Pemerintah dan Rektor Lalai, 102 Calon Dokter dari Universitas Papua Putus Kuliah

Nomor Rilis Pers: 1181/SK-Rilis/X/2017 LBH Jakarta mendesak pemerintah dan Universitas Papua (UNIPA) untuk segera melaksanakan kembali program studi kedokteran di Fakultas Kedokteran UNIPA yang berhenti sejak tahun 2016. 102 calon dokter dari universitas tersebut kini terlantar akibat kelalaian pemerintah dan Rektor UNIPA dalam mengelola dan mengkoordinasikan dana operasional pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD.…

Presiden Harus Ambil Langkah Tegas dalam Penyelesaian Perkara Novel Baswedan

– Publik harus ambil peran dalam mendorong penyelesaian perkara Novel Baswedan dengan cara mengingatkan dan menagih janji Presiden – Enam bulan telah berlalu pasca kejadian penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Novel Baswedan. Dalam kurun waktu ini pula, kasus tersebut belum juga menemukan titik terang. Baik Mabes Polri, maupun Polda Metro Jaya,…

Siaran Pers Bersama Mengecam Tindakan Penangkapan dan Kekerasan terhadap 24 Aktivis Selamatkan Slamet

“Mengecam Penangkapan Terhadap 24 Aktivis Selamatkan Slamet dan Tindak Kekerasan  dalam Aksi Protes Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah” Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) berasama dengan Front Perjuangan Rakyat (FPR) berinisiatif untuk membuat Pernyataan Sikap Bersama ini dan mengajak kepada seluruh organisasi untuk tergabung dan terlibat dengan cara mencantumkan nama…

Siaran Pers Bersama “Gugat Negara, Selamatkan BUMN

Berbagai elemen gerakan buruh, petani, mahasiswa, dan masyarakat sipil mendukung gerakan untuk “Gugat Negara, Selamatkan BUMN.” Gerakan protes ini akan menggunakan cara long march dari Bandung hingga Jakarta. Sebanyak 50 buruh Awak Mobil Tangki Pertamina akan melakukan long march mulai 13 Oktober 2017. Buruh tersebut mewakili setidaknya 1095 buruh AMT yang menjadi korban PHK ilegal…

Siaran Pers HUT TNI ke 72

Pengaktifan Kembali Dwifungsi ABRI, Pengkhianatan Amanat Reformasi Siaran Pers Nomor : 1149/SK-RILIS/X/2017 Pada HUT ke-72 ini, ABRI yang saat ini kita kenal dengan sebutan TNI (pengubahan terjadi pada 1 April 1999) ditemukan sudah terlalu jauh memasuki ranah kehidupan masyarakat sipil, dan kembali mencoba menancapkan kekuasaanya dalam dunia politik. Hal tersebut dibuktikan dengan keadaan 3 (tiga)…

72 Tahun TNI dan Tantangan Reformasi Militer

Tanggal 5 Oktober 2017, TNI akan memperingati hadi jadinya yang ke 72. Beberapa capaian positif reformasi ditubuh TNI sudah dilakukan untuk mewujudkan TNI yang kuat dan profesional. Namun demikian masih terdapat sejumlah agenda penting reformasi militer yang perlu dilakukan, karena hal tersebut merupakan amanat dari reformasi 1998. Di masa rezim Orde Baru, TNI (ABRI) digunakan…

MK Perlu Dengarkan Keterangan Berbagai Pihak dalam Pengujian Perppu Ormas

Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar persidangan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemassyarakatan (Perppu Ormas). Agenda persidangan saat ini sampai pada pemeriksaan saksi dan ahli dari para pihak, serta keterangan pihak terkait, setelah sebelumnya mendengarkan keterangan dari Pemerintah. Menanggapi proses pengujian tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang…

Penyataan Pers dari Muslim Attorney Centre (MAC) Thailand berkenaan peristiwa pengepongan Gedung LBH Jakarta/YLBHI

Negara yang melaksanakan prinsip Negara Hukum (rule of law) harus menyelesaikan semua sengketa melalui cara hukum, bukan dengan cara kekerasan atau intimidasi. Pihak Muslim Attorney Centre (MAC), Thailand, sebagai sebuah lembaga bantuan hukum dan pembelaan HAM berbasiskan prinsip Negara Hukum, yang beroperasi di daerah konflik di Selatan Thailand atau dikenali dengan nama Patani, teramat menyesali terjadinya peristiwa pengepunangan dan penyerangan…

Doa Bersama dan Deklarasi LBH Rumah Kita

Siaran Pers Masyarakat Sayang LBH Perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan main hakim sendiri, membuka jalan untuk lawannya: diktator. Pokok-pokok reformasi memandatkan arah gerak negara Indonesia lebih demokratis selepas rezim otoriter memerintah berpuluh-puluh tahun. 19 tahun Reformasi bergulir, nyatanya sisa-sisa rezim Orde Baru masih berusaha menancapkan kukunya di tengah bangsa ini.…