Rekayasa Isu Komunis Mengancam Akses Terhadap Keadilan

Siaran Pers Rekayasa isu kebangkitan komunis menimbulkan keresahan di masyarakat dan dengan sukses mengalihkan perhatian kita dari isu korupsi dan ketidakadilan sosial. Bermula dari adanya upaya penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965-1966, berbagai ormas dan purnawirawan jendral yang menolak, kemudian menghembuskan isu bahwa upaya penuntasan kasus tersebut akan membangkitkan Partai Komunis Indonesia dan komunis.…

Demokrasi Seluas-luasnya, Lawan Kebangkitan Militerisme dan Orde Baru

6 Tuntutan Reformasi 1998 Penegakan supremasi hukum; Pemberantasan KKN; Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya; Amandemen UUD 1945; Pencabutan dwifungsi TNI/Polri; Pemberian otonomi daerah seluas- luasnya. 18 tahun lalu, enam tuntutan itu digemakan gelombang demonstrasi massal dari pelbagai penjuru. Buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota, semua berkonsolidasi dan bergerak untuk satu tujuan: menurunkan Soeharto dan…

Undangan Aksi Sidang Putusan Reklamasi Teluk Jakarta

Kepada Seluruh Rakyat Indonesia, Kami, nelayan tradisional Jakarta bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta sedang mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Gubernur DKI Jakarta atas diterbitkannya SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra. Gugatan ini…

Bupati Kabupaten Tangerang Diduga Melakukan Pelanggaran Maladministrasi terkait Penggusuran Dadap

Siaran Pers: Bupati Kabupaten Tangerang Diduga Melakukan Pelanggaran Maladministrasi terkait Penggusuran Dadap Ombudsman Republik Indonesia memanggil Bupati Kabupaten Tangerang untuk dimintai penjelasan atas rencana penggusuran paksa kampung nelayan Dadap tanggal 23 Mei 2016. Selain memanggil bupati kab tangerang, Ombudsman turut memanggil Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Kepala Kepolisian Resor Metro Kota Tangerang, Kepala…

Pak Presiden, Segera Penuhi Janji Penyelesaian Kasus Paniai

Pastikan Tim Adhoc Pelanggaran HAM Berat Paniai Bekerja 8 Desember 2014, 4 anak mati ditembak, 2 orang mengalami luka berat dan 17 lainnya luka-luka akibat pengepungan dan penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di Lapangan Karel Gobay, Paniai, Papua, namun hingga hari belum ada satupun yang diseret dan diadili di Pengadilan…

Surat Terbuka untuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Perihal: Menjaga Marwah dan Kehormatan Hakim Melalui Putusan Yang Adil. Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bpk.  Dr. H. Gusrizal, S.H. Mhum. Di Jakarta Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkenankan, kami 26 Aktivis korban kriminalisasi yang didakwa melanggar Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP…

Militerisme Menghadang Jalan Demokrasi, Ayo Bersatu Rebut Kembali

Siaran Pers Konstitusi Indonesia dengan jelas menyatakan melindungi hak warga untuk berkumpul dan menyatakan pendapat serta berekspresi. Sebagaimana tertuang pada pasal 28, 28 E ayat (2) dan (3) serta pasal 28 F. Jaminan perlindungan tersebut merupakan fondasi bagi kehidupan demokrasi yang sehat dan negara hukum yang berdaulat. Namun melihat data pelanggaran atas hak berkumpul dan…

Penggusuran Paksa Kampung Nelayan Dadap

Siaran Pers Tanggal 26 April 2016, Bupati Tangerang mengeluarkan Surat Peringatan 1 (satu) dengan Nomor 301/1081-SPPP yang ditujukan kepada pemilik bangunan tempat usaha dan tempat hiburan Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Pengeluaran surat peringatan 1 ditolak sebab warga menilai tindakan yang dilakukan oleh Bupati Tangerang penuh dengan kesewenang-wenangan. Dengan alasan penertiban…

Hentikan Keterlibatan TNI dalam Penggusuran Paksa

Pers Rilis Nomor 895/SK-RILIS/V/2016 Somasi Terbuka untuk Panglima TNI Sepanjang tahun 2015 di DKI Jakarta telah terjadi 113 Kasus penggusuran paksa, 8.145 diantaranya Kepala Keluarga dan 6.283 Unit Usaha, dari 113 kasus penggusuran 84% menggunakan APBD yang uangnya didapat dari masyarakat, dan paling mengkhawatirkan adalah keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penggusuran paksa. LBH Jakarta…

Indra Azwan Kembali Melanjutkan Perjalanan Keliling Indonesia

Setelah memulihkan tenaganya selama satu minggu di Jakarta, Indra Azwan hari ini kembali melanjutkan aksi jalan kakinya keliling Nusantara untuk mencari keadilan (03/05). Indra akan memulai perjalanannya dari Bogor, dan akan singgah sebentar di depan Istana Bogor untuk melakukan aksi protes. Sebelumnya, sejak 9 Februari 2016 (tiga bulan), Indra berjalan kaki melintasi Sumatera. Aceh –…