Anies Ingkar Janji?

Rilis Bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah memutuskan untuk menempuh jalur renegosiasi kontrak dalam upaya penghentian swastanisasi air Jakarta. Hal ini diputuskan setelah Anies Baswedan menerima hasil kajian Tim Tata Kelola Air. Langkah ini tidak sejalan dengan Konstitusi dan Putusan MK tahun 2015 dimana negara semestinya mengambil…

Delik Agama Diskriminatif, Tunda Pengesahan RUU KUHP!

Siaran Pers Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan Terkait rencana Pemerintah untuk segera mengesahkan R KUHP sekitar akhir Juli 2019 Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan berpendapat meskipun ada perkembangan baik terkait delik-delik keagamaan, namun masih ada pasal-pasal yang menimbulkan kekuatiran apabila diberlakukan. Pasal-pasal ini adalah: Pasal 2 RKUHP. Hukum yang hidup dalam masyarakat yang…

Profesionalitas Polri Masih Menjadi Sorotan Tajam Pada HUT Ke 73 Bhayangkara

Siaran Pers Catatan YLBHI dan 15 LBH Pada Hut Bhayangkara Ke 73 Peringatan Hari Bhayangkara dilaksanakan setiap tahunnya pada tanggal 1 Juli. UUD 1945 memberikan mandat khusus oleh UUD 1945 sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sangat diharapkan profesional. Sesuai undang-undang dan juga sesuai…

Anak Kerap Menjadi Korban Penyiksaan

Pers Rilis LBH Jakarta: Peringatan Hari Anti Penyiksaan 2019 Memperingati Hari Anti Penyiksaan 2019, LBH Jakarta menyoroti praktik penyiksaan yang masih saja dilakukan aparat negara. Cara primitif tersebut kerap dilakukan atas nama penegakan hukum. Modus yang sering digunakan, demi mempermudah pembuktian, mendapatkan pengakuan atau mendapatkan informasi. Padahal, pengakuan bukanlah alat bukti. Ironisnya, penyiksaan tidak hanya…

Modus Perdagangan Orang, 29 WNI menjadi Korban Pengantin Pesanan

Siaran Pers Perkawinan pesanan adalah Tindak Perdagangan Orang (TPPO) Sebanyak 13 perempuan asal Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat dan 16 perempuan asal Jawa Barat, adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perkawinan. Temuan ini dikuatkan dengan melihat tiga proses pelanggaran TPPO yakni proses, cara, dan untuk tujuan eksploitasi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang…

Terbitnya IMB di Pulau Reklamasi, Langkah Mundur Gubernur Anies dalam Menenggelamkan Reklamasi

Siaran Pers Koalisi Selematkan Teluk Jakarta Jakarta, 21 Juni 2019. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyatakan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di atas Pulau C dan Pulau D adalah langkah mundur. Penerbitan IMB tidak hanya mengabaikan kepentingan nelayan, masyarakat pesisir dan lingkungan, tetapi juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen dari…

LBH Jakarta dan YLBHI Menutup Pos Pengaduan Udara Bersih Jakarta

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah resmi menutup Pos Pengaduan Calon Penggugat dalam rangka pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) terkait pencemaran udara di Jakarta. Gugatan ini lahir karena udara di Jakarta sudah berada di luar ambang batas udara bersih saat ini. Sebelumnya, Pos Pengaduan ini telah dibuka…

Vonis Hukuman Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Belum Menjawab Kebutuhan Korban

Pelanggaran data pribadi kerap kait kelindan dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Komnas Perempuan pada 2017 melaporkan, terdapat 65 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di ruang media sosial (online) kemudian meningkat menjadi 97 kasus pada tahun 2018. Salah satu kasus KBGO yang mencuat adalah yang menimpa KJD dan beberapa aktivis lain dengan modus serupa.…

Keputusan Menkopolhukam tentang Tim Asistensi Hukum: Inkonstitusional, Melawan Hukum, Mengancam Demokrasi dan HAM

Siaran Pers (LBH Jakarta) – “Keputusan Menkopolhukam tentang Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam bertentangan dengan prinsip Negara Hukum, Inkonstitusional, mengancam demokrasi serta berpotensi melanggar HAM,” demikian disampaikan Arif Maulana, Direktur LBH Jakarta. Meskipun memperoleh berbagai kritik baik dari masyarakat sipil dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terhitung sejak tanggal 8 Mei 2019, Menkopolhukam (Menteri…