LBH Jakarta Menolak Kebijakan New Normal dengan Pengerahan Tni Polri dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

LBH Jakarta mempersoalkan kebijakan pemerintah terkait skema New Normal dengan pengerahan TNI-POLRI untuk mengamankan kebijakan tersebut. Kebijakan presiden yang memutuskan untuk menerapkan skema New Normal dalam merespon masalah Covid-19 berpotensi berujung pada langkah represif militeristik. Mengingat, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keamanan bukan pendekatan penanganan masalah kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari upaya pengerahan ratusan…

LBH Jakarta Mendesak Pemerintah Untuk Mengeluarkan Kebijakan Relaksasi Kredit

Siaran Pers LBH Jakarta Mendesak Pemerintah untuk Mengeluarkan Kebijakan Relaksasi Kredit terhadap Seluruh Layanan Jasa Keuangan Covid-19 telah memperburuk kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya pekerja formal yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa upah (unpaid leave). Bukan hanya pekerja di sektor formal, pekerja di sektor informal seperti…

Presiden Meninggalkan Rakyat dan Melakukan Pembangkangan Hukum Dengan Kembali Menaikan Iuran BPJS

Presiden Joko Widodo kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (“Perpres 64/2020”). Dengan diterbitkannya Perpres 64/2020 yang ditandatangani pada 5 Mei 2020 tersebut, Presiden menaikan iuran bagi peserta mandiri yang akan berlaku pada Juli 2020. Kenaikan iuran…

Proses Persidangan Pengadilan Harus Tetap Terbuka Untuk Umum Meskipun Dilaksanakan Secara Online Akibat Wabah Pandemi Virus COVID-19

Pasca merebaknya wabah pandemi virus COVID-19, pelaksanaan layanan administratif pemerintahan mulai beralih ke medium platform online, yang salah satunya lewat video conference. Tak terkecuali dalam layanan pengadilan, agenda-agenda persidangan pemeriksaan perkara pun turut dilakukan secara online lewat video conference. Pengaturan layanan pengadilan secara online dan kebijakan work from home bagi pegawai pengadilan ini dituangkan dalam…

Menguggat Jaksa Agung RI

Siaran Pers Bersama Koalisi untuk Keadilan Semanggi I dan II Menguggat Jaksa Agung RI Kasus Semanggi I dan Semanggi II adalah Pelanggaran HAM Berat Keluarga korban Semanggi I dan II, Maria Katarina Sumarsih (Ibu alm. Bernardinus Realino Norma Irmawan) dan Ho Kim Ngo (Ibu alm. Yap Yun Hap) yang diwakili oleh Koalisi Untuk Keadilan Semanggi…

Bertentangan dengan Peraturan yang Berlaku, Pemerintah Harus Batalkan Surat Edaran Menaker tentang Tunjangan Hari Raya (THR)

LBH Jakarta mendesak agar Kementerian Ketenagakerjaan mencabut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 6 Mei 2020. Surat Edaran tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai THR yang berlaku. Secara hukum perundang-undangan, Surat Edaran tidak…

Warga Khawatir Layanan Kesehatan Tidak Mampu Menampung Korban COVID-19

Siaran Pers Bersama Pandemi COVID-19 di Indonesia memunculkan kekhawatiran di masyarakat mengenai ketidakmampuan fasilitas kesehatan menampung dan melayani pasien. Hasil studi yang dilakukan oleh Amrta Institute, Lokataru Foundation, YLBHI, LBH Jakarta, Rujak Center for Urban Studies dan Urban Poor Consortium mengungkapkan bahwa 88,4 % responden khawatir layanan kesehatan tidak mampu menampung warga yang sakit. Kekhawatiran…

Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Perhatikan Pemenuhan Tempat Tinggal Alternatif Sementara Bagi Warga Tunawisma Di Situasi Wabah Pandemi COVID-19

Merespon banyaknya warga yang terancam tidak memiliki tempat tinggal dan menjadi tunawisma akibat mengalami krisis pendapatan ekonomi selama wabah pandemi COVID-19, LBH Jakarta mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Jabodetabek untuk menyiapkan tempat tinggal alternatif sementara bagi seluruh tunawisma yang ada di wilayahnya. Selain beresiko terhadap keamanan dan kenyamanan diri warga tunawisma, ketiadaan tempat…

Menolak ditumbalkan Untuk Kepentingan Pemodal Warga Gugat Keputusan Presiden Bahas RUU Omnibus Law Cilaka Bersama DPR

Pers Rilis  Tim Advokasi Untuk Demokrasi   Kamis, 30 April 2020. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Merah Johansyah Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) daftarkan gugatan terhadap Keputusan Presiden untuk Pembahasan RUU Omnibus Law bersama DPR melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.  Gugatan ini dilayangkan…