pemilihan Jaksa Agung di era kepemimpinan Joko Widodo adalah langkah awal yang menentukan wajah reformasi Kejaksaan Republik Indonesia 5 tahun kedepan. LBH Jakarta berpandangan Presiden selayaknya menggunakan pendekatan diluar kebiasaan namun tidak bertentangan dengan hukum dalam proses pemilihan Jaksa Agung baru. Pendekatan diluar kebiasaan ini tidak terbatas mengenai penentuan figur Jaksa Agung, namun juga kepastian…

Ambil Alih Pengelolaan Air Jakarta Harus Gunakan Logika Konstitusi

Siaran Pers LBH Jakarta menghargai rencana pengambilahan pengelolaan air bersih wilayah barat Jakarta dari PT. Palyja oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui pembelian saham PT. Palyja dari Suez Internasional oleh PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo. Namun kami menilai rencana ini tidak menyelesaikan akar permasalahan pemenuhan hak atas air warga Jakarta serta bertentangan dengan…