Jangan Ingkari Reformasi 1998

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil “Draft Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI Mengancam Demokrasi Dan Mengembalikan Peran TNI Seperti Pada Masa Orde Baru” Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi TNI telah menjadi sorotan publik. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengakui bahwa draft Perpres itu sudah dibuat sejak beliau menjabat sebagai panglima TNI. Menurutnya…

Bela Negara oleh Kementrian Pertahanan adalah Kurang Tepat

Siaran Pers Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana akan membentuk wajib bela negara. Mentri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan dalam 10 tahun kedepan akan ada wajib bela negara terhadap 100 juta penduduk Indonesia dengan tujuan untuk membangunn rasa nasionalisme dan mempertahankan kedaulatan negara. Wajib bela negara tersebut akan diterapkan bagi setiap warga negara yang berada dibawah usia…

LBH Jakarta Mengecam Keras Aksi Pembakaran Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI)

LBH Jakarta mengecam keras aksi pembakaran Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) yang dilakukan oleh sejumlah orang di Desa Dangguren, Kabupaten Aceh Singkil pada hari Selasa (13/10) pukul 11.00 WIB.  Pasalnya tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya hak kebebasan beragama. Menurut  Alghiffari Aqsa, Direktur LBH Jakarta,  peristiwa pembakaran gereja tersebut disebabkan ketidakhadiran negara…

Deklarasi Forum Korban Penggusuran Jakarta

Siaran Pers Forum Korban Penggusuran Jakarta (FKPJ) Penggusuran Paksa di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta sejak Januari hingga Agustus 2015 lalu mengakibatkan dampak traumatis terhadap para kami korban penggusuran, dikarenakan kami telah kehilangan tempat tinggal yang telah di huni selama berpuluhan tahun. Tindakan Pemerintah DKI Jakarta yang melakukan Penggusuran Paksa tanpa di dahului dengan…

Kasus Kekerasan terhadap PRT Dampak Absennya Perlindungan Negara

Beberapa hari ini, media massa memberitakan tentang terjadinya kasus kekerasan terhadap PRT yang dilakukan oleh majikannya. Pertama, Kasus Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)  – Toipah  (sebagai Pengasuh Anak) yang diduga dilakukan oleh Anggota DPR RI – Fanny Safriansyah (Ivan Haz – Anak Mantan Wapres Hamzah Haz) dan Anna Susilowati (Amnah – istri). Kekerasan dan…

RUU Penyandang Disabilitas Versi Panja Komisi VIII Tidak Aspiratif

Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR sudah menyelesaikan draft RUU Penyandang Disabilitas. Draft itu saat ini sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun mengalami kemajuan, tetapi proses persiapan RUU Penyandang Disabilitas berjalan sangat lambat. Seharusnya RUU tersebut sudah masuk dalam tahap…

Presiden Harus Segera Hentikan Kriminalisasi BW dan Pegiat Antikorupsi lainnya

Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil Melawan Kriminalisasi Situasi Darurat dan Mendesak “Presiden Harus Segera Hentikan Proses Pelemahan Negara Melalui Penegakan hukum yang Sesat” Jumat, 18 September 2015, perkara Bambang Widjojanto (BW) telah diserahkan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penyerahan ini menunjukkan kriminalisasi terus berlanjut. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan mengenai SOP penanganan perkara…

LBH Jakarta Kecam Pembunuhan Petani di Lumajang

Seharusnya dapat dicegah: Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat lambat bergerak. LBH Jakarta mengutuk peristiwa penganiayaan dan pembunuhan terhadap dua orang petani warga Desa Selok Awar-Awar, Lumajang. Korban pembunuhan bernama Samsul alias Kancil (52) dan korban penganiayaan bernama Tosan (51). Mereka dibunuh dan dianiaya di depan Balai Desa karena, pada 9 September 2015 lalu, terlibat menggelar…

“Si Abang” Adnan Buyung Nasution Pelopor Bantuan Hukum Indonesia Itu Sudah Pulang

LBH Jakarta menyatakan duka cita yang amat mendalam atas meninggalnya Adnan Buyung Nasution pagi ini (23/9) pada usia 81 tahun. Buyung Nasution atau lebih akrab disapa “Bang Buyung” meninggalkan warisan krusial dalam sejarah hukum Indonesia dengan mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 28 Oktober 1970 untuk kemudian mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)…

Transportasi Umum Masih Diskriminatif

Pers Rilis Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas dalam rangka Hari Perhubungan Nasional dan Hari Disabilitas Internasional Fasilitas transportasi umum masih diskriminatif, belum menyediakan aksesibilitas yang cukup bagi para penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menjadikan kesempatan para penyandang disabilitas menjadi terbatas dalam memanfaatkan fasilitas transportasi umum yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Tidak aksesibelnya fasilitas transportasi umum untuk…