Pemerintahan Jokowi tampak lebih mengurusi bisnis Freeport dibanding menegakkan HAM di Papua. Ilustrasi oleh Sketsagram

Usir Freeport dari Tanah Papua

PERNYATAAN SIKAP Langkah tegas Pemerintah untuk menegakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan larangan bagi perusahaan tambang, termasuk bagi PT Freeport Indonesia (“PTFI”), untuk mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat sebelum memenuhi tiga persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerinah No. 1 Tahun 2017, yakni; (1) kewajiban mengubah izin menjadi IUPK; (2) membangun smelter; dan (3) melakukan…

Pernyataan Sikap Atas Terbitnya “Izin Lingkungan” untuk PT Semen Indonesia

Pada 23 Februari 2017, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan izin lingkungan baru untuk PT Semen Indonesia. Terbitnya izin bernomor 660.1/6 tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017 tersebut menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia melanggar beberapa hal, diantaranya: 1. Melanggar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang sudah membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik semen sebelumnya; 2.…

Kalabahu 38 LBH Jakarta: Mencari Agen Penggerak Bantuan Hukum Struktural

LBH Jakarta kembali menggelar pelatihan tahunan, Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) angkatan ke-38. Kalabahu merupakan pelatihan hukum dan hak asasi manusia untuk menjaring calon-calon pengabdi bantuan hukum di LBH Jakarta. Kalabahu diselenggarakan pada 3 April sampai dengan 12 Mei 2017. “Selain jadi ajang regenerasi untuk menjadi Pengacara Publik LBH Jakarta, Kalabahu juga tempat bagi kami…

Bebaskan Eks Gafatar dari Diskriminasi dan Kriminalisasi

Siaran Pers Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Mahful Muis dan Abdussalam 12 tahun serta Andry Cahya 10 tahun penjara menunjukkan betapa ketidakadilan secara telanjang dipertontonkan dalam proses peradilan. Sebab, selama lebih dari 20 kali persidangan dalam waktu lebih dari 4 bulan, fakta-fakta persidangan yang terkumpul dari 24 saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan…

Manuver Negara Mengubur Fakta Seputar Kematian Munir

Rilis Pers: Membungkam Kebenaran Melalui Putusan Penuh Kejanggalan: Manuver Negara Mengubur Fakta Seputar Kematian Munir Kamis, 16 Februari 2017 merupakan hari yang teramat kelam bagi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia. Pada hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) yang menyidangkan perkara No. 3/G/KI/2016/PTUN-JKT mengabulkan keberatan dari Kementerian Sekretariat…

28 Mahasiswa STIE Tribuana Diberhentikan karena Menolak Menjadi Tim Sukses Salah Satu Pasangan Calon Bupati Bekasi

Rilis Pers LBH Jakarta Nomor 102/SK-ADV-PMU/Z.2017.01.76/II/2017 28 orang diberhentikan sebagai mahasiswa oleh STIE Tribuana hanya karena menolak perintah oknum yayasan STIE Tribuana untuk menyebarkan kalender bergambar wajah pasangan calon Bupati Bekasi dan menandatangani surat kesediaan membantu aktivitas kampanye dalam Pilkada 2017. Kejadian bermula pada bulan Oktober 2016 ketika STIE Tribuana menyediakan aula kampus, Graha Mutinem,…

24 Tahun Perjuangan Indra Azwan

Siaran Pers LBH Jakarta Nomor 106/SK-Rilis/II/2017 Presiden Dihalang-halangi atau Menolak Bertemu dengan Si Pencari Keadilan Surat yang dikirimkan oleh LBH Jakarta dengan nomor 20/SK-ADV-FTR/I/2016 Perihal Permohonan audiensi terkait penyelesaian kasus undue delay tabrak lari yang menimpa anak dari Sdr. Indra Azwan, Sdr.Rifkhi Andhika tidak disampaikan dengan baik oleh Kementerian Sekretariat Negara. Saat mengkonfirmasi kesediaan Presiden…

Bring Back Justice Milik Semua Pencari Keadilan

Rabu (1/2/2017) kemarin dalam rapat kerja bersama Kejaksaan Agung, beberapa anggota Komisi III DPR RI memakai kemeja bertuliskan Bring Back Justice. Kemeja tersebut merupakan seragam baru untuk anggota Komisi III DPR RI. Tidak hanya itu, Jaksa Agung M. Prasetyo juga diberi kaus bertuliskan Bring Back Justice. Salah satu anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang…

Menjaga Marwah Mahkamah Konstitusi dari Perilaku Imoral yang Korup

Press Release Terkait dengan tertangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar di dalam Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 26 Januari, 2017 yang lalu, maka kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Penjaga Konstitusi (KMSPK) merasa ini adalah saat yang tepat bagi kami untuk menyampaikan beberapa pelanggaran etik yang dilakukan oleh Patrialis Akbar sepanjang berjalannya persidangan…

Perwakilan Kelompok Dinyatakan Sah, Sidang Gugatan Penggusuran Pasar Ikan Dilanjutkan

Gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam perkara penggusuran paksa Pasar Ikan memasuki agenda sidang putusan penetapan. Sejak Kamis, 5 Februari 2017 para warga Pasar Ikan, Aquarium Penjaringan beramai-ramai mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk ikut menghadiri sidang dengan agenda pembacaan putusan penetapan. Agenda sidang kali ini akan menentukan apakah perwakilan kelompok yang menjadi penggugat, merupakan…