Tinjau Kembali Aturan Pelarangan Sepeda Motor di Jakarta

Jumat, 8 September 2017 – Gerakan Aliansi Menentang Pembatasan Motor (GAMPAR) mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan perluasan pembatasan lalu lintas sepeda motor dari Bundaran Hotel Indonesia (Jl. MH Thamrin) ke Bundaran Senayan (Jl. Jendral Sudirman), Jakarta. Kebijakan itu dinilai mendengarkan aspirasi publik yang santer bergulir belakangan ini. “Namun, kami mengingatkan, seyogyanya pengambilan kebijakan…

KAMI BERSAMA DANDHY: MERAWAT DEMOKRASI DENGAN KRITIK

Upaya pembungkaman terhadap suara kritis kembali terjadi. Lagi-lagi pasal karet pencemaran nama baik menjadi ‘senjata’ kriminalisasi.  Rabu, 6 September 2017 yang lalu jurnalis dan aktivis kebebasan berekspresi  Dandhy Dwi Laksono dilaporkan oleh Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDI Perjuangan, ke Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan tuduhan menghina dan menebarkan kebencian…

KUASA HUKUM ANDREW MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PERSIDANGAN KE KOMISI YUDISIAL

Senin (04/09), Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan nomor register : 629 / Pid. B / 2017 / PN Jkt. Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat membuktikan tindak pidana pengerusakan palang parkir dengan total kerugian seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang disangkakan terhadap Terdakwa Charles Andrew, namun…

Foto: Rengga Sancaya/detikcom

Pengguna Sepeda Motor akan Konvoi Tolak Perluasan Larangan Sepeda Motor

Rencana perluasan larangan sepeda motor melintasi di beberapa jalan protokol di Jakarta menuai protes. Rencananya, pemprov DKI akan memberlakukan larangan melintas bagi pesepeda motor di Jalan Sudirman hingga Bundaran Senayan dan sepanjang ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ketua Road Safety Association (RSA) Indonesia, sebuah LSM pemerhati keselamatan jalan, Ivan Virnanda mengatakan, meski tujuan perluasan…

Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol. Aris Budiman, memenuhi undangan Pansus Hak Angket KPK DPR, Selasa, 29 Agustus 2017. (kompas.tv).

Pecat Direktur Penyidikan (DirDik) KPK Segera!

Kuda Troya kembali bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut semakin terlihat dengan hadirnya Brigjen Aris Budiman, Direktur Penyidikan KPK, di Pansus Angket KPK yang dibentuk secara tidak wajar oleh Dewan Perwakilan rakyat. Aris Budiman melakukan pembangkangan terhadap perintah pimpinan yang tidak mengizinkannya untuk hadir dalam pansus karena sikap pimpinan KPK jelas tidak mengakui…

UU ITE dan Ancaman Pemberangusan Serikat Pekerja Danamon

UU ITE kembali menyasar masyarakat sipil. Kali ini, Ketua Serikat Pekerja Danamon yang bernama Abdoel Moedjib menjadi korbannya. Diketahui, Sdr.Abdoel Moedjib dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Cahyanto C. Grahana, S.H. yang mewakili Direktur Utama Bank Danamon karena video orasinya di depan gedung OJK Surabaya. Pelaporan ini merupakan bentuk intimidasi terhadap Serikat Pekerja Danamon. Sdr.…

Mahkamah Agung Kembali Menjadi Sarana Impunitas Kasus Munir

Siaran Pers Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Omah Munir, Imparsial, Setara Institute, Amnesty Internasional Indonesia dan YLBHI sangat kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi atas permohonan informasi dokumen TPF Munir. Kami menganggap putusan ini…

LBH Jakarta Mengecam Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh Kasat Intel Polres Tangerang dan Pembubaran Paksa aksi buruh yang tergabung dalam SBGTS-GSBI

Pada Minggu, 9 April 2017 pada saat buruh yang mayoritas adalah buruh perempuan dari PT Panarub Dwikarya yang tergabung dalam Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu Gabungan Serikat Buruh Independen (SBGTS-GSBI) melakukan aksi piket di Tugu Adipura Tangerang, kepolisian dan Satpol PP membubarkan paksa aksi yang sudah berlangsung selama lima tahun ini. Pembubaran paksa oleh…

Tunggakan Rusunawa Bukti Kegagalan Pemprov DKI Jakarta Penuhi Janji Sejahterakan Warga

LBH Jakarta Desak Pemprov DKI Jakarta Hentikan Penggusuran Paksa LBH Jakarta mengecam kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat, terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggusur 9.522 penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jakarta akibat tidak melunasi tunggakan rusunawa sebesar total 31,7 miliar Rupiah. Mayoritas penghuni rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI…