Bring Back Justice Milik Semua Pencari Keadilan

Rabu (1/2/2017) kemarin dalam rapat kerja bersama Kejaksaan Agung, beberapa anggota Komisi III DPR RI memakai kemeja bertuliskan Bring Back Justice. Kemeja tersebut merupakan seragam baru untuk anggota Komisi III DPR RI. Tidak hanya itu, Jaksa Agung M. Prasetyo juga diberi kaus bertuliskan Bring Back Justice. Salah satu anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang…

Menjaga Marwah Mahkamah Konstitusi dari Perilaku Imoral yang Korup

Press Release Terkait dengan tertangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar di dalam Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 26 Januari, 2017 yang lalu, maka kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Penjaga Konstitusi (KMSPK) merasa ini adalah saat yang tepat bagi kami untuk menyampaikan beberapa pelanggaran etik yang dilakukan oleh Patrialis Akbar sepanjang berjalannya persidangan…

Perwakilan Kelompok Dinyatakan Sah, Sidang Gugatan Penggusuran Pasar Ikan Dilanjutkan

Gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam perkara penggusuran paksa Pasar Ikan memasuki agenda sidang putusan penetapan. Sejak Kamis, 5 Februari 2017 para warga Pasar Ikan, Aquarium Penjaringan beramai-ramai mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk ikut menghadiri sidang dengan agenda pembacaan putusan penetapan. Agenda sidang kali ini akan menentukan apakah perwakilan kelompok yang menjadi penggugat, merupakan…

Jaringan Buruh Migran: Lemahnya Perlindungan Buruh Migran Indonesia

26 Tahun Konvensi Migran sudah lahir sejak 19 Desember 1990, buruh migran Indonesia masih rentan mengalami  penyiksaan, penganiayaan, dan pengabaian akan hak-haknya.  Meskipun kontribusi buruh migran Indonesia buruh migran Indonesia mengalami kenaikan melalui remitansi tiap tahunnya seperti yang dilansir oleh BNP2TKI, namun jumlahnya berbanding terbalik terhadap upaya perlindungan Buruh Migran Indonesia, hal ini terlihat dari…

Pengalaman Masyarakat terhadap Advokasi Keadilan Tata Ruang

“LBH Luncurkan Buku Tentang Pengalaman Masyarakat terhadap Advokasi Keadilan Tata Ruang “ Siaran Pers No: 2306/SK-Rilis/XII/2016 Pada 15 Desember 2016, LBH Jakarta meluncurkan buku yang berjudul “PENGALAMAN ADVOKASI MASYARAKAT DALAM MENDORONG HAK AKSES INFORMASI, HAK PARTISIPASI DAN HAK AKSES TERHADAP KEADILAN DALAM PENATAAN RUANG DI DKI JAKARTA”. Di buku tersebut dibahas mengenai bagaimana proses para…

23 Tahun Perjuangan Indra Azwan

23 Tahun Perjuangan Indra Azwan: Mengejar Keadilan Dari Sabang sampai Merauke Rilis Pers LBH Jakarta Nomor 2214 /SK-Rilis/XI/2016 Selesai sudah aksi Indra Azwan pejuang pencari keadilan berjalan kaki keliling Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sejak 9 Februari 2016 Indra memutuskan kembali melakukan aksi jalan kaki untuk menggemakan tuntutannya agar oknum polisi pelaku tabrak lari putranya…

LBH Jakarta Apresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laksanakan Putusan Hapus Ujian Nasional, LBH Jakarta Apresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rilis Pers Nomor: 2208/SK-Rilis/XI/2016 LBH Jakarta mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia karena telah menjalankan amanat putusan pengadilan atas gugatan warga negara (citizen law suit) untuk menghapus Ujian Nasional (UN). “Kami mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menjalankan gugatan LBH Jakarta…

Aparat Kepolisian Terbukti Melakukan Kriminalisasi

Rilis Pers 2108/SK-Rilis/2016 “Majelis Hakim Putus Bebas 26 Aktivis Korban Kriminalisasi: Aparat Kepolisian Terbukti Melakukan Kriminalisasi” Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, pada hari Selasa 22 November 2016 memutuskan membebaskan Tigor & Obed (pengabdi bantuan hukum), Hasyim (mahasiswa), dan 23 buruh dari semua dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Mereka ditangkap saat melakukan aksi pada 30…

Maklumat Kapolda Metro Jaya Mengancam Demokrasi

Setelah Kapolri mengeluarkan larangan aksi pada tanggal 2 Desember 2016, Kapolda Metro Jaya mengeluarkan maklumat Mak/04/XI/2016 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi demonstrasi yang diadakan pada tanggal 2 Desember 2016 oleh berbagai organisasi masyarakat. Hal ini tidak hanya kemunduran dalam era reformasi , melainkan juga ancaman terhadap demokrasi. Lembaga Bantuan…

Majelis Hakim Putus Bebas 26 Aktivis Korban Kriminalisasi Unjuk Rasa Buruh 30 Oktober 2015

Perjuangan Kita Berhasil! Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 22 November 2016 memutuskan MEMBEBASKAN Tigor Gemdita Hutapea, Obed Sakti Andre Dominika (pengabdi bantuan hukum), Hasyim (Mahasiswa) dan 23 buruh dari semua dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Mereka ditangkap saat melakukan aksi pada 30 Oktober 2015 dengan tuntutan pembatalan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun…