Kekerasan terhadap Napi Masih Sering Terjadi

JAKARTA – Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Maruli, mengatakan, hampir 15 tahun paska ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan hukum lain yang kejam tidak manusiawi masih terjadi di Indonesia. “Dalam penelitian LBH tahun 2008, 83 persen mereka yang pernah diperiksa di kepolisian mengalami penyiksaan. Pada tahun 2010 kita juga melakukan penelitian di…

LBH: Polisi Paling Sering Melakukan Penyiksaan

TEMPO.CO, Jakarta – Aktifis Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Maruli menyatakan kepolisian sebagai pihak yang paling sering melakukan penyiksaan. Pernyataan tersebut disampaikan merujuk pada laporan-laporan yang masuk ke LBH Jakarta. “Pelaku penyiksaan kebanyakan kepolisian,” kata Maruli di kantor LBH Jakarta, Rabu 26 Juni 2013. Menurut dia, penyiksaan terjadi saat proses hukum sedang berjalan. “Korbannya adalah yang…

LSM: Penyiksaan oleh Penyidik Polri Masih Tinggi

Jakarta (ANTARA) – Lembaga swadaya masyarakat Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) menyatakan penyiksaan dalam proses hukum oleh aparat kepolisian masih tinggi melihat dari tingginya pengaduan dari masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. “Dalam survei yang kami lakukan selama tiga tahun terakhir, ditemukan bahwa pelaku utama adalah aparat kepolisian,” kata aktivis KuHAP Maruli di Jakarta,…

Jika RUU Ormas Disahkan, Akan Diuji Materi

JAKARTA, KOMPAS Meskipun penolakan masyarakat sipil terus menguat, Rancangan Undang-U’ndang Ormas tetap dibawa ke Sidang Paripuma DPR pada Selasa (25/6) ini untuk disetujui pengesahannya. RUU ¬†tersebut dinilai sebagai kontrol pemerintah yang cenderung otoriter. Seusai rapat Badan Musyawarah, RUU Ormas akan disahkan dan ditempkan pada paripurna Selasa,” kata Ketua Pansus RUU Ormas A Malik Haramain. Senin…

Tak Hadirkan Kuasa Hukum, Jokowi Dinilai Tak Serius Tanggapi Gugatan Buruh

Jakarta – Kuasa hukum buruh dari LBH Jakarta, Sudiyanti mengaku kecewa atas penundaan sidang gugatan penangguhan UMP karena ketidakhadiran kuasa hukum Pemprov DKI. Menurut Sudiyanti, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak serius menanggapi gugatan yang diajukan para buruh. “Ini kan indikator apakah Pemprov serius atau tidak,” kata Sudiyanti di PTUN Jalan Sentra Timur, Penggilingan, Jakarta…

Buruh Nilai Jokowi Tak Serius Tanggapi Gugatannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sudiyanti, kuasa hukum buruh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak serius menanggapi gugatan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Pekerja (UMP). Hal itu dilihat dengan tidak tak ada penunjukan kuasa hukum saat persidangan. “Ini kan indikator apakah Pemprov serius atau tidak,” kata Sudiyanti saat ditemui usai penundaan…

Gugatan Buruh kepada Jokowi Disidangkan Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com – Sidang perdana gugatan buruh terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan dilaksanakan Kamis (20/6/2013) ini. Sidang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru (SPN) Timur, Pulogebang, Jakarta Timur, pukul 10.00. Gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta ini dilakukan LBH Jakarta, selaku kuasa hukum Serikat Pekerja Nasional (SPN), pada 29…

LBH desak pemerintah dan DPR batalkan RUU Ormas

JAKARTA. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan proses pembahasan dan rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas. LBH menilai, RUU tersebut berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar kebebasan berorganisasi dan berserikat. Menurut Restaria F. Hutabarat, Wakil Direktur LBH Jakarta, alasan pemerintah dan DPR tentang pentingnya RUU Ormas sebagai instrumen…

Jokowi Dinilai Tak Serius Tanggapi Gugatan Buruh DKI

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dinilai tidak serius memberikan perhatian kepada para buruh. Hal itu terlihat dalam menanggapi gugatan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) terhadap Surat Keputusan Gubernur yang menangguhkan Upah Minimum Provinsi (UMP) para buruh di tujuh perusahaan yang beroperasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Dalam sidang perdana yang digelar di…

Sidang Perdana Gugatan Buruh: Jokowi Dianggap Tidak Hadiri Sidang

Kamis, 20 Juni 2013 pukul 10.35 dilaksanakan sidang pertama gugatan buruh Serikat Pekerja Nasional (SPN)¬† terhadap 7 Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang memberikan penangguhan upah kepada 7 perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pada sidang ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Jokowi), dianggap tidak menghadiri sidang karena dihadiri oleh Biro…