Pernyataan Sikap Organisasi Bantuan Hukum Se-Jabodetabek

Pernyataan Sikap Kami, yang bertandatangan di bawah ini : Jaringan Organisasi Bantuan Hukum se-Jabodetabek (JOB Hukum se-Jabodetabek) Menyatakan sikap : Menolak atas dilakukannya pemeriksaan terhadap Direktur LBH Jakarta, rekan advokat Algiffari Aqsa yang memberikan pernyataan dan keterangan dalam Program Acara Metro Realitas dengan judul “Benang Kusut Kasus Novel” yang ditayangkan pada tanggal 8 Januari 2018…

DPN Peradi Keberatan dengan Pemeriksaan terhadap Direktur LBH Jakarta

Pers Release Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Bidang Pembelaan Profesi Dewan Pimpinan Nasional Perhimpun Advokat Indonesia telah menerima Permohonan dari rekan Advokat Algiffari Aqsa pada Tanggal 24 Januari 2018 yang merupakan salah seorang anggota Tim Advokasi Novel Baswedan sehubungan panggilan dari Polda Metro Jaya. Selanjutnya, DPN PERADI melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan…

Pengembang Reklamasi Melibatkan Diri Dalam Gugatan Hak Guna Bangunan Pulau D Hasil Reklamasi

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Nomor: 85/SK-RILIS/I/2018 Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D hasil reklamasi hari ini (24/1). Agenda dari persidangan kali ini ialah jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Tergugat namun ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi…

Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor Criminal Justice System dan Menghormati HAM

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasuki tahap akhir di DPR. Meski terdapat perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan hak-hak korban terorisme. Namun demikian, draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait…

Pasal Penghinaan dan Contempt of Court dalam RKUHP: Bukti Matinya Demokrasi

Perkembangan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di DPR pada 15 Januari 2018 memicu kekhawatiran masyarakat sipil. Sebab, rumusannya masih mempertahankan pasal-pasal yang selama ini dinilai membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasal-pasal yang dipertahankan antara lain: pasal pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden; pasal tindak pidana penghinaan terhadap pemerintahan yang sah; pasal…

Kosongkan Unit Rusun Penghuni yang Kedapatan Konsumsi Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Abaikan Hak Anggota Keluarga Lainnya

Siaran Pers Pengosongan Rusunawa Pengguna Narkoba Abaikan Nasib Anggota Keluarga Lainnya atas Tempat Tinggal Pers Rilis No: 25/SK-Rilis/I/2018 LBH Jakarta mengecam tindakan Pemprov DKI Jakarta yang melakukan penindakan pengguna narkoba di Rusunawa dengan mengosongkan unit sarusun pengguna. Penindakan terhadap pengguna dan pengedar narkoba harus dilakukan sesuai prosedur hukum pidana. Pengosongan unit justru mengabaikan hak anggota…

Sidang Praperadilan Korban Salah Tangkap dan Penyiksaan Ditunda

Ruang tunggu sidang mulai terasa pengap. Banyaknya jumlah orang yang menunggu sidang menjadi penyebabnya. Kursi-kursi di ruang tunggu secara perlahan mulai dipenuhi dengan orang-orang bergaya necis. Beberapa dari mereka sibuk mengecek dokumen, ada pula yang sibuk memerhatikan televisi, memastikan bahwa nomor register perkaranya tercantum dalam agenda sidang yang diselenggarakan pada hari ini (08/01). Herianto (23…

Korban Penyiksaan dan Salah Tangkap Tuntut Polda Metro Jaya 1 Miliar

Siaran Pers Pers Rilis No: 06/SK-Rilis/I/2018 Praperadilan Ganti Rugi Pertama atas Kesalahan Penetapan Tersangka Sidang praperadilan ganti kerugian atas nama Herianto (33 tahun) dan Aris Winata Saputra (23 tahun) dengan agenda sidang pembacaan permohonan ganti rugi di ruang sidang utama Prof. Seno Adji, S.H. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (08/01) terkait kasus penyiksaan dan salah tangkap…

TAP HAM Ajukan Praperadilan Kasus SP3 Pengeroyokan Alldo Fellix

Siaran Pers Bersama Tim Advokasi Pembela HAM (3/1) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta Ciliwung Merdeka mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan (Kapolres Jakarta Selatan) dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh…

Potret Pelaksanaan Diversi di Kepolisian

Pers Rilis : 1442 / SK-RILIS / XII / 2017 Potret Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Sepanjang Tahun 2013-2016 Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa yang sudah seharusnya tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berpotensi turut berperan dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan…