Kriminalisasi Terus Berlanjut, Pemerintah Ingin Bungkam Gerakan Rakyat

Pada Hari Rabu, 9 Maret 2016, Gerakan Buruh Indonesia (GBI) dan Tim Advokasi Buruh Tolak PP Pengupahan (Tabur) melakukan konperensi pers, untuk menyikapi kriminalisasi yang dialami oleh 23 buruh, 1 Mahasiswa dan 2 Orang Pengacara Publik LBH Jakarta. Selain itu, Kriminalisasi juga dialami oleh seorang guru honorer asal Brebes. Para Narasumber yang hadir dalam Konperensi…

Kejaksaan Hentikan Kriminalisasi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto

Perjuangan kita bersama berhasil. Kejaksaan Agung melakukan deponering atau mengesampingkan perkara mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW). Berikut pernyataan sikap tim kuasa hukum atas keputusan deponering AS dan BW. Hari ini 3 Maret 2016, Jaksa Agung resmi mengumumkan deponering atau mengesampingkan perkara kasus Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham…

Tahun 2016, Negara masih Lalai Mencegah Terjadinya Diskriminasi

Siaran Pers Absennya Penegakkan Konstitusi dan Peran Negara; Maraknya Diskriminasi di Awal Tahun 2016 Di awal 2016 ini Kami memberikan nilai buruk bagi Pemerintah dalam hal mencegah terjadinya diskriminasi di berbagai sektor kehidupan bernegara. Negara abai dan penegakkan Konstitusi pun masih ditawar menawar dengan membiarkan para pelaku diskriminasi tetap bebas melakukan aksinya tanpa sanksi hukum…

Penggusuran Kalijodo, Pemerintah DKI lakukan Pelanggaran HAM

Siaran Pers Hasil Pemantauan dan Penyataan Sikap LBH Jakarta Senin, 29 Februari 2016 Pemerintah Daerah DKI Jakarta bersama 5000 aparat gabungan (TNI, Polri, dan Satpol PP) akan melakukan penggusuran paksa kepada ribuan warga dijalan kepanduan II, kelurahan Pejagalan, kecamatan Penjaringan atau sering disebut kawasan Kalijodo. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, LBH Jakarta menemukan berbagai data dan…

Kejaksaan Hentikan Kriminalisasi Novel Baswedan

Perjuangan kita bersama berhasil. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) baru saja mengumumkan keluarnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor: B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016. Keputusan untuk menghentikan penuntutan kasus Novel Baswedan didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya Tidak Cukup Bukti dan Daluwarsa pertanggal 18 Februari 2016. oleh karena itu, Kita : Memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung…

Kriminalisasi sebagai Alat Mematikan Demokrasi

Siaran Pers Para pembela Hak Asasi Manusia mengecam keras kriminalisasi terhadap 24 buruh, 1 mahasiswa dan 2 orang Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta dalam insiden pembubaran aksi tertanggal 30 Oktober 2015 lalu di depan Istana Merdeka yang disertai dengan pemukulan, pengerusakan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pihak kepolisian. Pada tanggal 30 Oktober 2015, Gerakan…

Buruh dan Masyarakat Sipil Laporkan Kapolda Metro Jaya ke Ombudsman RI dalam Dugaan Maladministrasi

Indonesia salah negara yang menjunjung tinggi demokrasi yang di dalamnya menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, salah satunya yakni mengemukakan pendapat yang berarti mengeluarkan gagasan atau megeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan, secara jelas diamanatkan dalam konstitusi negara rapublik indonesia Pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran…

Orang Papua Tidak Butuh Ekspedisi NKRI Papua Barat

PRESS RELEASE Orang Papua Tidak Butuh Ekspedisi NKRI Papua Barat Ekspedisi NKRI Papua Barat sangat berbau militerisme dengan tendensi mengeruk SDA Papua (Jakarta, 9 Februari 2016) Kelompok Masyarakat Sipil Tolak Ekspedisi NKRI menyampaikan aspirasi lewat aksi yang dilakukan di depan Istana Negara siang tadi. Aksi tersebut dilaksanakan guna menyampaikan penolakan terhadap misi yang diprakarsai oleh…

Pemeriksaan Saksi Lanjutan Sidang Gugatan Reklamasi atas Izin Pulau G

Jakarta 4 Februari 2016. Sekitar 200 warga Muara Angke mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menghadiri sidang pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Pada persidangan ini, agenda sidang yaitu pemeriksaan bukti surat tambahan dan pemeriksaan saksi dari penggugat. Salah satu bukti tambahan yang diajukan oleh penggugat yaitu data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang dikeluarkan…