Kejaksaan Hentikan Kriminalisasi Novel Baswedan

Perjuangan kita bersama berhasil. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) baru saja mengumumkan keluarnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor: B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016. Keputusan untuk menghentikan penuntutan kasus Novel Baswedan didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya Tidak Cukup Bukti dan Daluwarsa pertanggal 18 Februari 2016. oleh karena itu, Kita : Memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung…

Kriminalisasi sebagai Alat Mematikan Demokrasi

Siaran Pers Para pembela Hak Asasi Manusia mengecam keras kriminalisasi terhadap 24 buruh, 1 mahasiswa dan 2 orang Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta dalam insiden pembubaran aksi tertanggal 30 Oktober 2015 lalu di depan Istana Merdeka yang disertai dengan pemukulan, pengerusakan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pihak kepolisian. Pada tanggal 30 Oktober 2015, Gerakan…

Buruh dan Masyarakat Sipil Laporkan Kapolda Metro Jaya ke Ombudsman RI dalam Dugaan Maladministrasi

Indonesia salah negara yang menjunjung tinggi demokrasi yang di dalamnya menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, salah satunya yakni mengemukakan pendapat yang berarti mengeluarkan gagasan atau megeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan, secara jelas diamanatkan dalam konstitusi negara rapublik indonesia Pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran…

Orang Papua Tidak Butuh Ekspedisi NKRI Papua Barat

PRESS RELEASE Orang Papua Tidak Butuh Ekspedisi NKRI Papua Barat Ekspedisi NKRI Papua Barat sangat berbau militerisme dengan tendensi mengeruk SDA Papua (Jakarta, 9 Februari 2016) Kelompok Masyarakat Sipil Tolak Ekspedisi NKRI menyampaikan aspirasi lewat aksi yang dilakukan di depan Istana Negara siang tadi. Aksi tersebut dilaksanakan guna menyampaikan penolakan terhadap misi yang diprakarsai oleh…

Pemeriksaan Saksi Lanjutan Sidang Gugatan Reklamasi atas Izin Pulau G

Jakarta 4 Februari 2016. Sekitar 200 warga Muara Angke mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menghadiri sidang pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Pada persidangan ini, agenda sidang yaitu pemeriksaan bukti surat tambahan dan pemeriksaan saksi dari penggugat. Salah satu bukti tambahan yang diajukan oleh penggugat yaitu data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang dikeluarkan…

Kriminalisasi, Alat untuk Membungkam Rakyat

Pada bulan Januari 2015,  awal pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat sipil telah mengingatkan Jokowi-JK untuk menghentikan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian kepada Penyidik KPK, Komisioner KPK, Pegiat Anti Korupsi, Pejuang Buruh dan Masyarakat sipil lainnya. Namun hingga kini pada tahun 2016, ternyata tindakan kriminalisasi oleh kepolisian berlanjut  ditandai dengan dilimpahkannya kepengadilan kasus kriminalisasi yang menimpa Penyidik…

5 Tahun Peristiwa Cikeusik, Akankah Terulang?

NEGARA HADIR: AKAN KAH INDONESIA MENGULANG SEJARAH KELAMNYA DALAM MENYIKAPI KEBHINEKAAN DENGAN MENGUSIR WARGA JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA (JAI) BANGKA? (5 TAHUN PASCA PERISTIWA CIKEUSIK) “Memperteguh Kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.” (Nawacita butir ke-9 Jokowi-JK) 5 tahun sudah peristiwa Cikeusik -6 Februari 2011- berlalu, namun masih lekat diingatan mengenai luka serta dampak yang disisakan. Hari…

Tidak Mau Menerima Uang Kerohiman, Dua Orang Warga Jl. Ekor Kuning Dikriminalisasi

SIARAN PERS LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA Kriminalisasi Warga Jl. Ekor Kuning Perkara kriminalisasi atas kasus perdata di negeri ini seakan-akan tidak berhenti. Kali ini yang menjadi korban kriminalisasi adalah dua orang warga yang tinggal di Jl. Ekor Kuning, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yakni Ie Lung dan Ibu Hj. Lani Surya Kusnadi. Keduanya menjadi korban kriminalisasi…

Nani Nurani, Perempuan Korban Peristiwa 65 tidak Pernah Berhenti Berjuang Merebut Keadilan

Nani Nurani adalah seorang wanita yang sedang berjuang melalui jalur hukum sejak tahun 2003 akibat dituduh terlibat Gerakan 30 September 1965 dan disebut sebagai kader Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), bahkan tidak tanggung-tanggung, Nani Nurani difitnah mendapat rumah dari DN Aidit yang waktu itu sebagai Ketua Umum Partai Komunis Indonesia. Akibat tuduhan dan fitnah yang tidak…