Hentikan Pelemahan Komisi Yudisial

Pada November 2018, Binsar Goeltom, Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta dengan nomor 270/G/2018. Poin utama dari gugatan ini adalah meminta PTUN membatalkan kebijakan Komisi Yudisial untuk menerima calon hakim agung dari unsur non-karir. Sampai sejauh ini, proses gugatannya masih berjalan. Meskipun kelihatannya sederhana, gugatan ini punya implikasi…

Tim Advokasi Selamatkan KPK Serahkan Dokumen Kesimpulan Perkara Wadah Pegawai KPK vs Pimpinan KPK

Siaran Pers Tim Advokasi Selamatkan KPK Tim Advokasi Selamatkan KPK Serahkan Dokumen Kesimpulan Perkara Wadah Pegawai KPK vs Pimpinan KPK Kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta Tim Advokasi Selamatkan KPK yang terdiri dari YLBHI, ICW, LBH Jakarta, dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi telah memberikan dokumen kesimpulan perkara gugatan tata usaha negara kepada Majelis Hakim PTUN…

Regulasi Tidak Melindungi Masyarakat, Pinjaman Online Pertaruhkan Nyawa

Rilis Media No. 168/SK-ADV-PMU/II/2019 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyampaikan turut berduka cita mendalam atas meninggalnya Bapak Zulfadli, salah satu penerima pinjaman online yang ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri pada hari Senin lalu. LBH Jakarta sudah melakukan investigasi awal dan datang bertemu dengan istri Alm. Bapak Zulfadli. Saat ini beliau dalam keadaan sangat terpukul,…

Persidangan Cepat Penyalahguna Narkotika Melanggar Prinsip Peradilan yang Adil

Kami, LBH Jakarta dan LBH Bandung mengkritik keras rencana Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung yang menerapkan sistem peradilan cepat khusus terhadap kasus penyalahguna narkotika. Sebagaimana ramai dipublikasikan, Kejari Bandung membuat ‘terobosan hukum’ (baca: menerabas hukum) dengan memangkas durasi waktu persidangan dari dakwaan hingga putusan hingga kurang dari 14 hari dengan alasan untuk mewujudkan prinsip peradilan cepat,…

Sewenang-wenang Menerapkan Pasal Makar Dalam Penanganan KNPB Akan Menyuburkan Siklus Represi di Papua

Pada 8 Januari 2019 lalu, pihak kepolisian telah menetapkan (3) tiga anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai tersangka kasus makar. Kasus ketiga anggota KNPB ini kini telah dilimpahkan ke Mapolda Papua guna diproses lebih lanjut oleh Ditreskrim Umum Polda Papua. Kasus ini bermula dari penyelenggaraan kegiatan perayaan ibadah syukuran hari HUT KNPB Timika yang…

Kmmsaj Desak Gubernur Eksekusi Putusan Swastanisasi Air Jakarta

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) hari ini (20/1) mendesak Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk secara sukarela dan secepatnya melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017 yang telah diputus hampir 2 (dua) tahun yang lalu, yaitu 10 April 2017. Telah pula diberitahukan pada bulan Oktober 2017, KMMSAJ telah bertemu…

Warga Korban Penggusuran Rusun Petamburan Tagih Hutang 4,7 M ke Pemprov DKI Jakarta

Rilis Pers 78/SK-ADV-PMU/I/2019 Warga Korban Penggusuran Petamburan Minta Anies Hormati Putusan Pengadilan dan Bayar Hutang 4,7 M Kepada Warga 12 tahun sudah warga korban penggusuran Rusun Petamburan menanti Pemprov DKI Jakarta melaksanakan putusan pengadilan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 2005 tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar…

USUT TUNTAS TINDAK PIDANA PINJAMAN ONLINE, JANGAN BERHENTI DI DESK COLLECTOR

Rilis Pers No. 76/SK-ADV-PMU/I/2019 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendukung penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia terhadap empat orang desk collector perusahaan aplikasi pinjaman online (pinjol). Namun, penangkapan tersebut tidaklah cukup. Diperlukan upaya lanjutan Kepolisian untuk mengusut tuntas aktor-aktor lainnya serta pembenahan secara menyeluruh oleh Otoritas Jasa…

Usut Tuntas Seluruh Kasus Serangan & Teror Terhadap Pimpinan & Pegawai KPK!

SIARAN PERS LBH JAKARTA No: 74/ADV-BRH/I/2019 LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta mengecam dan mengutuk keras tindakan serangan dan teror kepada Pimpinan KPK, yang dalam hal ini ditujukan kepada Laode M Syarif dan Agus Rahardjo di kediaman mereka masing-masing. Serangan dan teror seperti ini tentunya merupakan ancaman serius bagi masa depan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.…