Kalabahu 41: Lantangkan Suara Melalui Gerakan Bantuan Hukum Struktural

Siaran Pers Sempat tertunda karena pandemi Covid-19, Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 41 resmi dibuka pada 18 September 2020 secara daring dan disiarkan langsung melalui kanal youtube LBH Jakarta. Kalabahu 41 dibuka dengan diskusi publik yang berjudul “Lantangkan Suara”, dengan pembicara M. Busyro Muqoddas, Asfinawati, Cholil Mahmud, dan Dhyta Caturani. Setiap tahunnya, Kalabahu selalu mengambil…

PSBB Jilid II, Pemerintah RI dan Pemprov DKI Jakarta Masih Tidak Konsisten dalam Menangani Wabah Pandemi COVID-19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengumumkan penerapan Kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar selama 14 hari di wilayah DKI Jakarta, terhitung sejak 14 September 2020 hingga 27 September 2020 melalui Pergub No. 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019…

PASUKAN KHUSUS BERSENJATA, PENYIMPANGAN WEWENANG BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN)

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Jagat media sosial diramaikan oleh video yang diunggah oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. Video berdurasi 37 detik tersebut menampilkan tayangan berupa pasukan bersenjata lengkap dan berlaras panjang memperagakan aksi militer. Dalam unggahannya pada Kamis 09 September 2020, Ketua MPR tersebut memberikan keterangan bahwa…

Gugatan Surpres Omnibus Law: Saksi Yang Diajukan Presiden Akui Naskah Akademik dan Draf RUU Cipta Kerja Dibuat Bersamaan

Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 8 September 2020. Presiden selaku Tergugat yang diwakili Jaksa Pengacara Negara menghadirkan 3 (tiga) saksi fakta dari Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). Keterangan yang dihadirkan para…

Indonesia: 16 Tahun Berlalu, Berapa Lama Lagi yang Dibutuhkan untuk Menemukan Pembunuh Munir?

Memperingat 16 tahun pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia Munir bin Thalib Tepat 16 tahun yang lalu, Munir dibunuh. Namun sampai saat ini, tidak ada kemajuan dalam pemeriksaan independen atas kasus ini. Pelaku utama di balik pembunuhan ini, yang diyakini berasal dari kalangan berpengaruh, sampai sekarang belum dibawa ke pengadilan. Hal ini membuat publik mempertanyakan komitmen…

Usut Secara Transparan, Akuntabel dan Tuntas Kasus Penyerangan dan Pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur

LBH Jakarta mengecam keras penyerangan terhadap warga masyarakat dan pembakaran Polsek Ciracas serta fasilitas umum di Ciracas, Jakarta Timur. LBH Jakarta menuntut kasus ini diusut secara independen transparan dan akuntabel. Jangan sampai tindakan diluar hukum dibiarkan. Terlebih jika dugaannya melibatkan Anggota TNI. Tidak boleh ada keistimewaan, perlindungan, dan kekebalan hukum untuk kelompok tertentu di republik…

(Masih) Menanti Ditemukan: Memperingati Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional 30 Agustus 2020

Penghilangan paksa dalam Konvensi Anti-Penghilangan Paksa PBB terdiri dari segala bentuk tindakan perampasan kebebasan secara paksa, baik berupa penangkapan, penahanan, penculikan, yang dilegitimasi lewat kekuasaan, dan kerap diikuti dengan penyangkalan-penyangkalan tentang pengetahuan negara atas adanya tindakan penghilangan tersebut, sehingga acap kali menempatkan korban dan keluarganya berada di luar perlindungan hukum. Penghilangan paksa marak terjadi pada…

Gugatan Surpres Omnibus Law: Penggugat Hadirkan Tambahan 3 Saksi Fakta

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 25 Agustus 2020. Perkara telah memasuki tahap pemeriksaan saksi dimana Para Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi fakta. Ketiga saksi fakta yang dihadirkan adalah Iswan selaku Wakil Presiden Konfederasi Serikat…

Mahasiswa Adukan UNAS ke Ombudsman Terkait Pemberian Sanksi DO dan Skorsing

Mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) yang tergabung dalam Aliansi UNAS Gawat Darurat (UGD) mengadukan rektorat UNAS ke Ombudsman Jakarta Raya. Pengaduan dilakukan terkait adanya dugaan maladministrasi dalam penjatuhan sanksi akademik Drop Out dan skorsing terhadap 7 (tujuh) mahasiswa yang menuntut transparansi dan pengurangan uang kuliah di UNAS. Mahasiswa didampingi Tim Advokasi Untuk Demokrasi dalam pengaduan yang…

Tolak Kriminalisasi: Segera Terbitkan Sp3 dan Bebaskan Peserta Aksi Tolak Omnibuslaw Ruu Cipta Kerja

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Tim Advokasi untuk Aksi 14 Agustus mendesak Kepolisian Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) untuk menghentikan kriminalisasi terhadap peserta aksi yang menolak Omnibuslaw RUU Cipta Kerja pada 14 Agustus 2020 lalu. Jakarta, 16 Agustus 2020 – Tim Advokasi untuk Demokrasi mengecam tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Kepolisian…