Indonesia, Selamatkan Pengungsi Rohingya!

Pengungsi Rohingya yang baru tiba di Aceh pada 15/5. Hampir dua ribu pengungsi Rohingya telah datang ke Aceh untuk meminta perlindungan. Para pengungsi ini meninggalkan negara asalnya karena persekusi yang terus menerus terjadi terhadap mereka. (foto: Nasaruddin FPRM Aceh) Press Release: Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Pencari Suaka dan Pengungsi Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk…

Presiden, Buka Akses Informasi dan Kemanusiaan Bagi Papua

Aksi Global untuk Akses ke Papua dilakukan di 20 kota di dunia Organisasi-­‐organisasi yang bertanda tangan di bawah ini serta semua pihak yang memiliki perhatian yang dalam atas ketiadaan ruang kebebasan dan keterbukaan akses di Papua bagi jurnalis internasional, organisasi kemanusiaan dan pemerhati hak asasi manusia meminta Presiden RI untuk segera membuka akses informasi dan…

BG Menjadi Wakapolri, Kriminalisasi Berlanjut

Pers rilis: Gerakan Satu Padu (SAPU) Lawan Koruptor Rabu, 22 April 2015. Indonesia Darurat Korupsi. Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) telah dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri). Pengangkatan diam-diam tersebut tentu sangat mengejutkan masyarakat, mengingat kasus rekening gendut yang menimpa dirinya belum mendapat kepastian terkait proses hukumnya, tetapi yang bersangkutan justru memperoleh jabatan…

Stop Kriminalisasi dan Kekerasan Terhadap Buruh PPMI Karawang

RILIS PERS No.: 520/SK/LBH/IV/2015 Perjuangan kaum buruh dalam menuntut keadilan atas hak-hak yang dirampas kembali diuji. Hal ini terjadi setelah Mapolres Karawang menetapkan dua orang anggota Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Karawang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dipicu oleh aksi ribuan buruh PPMI Karawang di kawasan pabrik PT. Technopia karena dugaan pelanggaran…

Press Release: Rakyat Lawan Korupsi

Pasca ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Semangat pemberantasan korupsi dipukul paksa mundur melalui berbagai upaya dan kekuatan persekongkolan. Sedikitnya ada 2 (dua) dua cara yang dilakukan. Pertama melakukan kriminalisasi terhadap aktor-aktor pemberantasan korupsi yakni pimpinan KPK, Staff KPK, Aktivis anti korupsi dan media. Kedua melalui melemahkan lembaga KPK…

KMMSAJ Desak Pemerintah Laksanakan Putusan Gugatan Warga Negara yang Menghentikan Swastanisasi Air Jakarta

Prees Release Meyikapi putusan PN Jakarta pusat terhadap perkara Nomor: 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yang telah diputus Selasa, 24 Maret 2015 kemarin, kami Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Putusan Gugatan Warga Negara mengakhiri penjajahan Air di Indonesia-Jakarta. Mengakhiri pengabaian hak rakyat atas air selama 17 tahun di Jakarta dan praktek pembangkangan…

Polisi Pembantu Jaksa Dalam Penyidikan

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Minggu (22/03), Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) mengadakan media briefing yang mengangkat gagasan dominus litis Kejaksaan (red.: Jaksa sebagai pengendali perkara) dalam proses penyidikan. Gagasan tersebut dilandasi oleh kekhawatiran masyarakat dan kalangan praktisi/peneliti hukum akan maraknya kasus-kasus dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian akhir-akhir ini, misalnya kasus yang sedang dihadapi oleh dua…

Dari Kampung Lawan Koruptor

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta secara serentak akan melaksanakan kegiatan Kampung Anti Korupsi pada Sabtu 14 Maret 2015 dan Minggu 15 Maret 2015 besok. Kegiatan turun ke basis-basis komunitas dampingan ini dilakukan LBH Jakarta untuk membumikan nilai-nilai anti korupsi dan sekaligus mendorong partisipasi warga untuk pemberantasan korupsi. Kegiatan ini akan dilakukan oleh LBH Jakarta…

Ditelantarkan Pemprov DKI Jakarta: Warga Korban Gusuran Kali Apuran Dirikan Tenda Darurat di Atas Tanah Gusuran!

Penggusuran paksa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada desember 2014 silam di wilayah bantaran Kali Apuran Jakarta Barat menyebabkan hilangnya tempat tinggal warga yang berjumlah sekitar 1500 kk. hingga saat ini terutama warga RW 07 kelurahan kedaung kali angke dan RW 10 Kelurahan Kapuk masih belum mendapatkan ganti kerugian atas rusaknya bangunan tempat tinggalnya. Hal…

Mengecam Pernyataan Menkopolhukam tentang Pencari Suaka sebagai Komoditas Diplomatik

PRESS RELEASE SUAKA, sebuah jaringan masyarakat sipil untuk advokasi hak-hak azasi pengungsi dan pencari suaka, sangat menyesalkan pernyataan Mekopolhukam yang menjadikan pencari suaka politik/pengungsi sebagai dagangan politik di saat ketegangan diplomatik Indonesia dan Australia terjadi terkait masalah penerapan hukuman mati di Indonesia. Dalam sebuah pernyataanna, Menteri KOPOLHUKAM, Tedjo Edhy Purdijatno, mengancam akan melepaskan 10.000 pencari…