PEMERINTAH LEPAS TANGAN DALAM MELINDUNGI BURUH/PEKERJA DI TENGAH PANDEMIK COVID-19

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak pemerintah untuk melindungi buruh/pekerja di tengah pandemik coronavirus disease (Covid-19). Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 haruslah dicabut karena merupakan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan merupakan bentuk lepas tangan pemerintah dalam melindungi buruh/pekerja dalam hal keselamatan…

Persidangan Sandiwara Kasus Penyerangan terhadap Novel Baswedan

Siaran Pers Tim Advokasi Novel Baswedan Setelah memantau sidang pertama pembacaan dakwaan penyiram air keras Novel Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini (Kamis, 19 Maret 2020), kami Tim Advokasi Novel Baswedan menyatakan sebagai berikut: 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunjukkan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan hanya dinilai sebagai tindak…

Sidang Penyiram Novel Baswedan Jangan Sampai Hanya Menjadi Formalitas

Hari ini sidang pertama (pembacaan dakwaan) kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Tim advokasi  berharap sidang ditunda karena adanya pandemik corona yang akan berdampak pada tidak maksimalnya proses persidangan. Mahkamah Agung seharusnya menunda seluruh agenda  sidang sehingga membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona. Meskipun faktanya demikian, Tim Advokasi akan terus memantau persidangan perdana…

Covid-19, Mendesak Perlindungan terhadap Tahanan

Pandemi Coronavirus disease (COVID-19) sedang menjalar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data tercatat per 16 Maret 2020 telah terdapat 134 kasus positif (data Kementerian Kesehatan RI) dan telah menyebar di 8 Provinsi di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah dengan kasus positif COVID-19 terbanyak dan menjadi daerah paling rawan persebaran COVID-19.   Sejauh ini penanganan…

Hentikan Pembahasan Omnibus Law, Segera Tangani COVID-19!

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) mendesak DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan Pemerintah agar serius mencegah penyebarluasan serta penanganan kasus kesehatan warga negara akibat wabah virus COVID-19 di Indonesia. Desakan ini disampaikan mengingat dampak dari wabah COVID-19 akan menghilangkan partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR RI. Bahkan…

Pembatasan Aktifitas Kantor LBH Jakarta untuk Pencegahan Penyebaran Virus Corona

Yang Terhormat : Masyarakat Pencari Keadilan, Jaringan dan Klien LBH Jakarta Di Tempat Dengan hormat, Menimbang dan memperhatikan situasi penyebaran wabah pendemi virus corona (Covid-19) yang mengancam kesehatan publik warga dunia termasuk Indonesia khususnya DKI Jakarta yang menjadi wilayah layanan bantuan hukum LBH Jakarta. Untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran Virus Corona di lingkungan DKI Jakarta…

Aksi Hari Perempuan Internasional 2020 Melawan Kekerasan Sistematis terhadap Perempuan

Siaran Pers Kekerasan terhadap Perempuan, Sebuah Fakta yang Terus Diabaikan oleh Negara Jakarta—Perempuan Indonesia masih terus mengalami kekerasan dengan berbagai cara, militeristik dan manipulatif. Kekerasan tersebut, tidak hanya dipromosikan, tetapi juga dilakukan oleh negara. Memasuki tahun ke-22 era Reformasi, kekerasan terjadi diberbagai ranah kehidupan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah putus. Berangkat dari…

Pemerintah Harus Serius dalam Penanganan Virus Corona!

LBH Jakarta mendesak pemerintah untuk  serius dalam perlindungan warga negara Indonesia yang terpapar Virus Corona dan mencegah meluasnya dampak virus Corona di Indonesia. Pemerintah wajib melindungi hak warganya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana mandat konstitusi. Sampai saat ini, tercatat 89.000 lebih kasus orang terinfeksi virus Corona (COVID-19) di seluruh…

Demokrasi Dihabisi: Omnibus Law Mematikan Demokrasi

Pernyataan Sikap atas Draft Omnibus Law RUU Cilaka Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), gabungan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat sipil, memandang proses penyusunan dan substansi draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) mematikan demokrasi politik, ekonomi, ekologi, dan tatanan hukum (rule of law). RUU Cilaka lahir dari kebijakan politik negara…

Segera Hentikan Peradilan Sesat MG

Tim advokasi Papua meminta pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara arif dan bijaksana menghentikan proses peradilan yang dialami terdakwa MG. Kejaksaan Negeri Kab. Jayawijaya mendakwa MG dengan lima pasal berlapis yaitu Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal  351 ayat 3 KUHP, Pasal 328 KUHP dan Pasal 333 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati. MG dituduh…