PEMPROV DKI JAKARTA JANGAN TERBUAI, MASIH TERDAPAT ANCAMAN GUGATAN BALIK PENGEMBANG REKLAMASI

Baru-baru ini terdapat berita dari Mahkamah Agung yang menolak gugatan pengembang Pulau H untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi. Koalisi mengapresiasi putusan tersebut karena sudah sepatutnya Mahkamah Agung berpihak kepada perlindungan lingkungan dengan menolak gugatan dari…

Kapolri Harus Segera Memecat Polisi Penyerang Novel Baswedan (Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis) Dengan Tidak Hormat

Berdasarkan temuan Tim Pemantau Proses Hukum (TPPH) yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) penyerangan terhadap Novel Baswedan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Hal ini dapat terlihat saat para pelaku mempersiapkan secara matang teknis penyerangan dengan menggunakan cairan asam sulfat (H2SO4). Kejahatan ini pun diyakini bukan hanya dilakukan oleh dua orang itu…

JAKARTA BELUM HUMANIS

[Catatan LBH Jakarta di usia ke-493 tahun DKI Jakarta]   Pada 22 Juni 2020 lalu, DKI Jakarta merayakan ulang tahunnya ke-493 tahun. Pemprov DKI Jakarta  mengusung tema “Jakarta Tangguh” yang pada penjelasannya setidaknya memuat penekanan pada pemajuan pelayanan masyarakat, harapan masa depan cerah, perlindungan masyarakat dan kolaborasi aktif masyarakat. Upaya simbolisasi tematik tersebut tentu baik…

Gubernur DKI Jakarta Harus Cabut dan Benahi Aturan PPDB 2020

LBH Jakarta menghimbau kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencabut atau setidak-tidaknya merevisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021 karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak,…

22 Tahun Setelah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan: Pemerintah Tak Serius Hapus Praktik Penyiksaan di Indonesia

Hari ini kita peringati bersama sebagai Hari Anti Penyiksaan sedunia. Hari bersejarah  dimana Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) bersama Negara-negara pihak sepakat mendeklarasikan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Indonesia…

Sidang Perdana Kasus Vandalisme di Tangerang

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Senin, 15 Juni 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanggerang menggelar sidang perdana kasus dugaan Vandalisme. Sidang dipimpin dengan Ketua Majelis Mahmuriadin, S.H dan Hakim Angota, Kamarudin Simanjuntak, S.H. dan Arif Budi Cahyono, S.H. yang mengadili ketiga terdakwa atas nama Rio Imanuel Adolof Pattinama (23), Muhammad Riski Riyanto (21), dan…

BELAJAR DARI KASUS KEMATIAN GEORGE FLOYD DI AS, POLRI HARUS HENTIKAN DAN USUT TUNTAS PENYIKSAAN

Peristiwa Penyiksaan oleh anggota kepolisian Minneapolis, negara bagian Minnesota, Amerika Serikat yang menyebabkan kematian George Floyd  harus menjadi pembelajaran bagi seluruh institusi kepolisian di seluruh dunia, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (“POLRI”) . Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (“LBH Jakarta”) pada 2019 mencatat berbagai dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota POLRI  sebagai berikut : Penyiksaan pada…

LBH Jakarta Menolak Kebijakan New Normal dengan Pengerahan Tni Polri dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

LBH Jakarta mempersoalkan kebijakan pemerintah terkait skema New Normal dengan pengerahan TNI-POLRI untuk mengamankan kebijakan tersebut. Kebijakan presiden yang memutuskan untuk menerapkan skema New Normal dalam merespon masalah Covid-19 berpotensi berujung pada langkah represif militeristik. Mengingat, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keamanan bukan pendekatan penanganan masalah kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari upaya pengerahan ratusan…

LBH Jakarta Mendesak Pemerintah Untuk Mengeluarkan Kebijakan Relaksasi Kredit

Siaran Pers LBH Jakarta Mendesak Pemerintah untuk Mengeluarkan Kebijakan Relaksasi Kredit terhadap Seluruh Layanan Jasa Keuangan Covid-19 telah memperburuk kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya pekerja formal yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa upah (unpaid leave). Bukan hanya pekerja di sektor formal, pekerja di sektor informal seperti…