Regulasi Tidak Melindungi Masyarakat, Pinjaman Online Pertaruhkan Nyawa

Rilis Media No. 168/SK-ADV-PMU/II/2019 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyampaikan turut berduka cita mendalam atas meninggalnya Bapak Zulfadli, salah satu penerima pinjaman online yang ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri pada hari Senin lalu. LBH Jakarta sudah melakukan investigasi awal dan datang bertemu dengan istri Alm. Bapak Zulfadli. Saat ini beliau dalam keadaan sangat terpukul,…

Persidangan Cepat Penyalahguna Narkotika Melanggar Prinsip Peradilan yang Adil

Kami, LBH Jakarta dan LBH Bandung mengkritik keras rencana Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung yang menerapkan sistem peradilan cepat khusus terhadap kasus penyalahguna narkotika. Sebagaimana ramai dipublikasikan, Kejari Bandung membuat ‘terobosan hukum’ (baca: menerabas hukum) dengan memangkas durasi waktu persidangan dari dakwaan hingga putusan hingga kurang dari 14 hari dengan alasan untuk mewujudkan prinsip peradilan cepat,…

Sewenang-wenang Menerapkan Pasal Makar Dalam Penanganan KNPB Akan Menyuburkan Siklus Represi di Papua

Pada 8 Januari 2019 lalu, pihak kepolisian telah menetapkan (3) tiga anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai tersangka kasus makar. Kasus ketiga anggota KNPB ini kini telah dilimpahkan ke Mapolda Papua guna diproses lebih lanjut oleh Ditreskrim Umum Polda Papua. Kasus ini bermula dari penyelenggaraan kegiatan perayaan ibadah syukuran hari HUT KNPB Timika yang…

Kmmsaj Desak Gubernur Eksekusi Putusan Swastanisasi Air Jakarta

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) hari ini (20/1) mendesak Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk secara sukarela dan secepatnya melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017 yang telah diputus hampir 2 (dua) tahun yang lalu, yaitu 10 April 2017. Telah pula diberitahukan pada bulan Oktober 2017, KMMSAJ telah bertemu…

Warga Korban Penggusuran Rusun Petamburan Tagih Hutang 4,7 M ke Pemprov DKI Jakarta

Rilis Pers 78/SK-ADV-PMU/I/2019 Warga Korban Penggusuran Petamburan Minta Anies Hormati Putusan Pengadilan dan Bayar Hutang 4,7 M Kepada Warga 12 tahun sudah warga korban penggusuran Rusun Petamburan menanti Pemprov DKI Jakarta melaksanakan putusan pengadilan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 2005 tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar…

USUT TUNTAS TINDAK PIDANA PINJAMAN ONLINE, JANGAN BERHENTI DI DESK COLLECTOR

Rilis Pers No. 76/SK-ADV-PMU/I/2019 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendukung penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia terhadap empat orang desk collector perusahaan aplikasi pinjaman online (pinjol). Namun, penangkapan tersebut tidaklah cukup. Diperlukan upaya lanjutan Kepolisian untuk mengusut tuntas aktor-aktor lainnya serta pembenahan secara menyeluruh oleh Otoritas Jasa…

Usut Tuntas Seluruh Kasus Serangan & Teror Terhadap Pimpinan & Pegawai KPK!

SIARAN PERS LBH JAKARTA No: 74/ADV-BRH/I/2019 LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta mengecam dan mengutuk keras tindakan serangan dan teror kepada Pimpinan KPK, yang dalam hal ini ditujukan kepada Laode M Syarif dan Agus Rahardjo di kediaman mereka masing-masing. Serangan dan teror seperti ini tentunya merupakan ancaman serius bagi masa depan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.…

Pledoi Mustofa: Korban Dugaan Salah Tangkap dan Penyiksaan

Rabu (09/01), LBH Jakarta mendampingi Mustofa Abdilah membacakan  pledoi (pembelaan) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negei Bekasi. Mustofa didakwa dengan pasal 368 ayat (2) KUHP karena dianggap telah melakukan pembegalan sadis, berdasarkan sebuah video yang beredar di media sosial. Serta dituntut dengan penjara selama  (5) lima tahun. Dalam pledoinya, Mustofa menyatakan bahwa dirinya tidak…

OJK Gagal Paham Sikapi Masalah Pinjaman Online

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan kekecewaannya atas sikap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang gagal memahami permasalahan fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol) karena menyalahkan korban (victim blaming), tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang, dan bertindak seolah-olah layaknya juru bicara perusahaan aplikasi pinjaman online. Hal tersebut LBH Jakarta simpulkan setelah…