Diperiksa 13 Jam, Status Dewi Sebagai Saksi Beras Plastik

Petugas Polresta Bekasi Kota memeriksa sejumlah orang terkait kasus penemuan beras plastik. Dewi Septiani yang pertama kali menggunggah informasi beras plastik di media sosial ikut diperiksa. Dari info yang dihimpun detikcom, Polresta Bekasi Kota memeriksa pihak dari Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi, Sucofindo dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Polisi juga memerika adik Dewi Septiani…

Pelapor Beras Plastik: Tidak Ada Niat untuk Menjatuhkan Orang

Dewi Septiani, 29 tahun, adalah orang yang pertama kali melaporkan adanya beras plastik ke media sosial. Dia mengaku sempat merasa diintimidasi beberapa pihak karena melaporkan dugaan beras plastik. Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang mendampingi Dewi, Ahmad Hardi Firman, mengatakan tindakan Dewi itu seharusnya diapresiasi. “Itu mengajarkan orang untuk bisa menjadi konsumen cerdas,” kata Ahmad…

Sidang PK Terakhir Rekayasa Kasus Pengamen Cipulir

Sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan empat dari enam terpidana yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Dicky Maulana di bahwa jembatan Cipulir, Jakarta Selatan, akhir Juni 2013 telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Sidang telah memasuki agenda terakhir. “Ini sidang terakhir untuk berita acara persidangan. Rencananya pukul 13.00 WIB,” kata pengacara dari LBH…

Dituduh Bantu Suami Kabur dari Tahanan, Siti Ditahan dan Diintimidasi BNN

Ibu dan adik ipar Siti Farida Wulandari didampingi pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mengadukan penyidik BNN yang diduga melakukan intimidasi dalam pemeriksaan terhadap Siti. Pihak keluarga rencananya akan menyampaikan aduan melalui surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Siti Farida Wulandari merupakan istri dari M Husein, satu dari sepuluh tahanan BNN yang sempat melarikan…

Diperiksa Polisi, Pelapor Beras Plastik Merasa Tertekan

Dewi Setiani, pelapor beras plastik, mengaku mendapat tekanan saat menjalani pemeriksaan di Polsek Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Ia diminta bertanggung jawab terkait laporannya yang menggemparkan masyarakat. “Saat diperiksa di Polsek, saya diminta bertanggung jawab atas laporan yang saya buat. Saat itu saya diperiksa dari pukul 13.00 WIB sampai 21.30 WIB,” kata Dewi di Polres…

Penegakkan Hukum yang Timpang di Bidang Perburuhan

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menilai penegakan hukum pidana di bidang perburuhan timpang dan berat sebelah. Menurut mereka, kepolisian lebih giat memidanakan buruh dibandingkan membantu para pekerja meraih hak yang diabaikan perusahaan. Eny Rofiatul, pengacara publik LBH Jakarta, mengatakan penegak hukum seharusnya bersikap adil: menghukum pengusaha nakal dan tidak mencari-cari kesalahan buruh. Dalam catatan Eny, laporan…

Ada Motif Lain Dibalik Pencopotan Kepala Sekolah SMAN 3 Jakarta

Pemberhentian Retno Listyarti sebagai Kepala Sekolah Menangah Atas Negeri 3 Jakarta dinilai sebagai bentuk sanksi yang berlebihan. Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Muhammad Isnur mengatakan, pemberhentian Retno juga tidak berdasar hukum dan lebih berdasarkan pada kebencian. Menurut Isnur, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS),…

Peradi Nyatakan BW Tak Langgar Etika Advokat, Kriminalisasi Harus Dihentikan

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyatakan Bambang Widjojanto tidak melanggar kode etik advokat Indonesia. Pernyataan ini ditegaskan terkait perkara Bambang yang jadi tersangka kasus keterangan palsu dalam sidang Pilkada Kotawaringin Barat. Pernyataan itu termaktub dalam putusan Komisi Pengawas Advokat (KPA) Peradi yang disampaikan Peradi kepada BW di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl Diponegoro…

Ada Rekayasa dalam Penerbitan Surat Keputusan PB Pollycarpus

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly kembali digugat. Kali ini, keputusan Yasonna dalam memberi pembebasan bersyarat (PB) terhadap terpidana pembunuhan aktivis HAM, Munir, dipertanyakan. Yasonna diduga melakukan rekayasa dalam penerbitan surat keputusan PB terhadap Pollycarpus Budihari Prijanto. “Dasar hukumnya kebohongan, ada dokumen palsu yang diterbitkan oleh Dirjen Lapas,” jelas perwakilan dari LBH Jakarta,…