Tahu Ada Kecurangan Ujian Nasional? Laporkan ke Sini!

Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) kembali membuka posko pengaduan ujian nasional (UN) 2014. Bahkan, sehari sebelum ujian nasional (UN) dilaksanakan, Minggu (13/9/2014) kemarin FSGI sudah menerima pengaduan. “Belum ada yang masuk lagi hari ini, data terakhir sampai Minggu sudah ada 11 laporan,” kata Sekjen FSGI, Retno Listiyarti, kepada Kompas.com, Senin (14/4/2014). Retno mengatakan, FSGI menerima…

9 Caleg yang Tak Layak Dipilih

Koalisi Frekuensi Milik Publik (KFMP), sebuah koalisi antara beberapa lembaga swadaya masyarakat dan pemantau Pemilu, mengumumkan 9 nama caleg yang tidak layak dipilih pada Pemilu 2014 mendatang dengan alasan mereka terindikasi berlawanan dengan semangat mendahulukan kepentingan publik, dan sebagainya. “Tidak mendahulukan kepentingan publik, tidak paham dunia penyiaran, serta mendukung pemanfaatan frekuensi milik publik untuk kepentingan…

Batas Pelaporan Pelanggaran Pemilu Perlu Direvisi

  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta revisi batas pelaporan pelanggaran Pemilu selama tujuh hari, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Pengacara Publik LBH Jakarta Tigor Hutapea kepada Antara di Jakarta, Senin, mengungkapkan aturan batas pelaporan pelanggaran kampanye tujuh hari setelah kejadian sebagai aturan aneh. Pasalnya, tindak pidana tersebut dinyatakan…

KY Tunggu Laporan Dugaan Intimidasi Hakim pada Kasus Gereja Kranggan

Komisi Yudisial masih menunggu laporan dari Gereja Santo Stanislaus Kostka, Kranggan Bekasi. Laporan terkait pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santo Stanislaus Kostka, Kranggan Maret lalu. Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori mengatakan, apabila ada kecurigaan hakim memutus sebuah perkara karena tekanan, sebaiknya dilaporkan langsung. (Baca: Panitia Pembangunan Gereja Kranggan: Putusan Hakim Tidak Adil) “Sekarang…

Garuda Menindaklanjuti Somasi Penumpang Disabilitas

  Menhub juga dianggap bertanggung jawab atas tindakan diskriminasi terhadap penumpang penyandang disabilitas. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia kembali disomasi penumpang. Kali ini, Dani Suntoro, penumpang penanyadang disabilitas tuna daksa melayangkan somasi karena mendapat perlakuan diskriminatif dari Garuda. Dani dipaksa menandatangani “Surat Pernyataan Pembebasan” pertanggungjawaban Garuda atas penyakit Dani. Padahal, penyandang disabilitas berbeda dengan penyakit. Saat…

Buruh GEBER BUMN Demo di Balaikota Tuntut Pecat Kadis Nakertrans DKI

Massa buruh dari sejumlah BUMN menggelar demo di depan Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Kamis (27/3/2013). Mereka mendesak Gubernur Joko Widodo agar memecat Kadisnakertrans Priyono yang dinilai tidak becus dan tak bersahabat dengan outsorching di perusahaan milik pemerintah. “Pak Jokowi tolong diganti pejabat Kadisnakertrans DKI Jakarta dan sejumlah kasudin karena mereka tidak kenal…

Kelemahan Permenakertrans tentang Outsourcing

Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain terbit dengan tujuan baik. Beleid ini diharapkan bisa menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang muncul akibat penyelewengan praktik alih daya atau outsourcing. Namun, Permenakertrans itu dinilai justru membuat rancu norma alih daya. Penilaian itu datang dari Hadi Subhan, dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas…

RUU KUHAP-KUHP Kurang Lindungi Kaum Difabel Korban Kekerasan Seksual

  Penyandang disabilitas banyak mengalami masalah ketika berhadapan dengan proses hukum di tingkat penyidikan maupun peradilan. Hal ini terutama terjadi ketika kaum difabel menjadi korban kekerasan seksual. Muhammad Joni Yulianto dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) mengatakan bahwa usia mental penyandang kebutuhan khusus dan usianya pada saat kronologi kejadian kasus kekerasan seksual harus dibedakan…

LBH Jakarta: 131 Lokasi di Jakarta Berpotensi Digusur

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menemukan 131 lokasi di Jakarta yang berpotensi digusur oleh Pemprov DKI. Pengacara publik LBH Jakarta, Rahmawati Putri, mengatakan pada awal tahun ini pihaknya melakukan penelitian terhadap RAPBD DKI 2014. Hasilnya, ditemukan ada dua dinas yakni Dinas Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum yang dalam anggarannya terdapat alokasi pembebasan lahan. “Ada 131…