Penggusuran Paksa Kampung Nelayan Dadap

Siaran Pers Tanggal 26 April 2016, Bupati Tangerang mengeluarkan Surat Peringatan 1 (satu) dengan Nomor 301/1081-SPPP yang ditujukan kepada pemilik bangunan tempat usaha dan tempat hiburan Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Pengeluaran surat peringatan 1 ditolak sebab warga menilai tindakan yang dilakukan oleh Bupati Tangerang penuh dengan kesewenang-wenangan. Dengan alasan penertiban…

Hentikan Keterlibatan TNI dalam Penggusuran Paksa

Pers Rilis Nomor 895/SK-RILIS/V/2016 Somasi Terbuka untuk Panglima TNI Sepanjang tahun 2015 di DKI Jakarta telah terjadi 113 Kasus penggusuran paksa, 8.145 diantaranya Kepala Keluarga dan 6.283 Unit Usaha, dari 113 kasus penggusuran 84% menggunakan APBD yang uangnya didapat dari masyarakat, dan paling mengkhawatirkan adalah keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penggusuran paksa. LBH Jakarta…

Indra Azwan Kembali Melanjutkan Perjalanan Keliling Indonesia

Setelah memulihkan tenaganya selama satu minggu di Jakarta, Indra Azwan hari ini kembali melanjutkan aksi jalan kakinya keliling Nusantara untuk mencari keadilan (03/05). Indra akan memulai perjalanannya dari Bogor, dan akan singgah sebentar di depan Istana Bogor untuk melakukan aksi protes. Sebelumnya, sejak 9 Februari 2016 (tiga bulan), Indra berjalan kaki melintasi Sumatera. Aceh –…

Oligarki Kemerdekaan Berserikat dan Kesejahteraan Kaum Buruh

Siaran Pers 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional bermula dari perjuangan 200.000 buruh di Amerika Serikat pada 1886 untuk memperjuangkan 8 jam kerja sehari. Oleh karenanya, saat ini perjuangan buruh dapat dinikmati oleh seluruh kaum buruh yang berkerah biru maupun putih. Di Indonesia, perjuangan buruh masih belum tuntas dan masih menemukan serangkaian jalan panjang…

Hampir Dua Ribu Orang Papua Ditangkap Dalam Sehari

PRESS RELEASE No: 898/SK-RILIS/V/2016 (Jakarta, 02 Mei 2016) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam keras penangkapan 1.724 aktivis dalam demonstrasi damai yang dilaksanakan serempak di Jayapura, Sorong, Merauke, Fakfak, Wamena, Semarang dan Makassar. Beberapa hari sebelumnya, 52 orang juga sudah ditangkap menjelang aksi hari ini. Aksi hari ini dilakukan dalam rangka mendukung United Liberation Movement for…

Tidak Terima Putusan, Oknum Polri Intimidasi Para Saksi MS

Pernyataan Pers No. No. 885/SK-RILIS/IV/2016 Setelah pembebasan MS dari Rumah Tahanan Cipinang pada Senin (25/4) malam lalu, rupanya beberapa pihak tidak berterima dengan putusan yang dinyatakan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan tersebut. Penolakannya bukan melalui jalur hukum misalkan upaya banding, melainkan melalui intimidasi oleh beberapa oknum Polri kepada beberapa Saksi MS yang menyatakan bahwa…

Menyusuri Sabang sampai Merauke: Tanpa Henti Mencari Keadilan

Press Release Aksi Longmarch Indra Azwan dari Sabang hingga Merauke Jumat, 22 April 2016 Indra Azwan akan melalui Ibukota Indonesia, Jakarta. Sesampainya Indra di Jakarta adalah bagian dari rute aksinya berjalan kaki keliling Indonesia untuk mencari keadilan yang hilang untuk putra tercintanya, Almarhum Rifki Andika yang menjadi korban tabrak lari seorang Polisi bernama Kompol Joko…

Putusan Hakim: Anak Bebas dari Peradilan Sesat

Pernyataan Pers No. No. 861/SK-RILIS/IV/2016 MS (16 tahun), anak berhadapan dengan hukum yang terjebak dalam sistem peradilan sesat akhirnya menuai hasil hari ini, Senin (25/4). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No Perkara 294/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL memberi putusan yang menyatakan menerima keberatan Penasihat Hukum MS, dan menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini karena MS masuk…

Siaran Pers Bersama Keberatan Penggugat atas Ahli PT. APL

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta KNTI-KIARA-LBH Jakarta-Solidaritas Perempuan-ICEL-WALHI-YLBHI Ahli “Hesti Nawangsidi” yang dihadirkan oleh PT. APL Punya Konflik Kepentingan, Tidak Layak menjadi Ahli Jakarta, 21 April 2016. Dalam sidang lanjutan gugatan izin reklamasi Pulau G, pihak PT. APL mengajukan Hesti Nawangsidi sebagai ahli. Namun dalam curriculum vitae secara jelas menunjukkan pengalaman pekerjaan sebagai…

LBH Jakarta Apresiasi KPU yang Batal Wajibkan Meterai Per Orang untuk Dukung Calon Independen

RILIS PERS NOMOR 851/SK-RILIS/IV/2016 Kebijakan bea meterai per orang, bila jadi diterapkan, akan memberatkan pemilih dan meningkatkan ongkos politik yang membawa kemunduran demokrasi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Husni Kamil Malik, membatalkan usulan kebijakannya untuk membebani bea meterai bagi setiap orang yang ingin menyatakan dukungannya kepada pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan. KPU…