MK Batalkan UU Koperasi Karena Bertentangan dengan UUD 1945

Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat seluruh isi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Koperasi). Demikian disampaikan Ketua Pleno Hamdan Zoelva yang didampingi para hakim konstitusi lainnya, dalam sidang pengucapan putusan uji materi UU Perkoperasian—Perkara No. 28/PUU-XI/2013, Rabu (28/5) pagi. “Amar putusan, mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon V,…

Gerakan Buruh Melawan Lupa Tuntut KPU Diskualifikasi Prabowo

Gerakan Buruh Melawan Lupa melakukan aksi di depan Gedung KPU Pusat Jakarta, Rabu (21/5/2014). Gerakan yang dibentuk untuk memperingati 16 tahun mundurnya Presiden kedua RI Soeharto itu menuntut Komisi Pemilihan Umum mendikualifikasi calon presiden Prabowo Subianto karena mereka menganggap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut telah terbukti sebagai pelanggar hak asasi manusia dan berpotensi mengembalikan…

Ingatan Buruh Terhadap Militer

Pukulan, semprotan gas air mata, pengawalan ketat yang berlebihan, hingga aksi pemberian hukuman kepada para buruh yang dilakukan oleh para anggota militer agaknya menjadi suatu bagian yang tidak dapat dilupakan oleh para buruh. Hari ini, LBH Jakarta, merilis “Catatan Hitam Militer di Sektor Perburuhan” yang memuat banyak kasus kurang bahkan tidak manusiawi pada kaum buruh.…

Kepada para Pekerja, Jangan Terbuai Janji Manis Capres

Dukungan sebagian kaum pekerja terhadap capres yang berlatarbelakang militer mengkhawatirkan sejumlah pihak. Menurut Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, kaum pekerja harus merujuk sejarah perjuangan buruh Indonesia, terutama yang dilakukan Marsinah pada era Orde Baru. Pada masa pemerintahan yang didominasi militer itu perjuangan pekerja digerus demi kepentingan investasi. Marsinah salah satu korbannya. Poengky menjelaskan sekitar tahun…

Inilah “Dosa” Prabowo terhadap Buruh

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Febi Yonesta, membeberkan sikap abai Prabowo Subianto, calon presiden Gerakan Indonesia Raya, terhadap nasib masyarakat kecil. Sikap abai itu, kata Febi, diperlihatkan pada sejumlah laporan yang diterima lembaga ini tentang diskriminasi karyawan perusahaan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu. “Laporan ini kami himpun dan terus diproses secara hukum,” kata Febi saat…

Sepanjang 2013 ada 205 Pengaduan dengan 15.732 Buruh Pencari Keadilan

Dari catatan yang dihimpun Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, selama 2013 sudah ada 205 pengaduan dengan 15.732 pencari keadilan. “Isu-isu yang mencuat soal upah layak, isu outsourcing, anti-serikat, kriminalisasi aktivis buruh, seperti ada perlawanan balik dari pemodal dan kepolisian dan isu buruh migran seraya pekerja rumah tangga,” papar pengacara publik LBH Jakarta Maruli Tua Rajagukguk di…

Hukum Berat Polisi yang Menyiksa Tahanan

Aksi penegak hukum yang mengakali hukum harus mendapatkan balasan setimpal. Oknum polisi ini kerap menyiksa para tersangka, yang belum tentu pelaku kejahatan, berlindung dibalik baju korps hukum namun kelakuannya tak ada bedanya dengan para penjahat jalanan yang mengedepankan kekerasan. Adalah dua pengamen Cipulir, Jakarta Selatan yakni Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto, yang menjadi korban salah tangkap…

Manifesto Perjuangan Partai Gerinda Bertentangan dengan UUD 1945

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) menolak manifesto perjuangan Partai Gerindra terkait praktik kehidupan beragama diberlakukan di Indonesia. “Ini komitmen kami menegakkan HAM tanpa kebencian. Bisa dibayangkan kalau manifesto ini disetujui oleh negara maka ini akan sangat bahaya. Jadi apakah Ahmadiyah dan Syiah itu nanti akan dipenjara?” kata kordinator penanganan kasus LBH Jakarta, Muhammad Isnur,…

Bukti Cacatnya Penyidikan, 2 Terdakwa Pembunuhan Pengamen Cipulir Divonis Bebas

LBH Jakarta mengapresiasi bebasnya dua terdakwa dalam kasus pembunuhan Dicky Maulana (20) yaitu Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto. Langkah Mejalis Hakim Pengadilan Tinggi yang membebaskan keduanya dinilai menjadi bukti bahwa penyidikan yang menjerat keduanya cacat hukum. “Sebagaimana kita berkali-kali bilang, proses penyidikan kasus ini cacat hukum,” kata pengacara publik LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora, saat…

Menagih Janji Pemerintah untuk Lindungi Perempuan

Dengan total 342 Perda yang diskriminatif terhadap perempuan, ada banyak desakan yang muncul supaya Pemerintah pusat bersikap lebih tegas. Apalagi korban-korban Perda semacam ini sudah berjatuhan, tanpa jelas betul Pemerintah pusat atau daerah yang semestinya lebih tegas bertindak. Tiga tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim untuk meninjau ulang pelaksanaan Perda yang diskriminatif terhadap…