Jakarta, Kamis, (10/11) – Pada peringatan hari Pahlawan tahun ini, faktanya bangsa Indonesia harus diperhadapkan dengan institusi pengadilan yang masih meng-amin-i penindasan serta penjajahan alam pikir, kreativitas serta kebebasan berpendapat dan berkumpul sejumlah warga negara Indonesia. Meski seluruhnya itu telah dijamin oleh Konstitusi. Majelis Hakim dalam putusannya justru membenarkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan…
Rilis Pers 2092/SK-ADV-BRH/XI/2016 Tepat di tanggal 30 Oktober 2016 ini merupakan satu tahun upaya kriminalisasi terhadap 23 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta. Satu tahun lalu, mereka ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya. Ditangkap saat mengutarakan aspirasi mereka yang menolak PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.…
“Pelanggaran Konstitusi dan Hukum: Refleksi Satu Tahun Penerapan Qanun Jinayat” 180 orang telah dicambuk di Aceh. Beberapa di antaranya dicambuk hanya karena pacaran atau berada terlalu dekat dengan lawan jenisnya 23 Oktober 2016, tepat satu tahun pemberlakuan Perda No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) di Aceh. Qanun ini mengatur berbagai prilaku kriminal…
Press Rilis JM-PPK Rembang, 11 Oktober 2016 Bapak-bapak dari Rembang Ndolani Gubernur Jawa Tengah Pangkur Binarung getering alam Nguwuh sura bareng luh e pra tani Pra tani kang setyo tuhu Ing kendeng panggenan Awan sore rino wengi Ngantu-antu Tumetesing keadilan Duh Pak Ganjar ngleksanani Beberapa warga dari Desa Tegaldowo dan Timbrangan mendatangi Kantor Gubernur Jawa…
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melalui proses sengketa informasi mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus pembunuhan Munir (TPF Munir) kepada masyarakat. Sebelumnya pada 27 April 2016, KontraS bersama dengan LBH Jakarta dan Suciwati, istri Alm.…
Evaluasi Hari Habitat Sedunia 2016 Jakarta, 5 Oktober 2016 – Hari Habitat Sedunia jatuh pada minggu pertama Oktober setiap tahuannya. LBH Jakarta menilai bahwa hari habitat pada tahun 2016 penuh dengan pelanggaran. Hal ini disebabkan pemerintah kerap melakukan penggusuran paksa terhadap hak atas perumahan dan tempat tinggal dari warganya. Pemerintah telah gagal melindungi hak tempat…
Pers Rilis No. 1946/SK-RILIS/X/2016 Sebagai makhluk sosial dan hidup dalam budaya ketimuran, tentu kita akrab dengan budaya gotong royong atau tolong menolong. Namun apa jadinya apabila upaya menolong sesama tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan? Herman (35 tahun) seorang buruh harian lepas, pada akhir bulan Mei 2016, didatangi oleh temannya, Ariyanto. Dalam kondisi terlilit hutang, Ariyanto…
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang di dalamnya tergabung berbagai organisasi lingkungan dan nelayan Teluk Jakarta menentang diadakannya dialog publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjudul “Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya” hari ini (4/10) di Gedung KPK dengan mengundang berbagai kementerian dan media massa. Koalisi menganggap diadakannya diskusi ini untuk menggalang wacana pembenaran…
Pers rilis Nomor 1898/SK-Rilis/IX/2016 Pada tanggal 26 September 2016 berlangsung Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 71 di New York. Dalam kesempatan ini Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Mashal, Tuvalu, dan Tonga adalah negara-negara yang menyerukan Perseikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami warga Papua dalam kurun 50 Tahun terakhir. Indonesia…
LBH Jakarta mendampingi warga korban penggusuran paksa di kawasan Papanggo, Jakarta Utara, dan Duri Kepa, Jakarta Barat, untuk mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang PrP Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Warga Papanggo mengalami penggusuran paksa pada tahun 2008, sementara warga Duri Kepa mengalami penggusuran paksa pada tahun…