Mendesak Presiden RI Segera Menemukan, Mengumumkan dan Memberikan Hasil Penyelidikan Dokumen TPF Munir

[Surat Terbuka]   Kepada Yang Terhormat, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo Di – Tempat Melalui surat terbuka ini, kami, Suciwati bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Omah Munir, Setara Institute dengan ini mendesak Presiden…

Maklumat Akal Sehat

Dengan berdemokrasi kita meniatkan diri untuk membangun peradaban politik melalui  pikiran. Demokrasi menunda kekuasaan untuk memberi jalan bagi argumen. Itulah sebabnya, demokrasi  hanya bisa tumbuh dengan mensyaratkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran di muka umum. Ini pula kiranya yang mendorong para pendiri bangsa merumuskan tujuan-tujuan nasional negara Indonesia merdeka dalam kalimat gemilang :….untuk…

Demokrasi Terancam, Serikat Buruh Judicial Review UU MD3

Tim Advokasi Rakyat untuk Demokrasi, Selasa (17/04/), mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat UU MD3. Dokumen permohonan diterima oleh staf pendaftaran Mahkamah Konstitusi (MK) Aqmarina Rasika…

Refleksi 47 Tahun LBH Jakarta

Empat puluh tujuh tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah organisasi bantuan hukum atau organisasi hak asasi manusia. LBH Jakarta bisa dikatakan sebagai lembaga yang sudah cukup tua, mengalami 27 tahun kerasnya Orde Baru, mendorong reformasi dan merasakan bagaimana Orde Reformasi yang sudah memasuki usianya yang ke-20 pada tahun ini. Dalam peringatan usianya yang ke…

Dampak Merger UBER : Hak-Hak Pekerja harus diakomodir

LBH Jakarta mengecam praktek merger perusahaan aplikasi yang melanggar hak-hak pekerja. Pasca Uber merger dengan Grab, status seluruh karyawan Uber, termasuk seluruh driver Uber terombang-ambing. Alih-alih memberikan hak karyawan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Uber justru meniadakan hal tersebut. Bahkan, untuk sebagian besar karyawannya yang bekerja sebagai driver dengan menggunakan istilah “kemitraan”. Hubungan kemitraan ini bersifat…

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Cabut Gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mencabut gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta. Gugatan tersebut dicabut dalam sidang lanjutan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (28/3). Sidang juga dihadiri oleh kuasa hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan kuasa hukum…

Pasca Ratifikasi Konvensi PBB 1990: Kasus Kematian Pekerja Migran Indonesia Asal NTT Meningkat

Siaran Pers: Jaringan Buruh Migran (JBM)  dan Koalisi Peduli Perdagangan Orang NTT Tanggal 02 Mei 2012, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang  Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui UU No 6 Tahun 2012. Hampir enam tahun pasca ratifikasi dan hampir empat bulan pasca disahkannya UU terbaru yang merupakan revisi dari UU 39/2004 yakni UU Pelindungan Pekerja…

Surati Kapolri, Ibu Korban Penembakan Misterius Minta Kasusnya Segera Diusut

Siaran Pers Tim Advokasi Penembakan Misterius (TAP-Petrus) Melpina Badalu (45), Ibu korban penembakan misterius di Sulawesi Tengah melaporkan insiden yang dialami putranya, Aldi Prasetya, ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri demi mencari keadilan. Kamis 22 Maret 2018, Melpina juga sudah mendatangi LPSK terkait pengaduannya meminta agar segera ditempatkan di Safe House milik LSPK, kabar pun terdengar bahwa Kapolres…