Hasil Kajian Proyek Reklamasi Tertutup, Menko Maritim Tidak Transparan

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengajukan Keberatan atas Tertutupnya Menko Maritim terkait Hasil Kajian Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta Jakarta, 19 Agustus 2016. Tim Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta dinilai tidak transparan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Pasalnya, sejak pembentukan tim pada 18 April 2016 lalu oleh Menteri…

Menteri Muhadjir Dukung Budaya Kekerasan di Sekolah, LBH Jakarta Dirikan Posko Pengaduan

Rilis Pers Nomor: 1631/SK-RILIS/VIII/2016 Pada tanggal 11 Agustus 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy, kembali melontarkan pernyataan yang meresahkan masyarakat. Beliau secara terbuka menyampaikan kepada pers bahwa “pendidikan harus keras”[1] dan “sanksi fisik dalam batas tertentu bisa ditoleransi dalam dunia pendidikan”[2]. Menurutnya, pendidikan yang demikian diperlukan agar para peserta didik tidak tumbuh…

Independensi Peradilan Militer Bandung Diragukan

Siaran Pers Tuntut Ringan Anggota TNI AL Pelaku Penganiayaan Anak, LBH Jakarta Ragukan Independensi Peradilan Militer Bandung Persidangan kasus anak yang dianiaya oleh Anggota TNI AL telah berjalan di Pengadilan Militer Bandung sejak awal Agustus lalu. Setelah memeriksa para anak yang menjadi korban HA (14) dan SKA (13), Majelis Hakim juga sudah memeriksa sejumlah saksi…

Reformasi Peradilan ‘Gagal’, Kekuasan Kehakiman Belum Merdeka

Press Rilis LBH Jakarta, 19 Agustus 2016 Hari Jadi ke 71 Mahkamah Agung RI: Nomor: 1627/SK-Rilis/VIII/2016 Jumat, 19 agustus 2016, tepat dua hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia ke- 71. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memperingati hari jadinya sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bersama lembaga peradilan dibawahnya. Bagaimana kondisi Peradilan Indonesia saat ini, terlebih setelah mencanangkan reformasi…

Proses Pencairan Ganti Rugi Pengamen Cipulir Terhambat

Pernyataan Pers No. 1580/SK-RILIS/VIII/2016 Proses Pencairan Ganti Rugi Praperadilan Pengamen Cipulir Terhambat Penetapan Hakim Dua pengamen salah tangkap, Andro dan Nurdin, akhirnya dinyatakan berhak atas ganti kerugian sejumlah Rp 36 juta per orang. Penetapan tersebut disampaikan oleh Hakim Tunggal Totok Sapto Indrato S.H., M.H., di muka persidangan pada Selasa (9/8) lalu. Terkait pencairan ganti kerugian…

Ada Dugaan BAP Palsu dalam Sidang Kriminalisasi 26 Aktivis

Siaran Pers GBI dan Tabur Sidang Lanjutan Kriminalisasi 26 Aktifis Diwarnai BAP Palsu Persidangan lanjutan kriminalisasi 23 aktivis buruh, 2 pengacara publik LBH Jakarta, dan 1 mahasiswa kembali digelar PN Jakarta Pusat, Selasa (9/8). Dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Budi Antonius Sagala. Saat aksi buruh 30 Oktober 2015, Budi berperan mengamankan Tigor…

Hakim Kabulkan Praperadilan Ganti Kerugian Pengamen Cipulir

Press Release No: 1552/SK-RILIS/VIII/2016 Korban salah tangkap dan rekayasa kasus, Andro Suprianto dan Nurdin Prianto bersyukur atas keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (09/08). Hakim Tunggal perkara Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, Totok Sapto Indrato S.H., M.H., menyatakan menerima sebagian permohonan ganti kerugian Andro dan Nurdin. Hakim menyatakan bahwa Negara harus membayar ganti kerugian kepada Andro dan…

Reklamasi Pulau F,I, dan K Membunuh Nelayan

Siaran Pers Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Kamis, 4 Agustus 2016, Sidang Reklamasi Pulau F, I, K kembali dilanjutkan PTUN Jakarta. Agenda persidangan ini adalah pemeriksaan saksi dari para penggugat KNTI, WALHI dan nelayan Teluk Jakarta. Saksi yang dihadirkan oleh penggugat adalah Zelfi E.S nelayan tangkap di Teluk Jakarta. Dalam kesaksiannya, Zelfi menceritakan hidupnya yang berkecukupan…

Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II; Dikhawatirkan Mengubah Rekomendasi Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Jakarta, 29 Juli 2016. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengkhawatirkan penggantian Menko Maritim ke Jend (Purn) Luhur Binsar Pandjaitan akan mengubah kebijakan yang telah diambil Menko Maritim sebelumnya DR. Rizal Ramli dalam menghentikan Reklamasi Pulau G dan meninjau ulang keberadaan pulau-pulau reklamasi. Koalisi mengapresiasi kinerja dan kebijakan Rizal Ramli…