5 Poin Penting dari Kasus Adlun Fiqri

Adlun Fiqri, pria yang mengunggah video perilaku pungutan liar (pungli) oknum kepolisian di Ternate, Maluku Utara, memang sudah dibebaskan. Laporan terhadapnya juga sudah dicabut dari Polres Ternate. Namun kasus ini dinilai tidak cukup bila hanya sampai di sini. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berekspresi dan Tolak Kriminalisasi,…

Sidang Vonis Jalan Rusak di Bekasi Ditunda karena Hakim Sakit

Sidang vonis gugatan jalan rusak yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bekasi ditunda pada Senin (12/10) siang. Sidang ditunda karena Ketua Majelis Hakim, Fahimah Basyir sedang dirawat di rumah sakit akibat penyakit diabetes. “Sidang hari ini ditunda dan akan digelar pada Senin (19/10) mendatang,” ujar Nelson Nikodemus Simamora, pengacara penggugat dari Lembaga Badan Hukum (LBH) Jakarta…

Jokowi Harus Evaluasi Besar-besaran Kejaksaan

Pakar hukum pidana Universitas Andalas Elwi Danil mendesak Presiden Jokowi melakukan evaluasi besar-besaran di tubuh Korps Adhyaksa. “Harus ada pembenahan di kejaksaan. Jika kejaksaan sesuai prosedur ataupun standar operasional dalam hal penetapan tersangka, penggeledahan ataupun penyidikan pastinya hakim tidak akan mengabulkan gugatan praperadilan,” kata Elwi saat dihubungi wartawan, Rabu (7/10). Di samping itu, dirinya berharap…

Aksi Bejat Ustad Perkosa Santriwati di Bawah Umur

Kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Seorang ustad berinisial M diduga melakukan pemerkosaan terhadap 7 santriwati di pondok pesantren miliknya. “Rentang waktu kasus terjadi tahun 2010 hingga tahun 2014 di pesantren milik pelaku,” ujar pengacara LBH, Veronica Koman saat jumpa pers di Kantor LBH, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015). Menurutnya, saat…

44 Tokoh Agama Desak Jokowi Hentikan Kriminalisasi Bambang Widjojanto dkk

Sedikitnya 44 tokoh agama di seluruh Indonesia mendesak dan mendukung upaya Presiden untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap sejumlah petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegiat anti korupsi. Koordinator Nasional Gerakan GusDurian Indonesia, Alissa Wahid mengatakan upaya kriminalisasi tersebut harus dihentikan karena tidak masuk akal. “Tiba-tiba mak bedunduk ada 49 tokoh GAK (Gerakan Anti Korupsi) terlibat kasus…

Polri Diminta Tidak Mencari-cari Kesalahan Orang seperti Kopkamtib.

Banyaknya rentetan dugaan kriminalisasi yang dituduh dilakukan polisi menimbulkan kekhawatiran kalau Polri bakal bertransformasi menjadi Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang eksis pada rezim orde baru. Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar berharap, Polri mampu menjaga profesionalitasnya sebagai penegak hukum. Tidak mencari-cari kesalahan orang apalagi melanggar HAM seperti yang dilakukan Kopkamtib. “Kalau cara-cara Kepolisian mencari-cari…

Mari Kita Pesta Sagu di LBH Jakarta

Komunitas Papua itu Kita didukung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Pusaka akan menggelar pesta sagu dengan tema Pesta Sagu: Mari Kitong Makan Rame-Rame! Papua Lumbung Sagu, Bukan Lumbung Beras, Apalagi Sawit!. “Teman-teman adakan acara ini karena lihat fakta Papua hari ini, hutan sagu, tempat cari makan dan berburu, terus digeser hutan sawit dan…

Inilah Kejanggalan Perkara Bambang Widjojanto dan Abraham Samad

Polisi melimpahkan berkas perkara tahap kedua Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Abraham Samad dan Wakil Ketua nonaktif Bambang Widjojanto ke kejaksaan, Jumat 18 September 2015. Penyerahan perkara Bambang di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan perkara Samad diserahkan Polda Sulawesi Selatan dan Barat ke kejaksaan setempat. “Itu sudah menjadi risiko dan proses yang harus dihadapi,” kata…