Stop Kriminalisasi dan Kekerasan Terhadap Buruh PPMI Karawang

RILIS PERS No.: 520/SK/LBH/IV/2015 Perjuangan kaum buruh dalam menuntut keadilan atas hak-hak yang dirampas kembali diuji. Hal ini terjadi setelah Mapolres Karawang menetapkan dua orang anggota Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Karawang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dipicu oleh aksi ribuan buruh PPMI Karawang di kawasan pabrik PT. Technopia karena dugaan pelanggaran…

Press Release: Rakyat Lawan Korupsi

Pasca ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Semangat pemberantasan korupsi dipukul paksa mundur melalui berbagai upaya dan kekuatan persekongkolan. Sedikitnya ada 2 (dua) dua cara yang dilakukan. Pertama melakukan kriminalisasi terhadap aktor-aktor pemberantasan korupsi yakni pimpinan KPK, Staff KPK, Aktivis anti korupsi dan media. Kedua melalui melemahkan lembaga KPK…

KMMSAJ Desak Pemerintah Laksanakan Putusan Gugatan Warga Negara yang Menghentikan Swastanisasi Air Jakarta

Prees Release Meyikapi putusan PN Jakarta pusat terhadap perkara Nomor: 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yang telah diputus Selasa, 24 Maret 2015 kemarin, kami Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Putusan Gugatan Warga Negara mengakhiri penjajahan Air di Indonesia-Jakarta. Mengakhiri pengabaian hak rakyat atas air selama 17 tahun di Jakarta dan praktek pembangkangan…

Polisi Pembantu Jaksa Dalam Penyidikan

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Minggu (22/03), Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) mengadakan media briefing yang mengangkat gagasan dominus litis Kejaksaan (red.: Jaksa sebagai pengendali perkara) dalam proses penyidikan. Gagasan tersebut dilandasi oleh kekhawatiran masyarakat dan kalangan praktisi/peneliti hukum akan maraknya kasus-kasus dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian akhir-akhir ini, misalnya kasus yang sedang dihadapi oleh dua…

Dari Kampung Lawan Koruptor

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta secara serentak akan melaksanakan kegiatan Kampung Anti Korupsi pada Sabtu 14 Maret 2015 dan Minggu 15 Maret 2015 besok. Kegiatan turun ke basis-basis komunitas dampingan ini dilakukan LBH Jakarta untuk membumikan nilai-nilai anti korupsi dan sekaligus mendorong partisipasi warga untuk pemberantasan korupsi. Kegiatan ini akan dilakukan oleh LBH Jakarta…

Ditelantarkan Pemprov DKI Jakarta: Warga Korban Gusuran Kali Apuran Dirikan Tenda Darurat di Atas Tanah Gusuran!

Penggusuran paksa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada desember 2014 silam di wilayah bantaran Kali Apuran Jakarta Barat menyebabkan hilangnya tempat tinggal warga yang berjumlah sekitar 1500 kk. hingga saat ini terutama warga RW 07 kelurahan kedaung kali angke dan RW 10 Kelurahan Kapuk masih belum mendapatkan ganti kerugian atas rusaknya bangunan tempat tinggalnya. Hal…

Mengecam Pernyataan Menkopolhukam tentang Pencari Suaka sebagai Komoditas Diplomatik

PRESS RELEASE SUAKA, sebuah jaringan masyarakat sipil untuk advokasi hak-hak azasi pengungsi dan pencari suaka, sangat menyesalkan pernyataan Mekopolhukam yang menjadikan pencari suaka politik/pengungsi sebagai dagangan politik di saat ketegangan diplomatik Indonesia dan Australia terjadi terkait masalah penerapan hukuman mati di Indonesia. Dalam sebuah pernyataanna, Menteri KOPOLHUKAM, Tedjo Edhy Purdijatno, mengancam akan melepaskan 10.000 pencari…

Majelis Hakim Kembali Tunda Putusan Kasus Privatisasi Air Jakarta

Jakarta, 11 Maret 2015—Putusan kasus Gugatan Warga Negara terhadap Privatisasi Air Jakarta kembali ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Belum lengkapnya dokumen elektronik proses persidangan dari pihak tergugat menjadi alasan penundaan persidangan. Berbeda dengan situasi penundaan sebulan sebelumnya, Kuasa Hukum Pemprov DKI Jakarta yang pada 10 februari 2015 meminta penundaan untuk mengupayakan perdamaian…

Membangun Toleransi dan Menolak Kekerasan

“Mencabut UU 1/PNPS/1965, Memperkokoh Semangat Kebangsaan”   Kebangsaan dan kepentingan nasional kita adalah membangun toleransi dan menolak kekerasan, apalagi kehidupan sosial di Indonesia secara nyata beragam dan mejemuk. Keberagaman yang ada membutuhkan kehidupan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat sikap toleransi, menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Dalam konteks inilah uji materi…

Warga Tewas Karena Jalan Rusak, Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi Melawan Hukum!

RILIS PERS No.: 217/SK/LBH/II/2015 LBH Jakarta mewakili ahli waris dari korban jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Walikota Bekasi karena tidak melakukan pemeliharaan jalan dan pemasangan rambu lalu lintas akan adanya jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi, Bantargebang, Bekasi. “Ada banyak sekali jalan rusak…