Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara

Tulisan ini pertama kali dimuat pada situs kuhap.or.id. Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara Oleh: Ichsan Zikry, S.H (Pengabdi Bantuan Hukum di LBH Jakarta) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menawarkan perubahan-perubahan bersifat mendasar berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu perubahan yang menarik untuk disoroti adalah mekanisme…

LBH Jakarta Kembali Adakan Kalabahu

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta kembali meneruskan tradisi pendidikan karya latihan bantuan hukum (Kalabahu). Dimulai sejak 1980, Kalabahu menjadi semacam wadah mencetak generasi praktisi hukum yang bersih, antikorupsi, dan menjunjung keadilan. Minimal, menjadi wadah pelatihan bagi para aktivis bantuan hukum menempa diri. Thema tahun 2014 adalah” mencetak pengabdi bantuan hukum yang berperspektif ham, anti korupsi dan…

Beriklan, 4 Parpol Dilaporkan ke Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com – Empat partai politik peserta pemilu, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keempat partai itu diduga melakukan pidana pemilu karena memasang iklan kampanye televisi di luar jadwal yang diizinkan. “Selain Partai Golkar, hari ini, Jaringan Paralegal Pemilu Jakarta melaporkan…

Geber BUMN Dorong Hak Interpelasi Segera Diwujudkan

Jakarta, Gerakan Bersama Buruh / Pekerja (Geber BUMN) mendorong DPR melakukan interpelasi Presiden dalam penuntasan outsourcing di BUMN. “Geber BUMN mendorong agar hak interpelasi bisa segera di wujudkan. Demi penuntasan penyelesaian soal outsourcing dan kasus pelanggaran ketenagakerjaan di BUMN,” demikian disampaikan Koordinator pengacara publik LBH Jakarta Maruli Tua Rajagukguk saat jumpa pers di LBH Jakarta,…

Geber BUMN Minta DPR Hapus Sistem Outsourcing

Metrotvnews.com, Jakarta: Melihat masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada sistem kerja outsourcing di perusahaan BUMN, Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (Geber) BUMN meminta agar sistem tersebut segera dihapuskan. Kala menggelar jumpa pers di Kantor LBH, Jl Diponogoro, Jakarta Pusat, Minggu (12/1), Ardianto, Sekretaris PUK SPAI FSPMI PT Indofarma Tbk mengatakan hingga kini masih banyak pelanggaran yang terjadi…

Pekerja Outsourcing BUMN Ancam Mogok Kerja Saat Perayaan Tahun Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pekerja outsourcing BUMN yang tergabung dalam Gerakan Besama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN) mengancam melakukan mogok kerja pada 31 Desember 2013 sampai 1 Januari 2014. Mereka menuntut status para pekerja outsoursing di BUMN supaya diangkat menjadi pegawai tetap. Hal tersebut merupakan reaksi atas belum direalisasikannya tuntutan mereka oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga…

Koper Bumi: Kami Dijadikan “Sapi Perah” Devisa

SETELAH pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan buruh migran pada 12 April 2012 lalu, ternyata belum ada perubahan berarti yang dirasakan para buruh migran. Koalisi Peringatan Aksi Buruh Migran Internasional 2013 (Koper Bumi) pun menuduh pemerintah tidak serius dalam memperhatikan para buruh migran di luar negeri. “Kami ini hanya dijadikan sapi perahan…

Serikat Buruh Hadang Apindo Uji Pasal Outsourcing

Metrotvnews.com, Jakarta: Tim Advokasi Buruh untuk Keadilan menentang permohonan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Pasal 59 ayat 7, Pasal 65 ayat 8, dan Pasal 66 ayat 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sekarang, upaya Apindo tengah memasuki agenda pemeriksaan pendahuluan. Apabila permohonan pembatalan sejumlah pasal itu dikabulkan MK,…

Komisi IX Harus Segera Bentuk Satgas Outsourcing

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Komisi IX DPR-RI yang antara lain membidangi perburuhan dan ketenagakerjaan didesak untuk segera membentuk satuan tugas (Satgas) Outsourcing untuk mengawal implementasi rekomendasi Panitia Kerja (Panja). Desakan tersebut dikemukakan oleh pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Maruli Rajagukguk dalam pernyataan sikap yang disampaikan di kantor LBH Jakarta, Sabtu (14/12). “Presiden SBY juga harus segera…