Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor Criminal Justice System dan Menghormati HAM

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasuki tahap akhir di DPR. Meski terdapat perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan hak-hak korban terorisme. Namun demikian, draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait…

Pasal Penghinaan dan Contempt of Court dalam RKUHP: Bukti Matinya Demokrasi

Perkembangan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di DPR pada 15 Januari 2018 memicu kekhawatiran masyarakat sipil. Sebab, rumusannya masih mempertahankan pasal-pasal yang selama ini dinilai membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasal-pasal yang dipertahankan antara lain: pasal pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden; pasal tindak pidana penghinaan terhadap pemerintahan yang sah; pasal…

Kosongkan Unit Rusun Penghuni yang Kedapatan Konsumsi Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Abaikan Hak Anggota Keluarga Lainnya

Siaran Pers Pengosongan Rusunawa Pengguna Narkoba Abaikan Nasib Anggota Keluarga Lainnya atas Tempat Tinggal Pers Rilis No: 25/SK-Rilis/I/2018 LBH Jakarta mengecam tindakan Pemprov DKI Jakarta yang melakukan penindakan pengguna narkoba di Rusunawa dengan mengosongkan unit sarusun pengguna. Penindakan terhadap pengguna dan pengedar narkoba harus dilakukan sesuai prosedur hukum pidana. Pengosongan unit justru mengabaikan hak anggota…

Sidang Praperadilan Korban Salah Tangkap dan Penyiksaan Ditunda

Ruang tunggu sidang mulai terasa pengap. Banyaknya jumlah orang yang menunggu sidang menjadi penyebabnya. Kursi-kursi di ruang tunggu secara perlahan mulai dipenuhi dengan orang-orang bergaya necis. Beberapa dari mereka sibuk mengecek dokumen, ada pula yang sibuk memerhatikan televisi, memastikan bahwa nomor register perkaranya tercantum dalam agenda sidang yang diselenggarakan pada hari ini (08/01). Herianto (23…

Korban Penyiksaan dan Salah Tangkap Tuntut Polda Metro Jaya 1 Miliar

Siaran Pers Pers Rilis No: 06/SK-Rilis/I/2018 Praperadilan Ganti Rugi Pertama atas Kesalahan Penetapan Tersangka Sidang praperadilan ganti kerugian atas nama Herianto (33 tahun) dan Aris Winata Saputra (23 tahun) dengan agenda sidang pembacaan permohonan ganti rugi di ruang sidang utama Prof. Seno Adji, S.H. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (08/01) terkait kasus penyiksaan dan salah tangkap…

TAP HAM Ajukan Praperadilan Kasus SP3 Pengeroyokan Alldo Fellix

Siaran Pers Bersama Tim Advokasi Pembela HAM (3/1) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta Ciliwung Merdeka mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan (Kapolres Jakarta Selatan) dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh…

Potret Pelaksanaan Diversi di Kepolisian

Pers Rilis : 1442 / SK-RILIS / XII / 2017 Potret Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Sepanjang Tahun 2013-2016 Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa yang sudah seharusnya tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berpotensi turut berperan dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan…

Nafsu Pembangunan Abai Kemanusiaan

Deklarasi Koalisi Peringatan Hari HAM (Koper HAM)/Komite Perjuangan Hak Asasi Manusia 2017 Jakarta, 10 Desember 2017. Arah pembangunan sejatinya adalah menuju pencapaian cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan rakyat Indonesia yang berkeadilan dan makmur. Pembukaan UUD 1945 menyatakan secara eksplisit bahwa pemerintah dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk…

Pemprov DKI Jakarta Kembali Abaikan Hak Warga dalam Penggusuran

Pers Rilis No: 1321/SK-Rilis/XI/2017 LBH Jakarta mengecam penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Kanal Banjir Barat tanpa memberikan solusi alternatif bagi warga terdampak pasca penggusuran. Hal ini diperparah dengan pelibatan aparat tidak berwenang yaitu TNI dan Polri pada saat penggusuran. Pada Senin, 13 November 2017, Pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran di sekitar…

Rezim Infrastruktur yang Mengorbankan Kesejahteraan Rakyat

Siaran Pers Gerakan Buruh untuk Rakyat Tepat pada tanggal 10 November 2017, 72 tahun peringatan hari Pahlawan, puluhan hingga ratusan ribu buruh di berbagai daerah, termasuk di Jakarta turun ke jalan melakukan aksi protes besar-besaran terkait berbagai hal kesejahteraan rakyat yang terus menurun. Momentum penetapan upah untuk tahun 2018, yang sudah diumumkan oleh Gubernur di…