Nafsu Pembangunan Abai Kemanusiaan

Deklarasi Koalisi Peringatan Hari HAM (Koper HAM)/Komite Perjuangan Hak Asasi Manusia 2017 Jakarta, 10 Desember 2017. Arah pembangunan sejatinya adalah menuju pencapaian cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan rakyat Indonesia yang berkeadilan dan makmur. Pembukaan UUD 1945 menyatakan secara eksplisit bahwa pemerintah dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk…

Pemprov DKI Jakarta Kembali Abaikan Hak Warga dalam Penggusuran

Pers Rilis No: 1321/SK-Rilis/XI/2017 LBH Jakarta mengecam penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Kanal Banjir Barat tanpa memberikan solusi alternatif bagi warga terdampak pasca penggusuran. Hal ini diperparah dengan pelibatan aparat tidak berwenang yaitu TNI dan Polri pada saat penggusuran. Pada Senin, 13 November 2017, Pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran di sekitar…

Rezim Infrastruktur yang Mengorbankan Kesejahteraan Rakyat

Siaran Pers Gerakan Buruh untuk Rakyat Tepat pada tanggal 10 November 2017, 72 tahun peringatan hari Pahlawan, puluhan hingga ratusan ribu buruh di berbagai daerah, termasuk di Jakarta turun ke jalan melakukan aksi protes besar-besaran terkait berbagai hal kesejahteraan rakyat yang terus menurun. Momentum penetapan upah untuk tahun 2018, yang sudah diumumkan oleh Gubernur di…

Meme Satir terhadap Pejabat Publik sebagai Bentuk Kritik yang Tak Boleh Dikriminalisasi

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Defamasi Pada hari Selasa, 31 Oktober 2017 terjadi penangkapan terhadap warganet berinisial DKA di Tangerang sekitar pukul 22.00 WIB. DKA ditangkap atas dugaan telah melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap Setya Novanto (SN). Perempuan berusia 29 tahun tersebut kini berstatus sebagai tersangka dan dijerat pasal 27 ayat (3) Undang-Undang…

Jakarta Legal Aid Institute: President Donald Trump Violates US Constitution by Deporting Victims of Indonesia’s 1998 Persecution

The Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta) condemns the government of the United States plan to deport around 2,000 Chinese Indonesian Christians from New Hampshire after they fled to the US in 1998 to escape ethnic and religious persecution in Indonesia. The US Constitution and international laws protect every person’s right to be treated equally…

3 TAHUN JOKOWI-JK JALANKAN AMANAT REFORMASI

Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki tahun ketiga pada hari Jumat, 20 Oktober 2017. Selama tiga tahun, kami melihat banyak kebijakan yang telah diambil, terkait infrastruktur pembangunan, peningkatan penarikan pajak, maupun kebijakan pembatasan hak sipil dan politik dalam bentuk peraturan presiden hingga aturan di tingkat kementrian. Namun Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai capaian selama 3…

Polri, Hentikan Penghadangan Long March AMT Pertamina!

Siaran Pers Nomor: 1205/SK RILIS/X/2017 Aksi Long March AMT Pertamina mendapatkan penghadangan dari Polres Bekasi dan Polresta Bekasi yang berada di bawah lingkup Polda Metro Jaya. Penghadangan tersebut dilakukan ketika rombongan buruh AMT memasuki wilayah Cikarang, Tambun, dan Kota Bekasi di tanggal 16 – 18 Oktober 2017. Penghadangan tersebut mengakibatkan peserta aksi kesulitan melanjutkan long…

Hentikan Penggunaan Istilah “Pribumi”

Siaran Pers LBH Jakarta mengecam penggunaan istilah “pribumi” dalam pidato perdana pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan menyulut sentimen primordial antar kelompok. Sudah seharusnya Anies mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf kepada publik. Pemilihan penggunaan istilah “pribumi” dalam pidato resmi pejabat negara kontraproduktif dengan upaya mendorong semangat…

Pemerintah dan Rektor Lalai, 102 Calon Dokter dari Universitas Papua Putus Kuliah

Nomor Rilis Pers: 1181/SK-Rilis/X/2017 LBH Jakarta mendesak pemerintah dan Universitas Papua (UNIPA) untuk segera melaksanakan kembali program studi kedokteran di Fakultas Kedokteran UNIPA yang berhenti sejak tahun 2016. 102 calon dokter dari universitas tersebut kini terlantar akibat kelalaian pemerintah dan Rektor UNIPA dalam mengelola dan mengkoordinasikan dana operasional pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD.…