Pelibatan Polri-Bin-Tni-Kejaksaan dalam Percepatan Omnibus Law Ruu Cipta Lapangan Kerja Inkonstitusional, Mengingkari Komitmen Indonesia sebagai Negara Hukum dan Demokrasi

Banyaknya penolakan dan respon negatif dari masyarakat Indonesia atas rencana diundangkannya RUU (Rancangan Undang-undang) Cipta Lapangan Kerja lewat pendekatan Omnibus Law, membuat Presiden RI Joko Widodo mengambil respon reaksioner terhadap situasi ini. Sebagaimana disebut-sebut dalam beberapa pemberitaan media beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo justru menginstruksikan kepada jajaran aparat Polri, BIN (Badan Intelejen Nasional),…

POS PENGADUAN SECARA ONLINE UNTUK MEMPERMUDAH KORBAN MENGADU

Usai mengumumkan pembukaan Posko Bantuan Hukum Korban Banjir se-Jabodetabek melalui mekanime pengaduanĀ  secara langsung di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tanggal 6 Januari 2020 lalu, untuk mempermudah dan memperluas akses para korban banjir yang jumlahnya dapat mencapai ribuan jiwa kini LBH Jakarta berinisiatif untuk membuka pengaduan melalui mekanime online. Sebagaimana yang telah kita…

RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka): Banjir Investasi, Tenggelamkan Kesejahteraan Buruh

Rilis Gerakan Buruh Bersama Rakyat Di era pemerintahan Jokowi, Indonesia ingin dijadikan rumah yang semakin ramah bagi investor. Demi investasi, pemerintah merancang setidaknya tiga payung hukum yaitu RUU Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (UMKM) dengan tujuan menghapus hambatan masuknya investasi. Namun RUU Cilaka ternyata juga bermaksud memperluas sistem tenaga…

PERNYATAAN BERSAMA JARINGAN PEMBELA HAK KONSTITUSIONAL: Atas Penangkapan Sudarto oleh Polda Sumatera Barat

Pada Selasa, 7 Januari 2020 kemarin Polda Sumatera Barat telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Sudarto, seorang aktivis kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Sumatra Barat. Menurut Polda, penangkapan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana kejahatan dunia maya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan…

PEMERINTAH HARUS SEGERA PULIHKAN HAK KORBAN BANJIR!

LBH Jakarta Membuka Posko Bantuan Hukum Korban Banjir Jabodetabek Banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 1-3 Januari 2019 terjadi di 182 titik. Dampak bencana banjir tahun ini jauh lebih besar dibandingkan dengan bencana banjir besar sebelumnya. Akibat bencana banjir tersebut, perhitungan sementara 53 orang meninggal dunia karena tenggelam, tersetrum, tertimpa tanah…

Bencana Banjir Jabodetabek: Perlu Langkah Tepat dan Konkrit Disertai Kesadaran Krisis Iklim

Koalisi Masyarakat Sipil (LBH Jakarta, Greenpeace, Walhi DKI Jakarta, dan Rujak Center for Urban Studies) menyampaikan belasungkawa kepada para korban bencana banjir yang terjadi di Jabodetabek pada 1-3 Januari 2020 tempo hari dan menghimbau agar pemerintah lintas provinsi dan pemerintah pusat lebih serius mengatasi banjir di Ibukota negara beserta daerah sekelilingnya yang dilalui 13 sungai…

Surat Keputusan Bersama tentang Radikalisme di ASN Bertentangan dengan Konstitusi

Siaran Pers Bersama YLBHI, Paritas Institute, HRWG, LBH Jakarta, PUSAD Paramadina dan beberapa individu diantaranya Zainal Abidin Badir, Siti Aminah memandang, “Surat Keputusan Bersama tentang Radikalisme di ASN ini akan sangat berdampak dan berbahaya, ini berpotensi kuat melanggar hak kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi aparat sipil negara dan pekerja yang bekerja di sektor pemerintah, termasuk…

Proses Seleksi Cpns 2019 Tidak Boleh Diskriminatif!

Berbagai kementerian, instansi, dan lembaga negara telah membuka lowongan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan mengumumkan persyaratan pelamar CPNS. Di antara sekian lembaga tersebut, beberapa lembaga dan kementerian menerbitkan informasi persyaratan pelamar CPNS yang sifatnya justru diskriminatif dan tidak sensitif terhadap kelompok minoritas rentan di Indonesia. Pada persyaratan CPNS Kejaksaan RI misalnya, syarat yang diskriminatif…

Hentikan Fitnah terhadap Novel, Ungkap Segera Penyerangnya

Siaran Pers Tim Advokasi Novel Baswedan Penyidik KPK Novel Baswedan kembali menjadi korban. Pada tanggal 6 November 2019 seorang Politisi PDIP bernama Dewi Tanjung melaporkan Novel ke Bareskrim dengan tuduhan dugaan rekayasa kasus penyerangan dengan air keras ke Novel Baswedan. Akibat polisi tidak kunjung menyelesaikan (undue delay) pengusutan kasus penyerangan dengan air keras ke Novel…

Penunjukan Setengah Isi Kabinet Kerja Jokowi Abaikan Rekam Jejak dan Kompetensi, Hanya Sekedar Bagi-Bagi Jabatan antar Partai Politik

Rabu, 23 Oktober 2019, Presiden RI Joko Widodo resmi mengumumkan nama-nama Pembantu Presiden yang akan menduduki jabatan di pos kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju. Sayangnya, setidaknya ada sekitar 45% (empat puluh lima persen atau hampir setengah dari total) jabatan menteri-menteri diisi oleh nama para petugas partai politik. Dari nama-nama Pembantu Presiden tersebut, LBH Jakarta mencatat…